Polri Tarik 3 Perwira Menengah Polri Yang Bertugas di KPK

  • Whatsapp
Dok

JAKARTA,GEGERONLINE.CO.ID-Polri menarik kembali 3 perwira menengah yang bertugas di KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).

Penarikan itu setelah Ketua KPK Firli Bahuri melantik 1.271 pegawai KPK sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Bacaan Lainnya

Diketahui, 3 perwira menengah Polri yang ditarik dari KPK itu berpangkat Kompol.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono membenarkan adanya perwira menengah Polri yang ditarik kembali dari KPK.

Sebelumnya, tiga perwira menengah (Pamen) sempat ditugaskan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kini, ketiganya kembali bertugas di korps Bhayangkara.

Penarikan tersebut berdasarkan surat telegram Kapolri nomor ST/1109/V.KEP./2021 tertanggal 31 Mei 2021.

Surat itu ditandatangani Kepala Biro Pembinaan Karir di Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia Brigadir Jenderal Bariza Sulfi.

“Ya benar, dalam rangka penyegaran organisasi,” kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono kepada wartawan, Rabu (2/6/2021).

Dalam surat telegram tersebut, ketiga perwira yang ditarik adalah Kompol Edward Zulkarnain, Kompol Petrus Parningotan Silalahi dan Kompol Ardian Rahayudi.

Adapun Kompol Edward dan Kompol Petrus akan kembali bertugas di Polda Metro Jaya.

Sedangkan Kompol Ardian Rahayudi yang dimutasi sebagai Pamen SSDM Polri.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri tetap menggelar pelantikan 1.271 pegawai KPK sebagai ASN meskipun di tengah hujan protes.

Hal itu lantaran kontroversi tes wawasan kebangsaan (TWK) yang dinilai janggal.

Adapun pegawai yang dilantik terdiri dari dua orang Pemangku Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya; 10 Pemangku Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama; 13 Pemangku Jabatan Administrator; serta 1.246 Pemangku Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

75 lainnya dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan, 51 orang di antaranya diputuskan tak lagi bisa bekerja di KPK sementara 24 sisanya bisa kembali bertugas dengan syarat dibina terlebih dulu.

Proses alih status pegawai lembaga antirasuah tersebut menjadi ASN sebagai konsekuensi penerapan undang-undang baru KPK.

TWK yang jadi bagian peralihan status menuai kontroversi lantaran pelaksanaannya dianggap problematis.

Sejumlah akademisi, aktivis antikorupsi hingga eks pimpinan KPK menuding pelaksanaan TWK sebagai akal-akalan untuk menyingkirkan sejumlah orang.

Sumber: TribunJambi.com

  • Whatsapp

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *