SUNGAIPENUH,GEGERONLINE.CO.ID-Kasus dugaan pungutan liar (Pungli) sebesar Rp.75 hingga Rp.200 juta per orang dengan modus pengangkatan tenaga kontrak menjadi karyawan yang dilakukan oleh Hamdani selaku Direksi PDAM Tirta Khayangan menjadi sorotan ditengah masyarakat.
Penerimaan karyawan baru di lingkup BUMD Pemerintah Kota Sungai Penuh ini terkesan dipaksakan. Padahal kondisi keuangan PDAM Tirta Khayangan masih ditanggung oleh Pemkot.
“Seharusnya PDAM Tirta Khayangan merobah manajemennya, karena saat ini pelanggan mengeluhkan pelayanan yang belum sempurna” ujar Hendri warga Sungai Penuh kepada Geger Online, Senin (22/3/2021)
Hendri juga menambahkan, ini malah menerima karyawan baru, apalagi penerimaannya saat Pilwako baru sudah digelar, hal ini Patut dipertanyakan, tambah Hendri.
Sementara itu, Suprawadi mantan Direksi PDAM Tirta Khayangan Kota Sungai Penuh ketika ditemui Geger Online Kamis (4/3/2021) mengatakan, Direksi itu hanya memanfaatkan momen yang sempit pasca suksesi Pergantian Walikota. Bagaimana mungkin PDAM yang nyata-nyata pendapatan rutinnya sama dengan biaya operasional, ujar Suprawadi.
Dikatakannya, informasi yang saya dapat, saat ini, PDAM Tirta khayangan Kota Sungai Penuh menerima karyawan baru dengan modus pengangkatan tenaga kontrak menjadi karyawan tetap, kata Suprawadi.
Bahkan informasinya dalam rekrutmen karyawan tersebut diduga dilakukan pungutan sebesar Rp.75 hingga 200 juta per orang” ungkapnya.
Afrizalmen aktivis Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci, saat dimintai tanggapannya menyebutkan, dalam bentuk apapun yang namanya Pungli wajib ditindak. Apalagi melakukan pungutan yang nilainya cukup besar Rp.75 hingga 200 juta per orang.
Terkait kasus tersebut diminta kepada pihak Polres kerinci untuk melakukan pengusutan, agar kasus ini terang benderang dan tidak menjadi keresahan di masyarakat, harap Afrizalmen. (Dede)