Oleh : Prof. Dr. Rizal Djalil
Pengantar Redaksi: Sudah bukan rahasia umum bahwa kemampuan Kota Sungai Penuh untuk membangun jalan, taman, trotoar dan membebaskan Kota dari Banjir : sangat terbatas. Menurut hasil Audit BPK RI realisasi Belanja Modal Jalan tahun 2023 hanya Rp. 43,867,108,887,55. Kalau kita bandingkan dengan dua Daerah tingkat II lainnnya di Provinsi Jambi pada tahun yang sama yakni, Kota Madya Jambi realisasinya Rp. 151,582,027.590,00, sedangkan Kabupaten Sarolangun Rp.114,526,890,014,00.
Jauh sekali dengan anggaran Kota Sungai Penuh. Untuk membahas situasi ini dan solusi kedepan, terkait hal tersebut Redaksi GEGERONLINE.CO.ID mewawancarai Tokoh Nasional Asal Keirinci yang punya jam terbang 10 tahun di DPR RI dan 10 tahun di BPK RI sekaligus satu-satunya Putra Asli Provinsi Jambi yangg memperoleh Bintang Mahaputra Adipradana dari Negara yakni Prof. Dr. Rizal Djalil
Berikut Tanya Jawab Geger Online (GO) dengan Rizal Djalil (RD)
GO: Kecil sekali ya belanja modal Kota Sungai Penuh, bagaimana menurut bapak Rizal Djalil (RD) ?
RD : ya itu realitanya. Kalo bahasa Finance nya kemampuan Fiskal Kota Sungai Penuh sangat terbatas. Sebagian besar Belanja Kota Sungai Penuh yang berjumlah Rp. 867 milyar digunakan untuk biaya operasional Rp. 605.489.494.204.00 yang sebagian besar merupakan biaya Pegawai. Sedangkan untuk belanja modal pada tahun 2024 hanya sebesar Rp. 148.259.513.272,00. Belanja modal yaitu anggaran untuk pembangunan, termasuk jalan dan lain-lainnya.
GO : Bagaimana solusinya pak?
RD : Tidak ada jalan lain, kita harus berjuang di Pusat. Itulah makanya kita butuh Walikota yang berklas, punya networking luas di Pusat bahkan sampai ke Level Pengguna Anggaran yaitu Menteri.
GO : Bagaimana dengan peran Anggota DPR RI asal Provinsi Jambi?
RD : Sebagai Wakil Provinsi Jambi seorang Anggota DPR RI punya peran besar. Masalahnya Mau dan Mampu karena Anggota DPR RI ada 560 orang. Saya tidak punya kapasitas untuk menjawab tentang anggota DPR RI asal Jambi, lebih baik ditanyakan langsung ke Rakyat Kerinci dan Sungai Penuh apa yang mereka perjuangkan.
GO : Pada saat Bapak menjabat baik DPR RI maupun BPK RI apakah hanya memperhatikan Kabupaten Kerinci saja?
RD : Tidak sama sekali. Kampung Legok di Kota Jambi dikenal sebagai Kampung yang “Membutuhkan Perhatian”. Seperti ditempat lain ada masalah sosial disana. Pada tahun 2015 Saya mengajak Pejabat Eselon 2 Direktorat Jenderal Cipta Karya saat itu Ir. Rina dan staf, singkat cerita dilakukanlah perbaikan pemukiman masyarakat di Kampung Legok setahun kemudian. Paling tidak Kampung Legok Jambi berubah. Walikota saat itu dan Drs. Suwardi, DPT menjadi saksi hidup bagaimana proses merehabilitasi Kampung Legok Jambi tersebut.
GO : Ada Program lain di Provinsi Jambi?
RD : Ya pada tahun yangg sama saya juga mendatangkan Direktur Jenderal Cipta Karya saat itu Dr. Ir. Thomas dan jajaran untuk meninjau Instalasi Air Minum Kota Jambi, khususnya untuk jaringan Telanai Pura dan sekitarnya: yang telah dibangun sejak zaman Belanda. Tidak lama kemudian sekitar 2016 instalasinya termasuk distribusi air minum kawasan Telanai Pura dan sekitarnya selesai dibangun kembali. Walikota saat itu dan Drs. Suwardi menjadi saksi hidup. Semua perbaikan dibiayai oleh anggaran Pemerintah Pusat. Bahkan masalah Pelabuhan Muara Sabak pun berkali-kali dibahas dan diperjuangkan di Pusat. Waktu itu Plt. Gubernur Fachruri Umar juga hadir dalam pertemuan di Jakarta dengan Pihak Kemenhub dan dan PUPR. Namun sampai sekarang belum berhasil. Saya mendengar terkait masalah tehnis dan skala prioritas Pemerintah Pusat( yang berbeda dengan kehendak Daerah.
GO : Jadi waktu bapak menjabat juga memperhatikan Daerah Tingkat II lainnya di Provinsi Jambi ?.
RD : Ya pasti lah karena saya mewakili Provinsi Jambi. Semua orang tahu puluhan Menteri saya bawa ke Provinsi Jambi kadang-kadang tidak semua sampai ke Kerinci Saya memandang pembangunan Provinsi.
GO : Terkait Bandara Bungo Menurut Bapak Bagaimana Ceritanya?
RD : Dari dulu saya berpikir bahwa penerbangan ke Kabupaten Kerinci akan layak secara ekonomis kalo ada Connecting dengan Kabupaten Muaro Bungo. Faktor jumlah penumpang, keselamatan penerbangan (monitor cuaca) dan pembangunan kewilayahan Provinsi Kawasan Barat mutlak ada Bandara Bungo yang terhubung dengan Kerinci. Saat itu Menteri Perhubungan RI Hatta Rajasa dan Wakil Ketua Komisi V DPR RI saudara Putra Jaya. Saya meminta bantuan keduanya agar Bandara Bungo dibangun. Saudara Putra Jaya memimpin langsug Tim Komisi V ke Bungo meninjau lokasi Bandara. Saudara Ismael dan Arlis saksi hidup histori awal pembangunan Bandara Muara Bungo seperti yang kita lihat sekarang ini.
GO : Bagaimana dengan Masjid Pondok Tinggi?
RD : Ini sebaiknya ditanyakan kepada Tokoh Pondok Tinggi atau yang merasa jadi Tokoh Pondok Tinggi saja.
GO : Tapi Faktanya setahu kami Pak RD yang bawa Pejabat Kemendikbud dan PUPR ke Pondok Tinggi?
RD : Ya sekali waktu pas “Pulang ke Sungai Penuh” saya sempatkan sholat Jum’at di Masjid Agung Pondok Tinggi. Sehabis sholat teman saya SMP Basrial dan Tetua Masjid mengajak saya melihat dan memperhatikan kondisi Masjid yang saat itu kalo tidak salah pada tahun 2011 sangat memprihatinkan. Kesimpulannya saat itu harus segera di Renovasi. Saya saat itu hanya mengatakakan kepada pengurus Masjid “Siapkan data, Insya Allah saya akan berjuang di Pusat”. Sesampai di Jakarta saya atas perkenan Mendiknas M. Nuh (saat itu) menemui Dr. KACUN MARIJAN Direktur Kebudayaan Kemendiknas (saat itu). Tidak lama kemudian Pejabat Kepurbakalaan (jajaran Dirjen Kebudayaan) yang berkantor di Padang datang meninjau sekaligus survey tehnis ke Masjid Agung Pondok Tingggi. Singkat cerita setelah proses tersebut Renovasi Masjid Agung Pondok Tinggi selesai seperti adanya sekarang, semua menggunakan Anggaran Kemendiknas di Pusat.
GO : Apa termasuk perbaikan Pemukiman Desa?
RD : Itu beda, Perbaikan pemukiman di kawasan Pondok Tinggi dilakukan oleh Direktorat Jenderal CIPTA KARYA dibawah Ibu Ir. Rina sekitar tahun 2016. Ya, itu inisiatif saya bukan Pemda. Semua masyarakat Pondok Tinggi juga tahu.
Bersambung………