SUNGAIPENUH,GEGERONLINE.CO.ID-Pembangunan gedung Rumah Sakit H. Bakri Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi yang berlokasi di jalan Soekarno-Hatta Desa Sungai Ning dinilai gagal oleh warga. Pasalnya, hingga saat ini pembangunan fisik Rumah Sakit tersebut belum selesai pengerjaannya.
Selain dinilai gagal, Rumah Sakit tersebut diduga kuat belum mengantongi Izin operasional, Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
Anehnya, meskipun bangunan fisik belum selesai 100 persen dan belum mengantongi izin, Walikota Asyafri Jaya Bakri (AJB) telah meresmikan gedung Rumah Sakit H. Bakri pada Senin 21 Juni 2021.
Berdasarkan informasi yang dihimpun gegeronline.co.id proyek pembangunan gedung Rumah Sakit itu sudah menghabiskan dana lebih kurang Rp. 43 milyar.
Hendra salah satu warga Kota Sungai Penuh saat ditemui gegeronline.co.id Rabu (26/6/2021) mengatakan, sudah habis jabatan Wako AJB, namun bangunan fisik gedung Rumah Sakit H. Bakri belum juga selesai 100 persen. Dan masyarakat Kota Sungai Penuh tidak merasakan kehadiran Rumah Sakit itu, karena tidak ada masyarakat yang berobat, ujar Hendra.
“Ya, untuk apa dibangun kalau tidak diselesaikan. Sudah habis masa jabatan Wako AJB bangunan tak juga selesai,” ungkap Hendra.
Sementara itu, salah seorang anggota DPRD Kota Sungai Penuh kepada membenarkan, bahwa pembangunan Rumah Sakit H. Bakri sudah menghabiskan anggaran lebih kurang Rp. 43 milyar. namun hingga kini bangunan fisik tak kunjung selesai, ungkapnya.
Ia menambahkan, peresmian gedung Rumah Sakit H. Bakri oleh Walikota AJB beberapa hari lalu terkesan dipaksakan, padahal masyarakat belum bisa menikmatinya, tandasnya.
Zoni Irawan aktivis senior saat dimintai tanggapannya kepada Awak media ini mengatakan, pembangunan gedung Rumah Sakit H. Bakri Kota Sungai Penuh diduga kuat banyak kejanggalan dan terkesan dipaksakan peresmiannya diakhir jabatan Wako AJB, sebut Zoni.
Terkait keluhan masyarakat, untuk itu kita minta kepada Ahmadi Zubir selaku Walikota Sungai Penuh agar melakukan Sidak ke Rumah Sakit H. Bakri, bila ditemukan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, kami minta diambil tindakan yang tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, tutup Zoni. (Dede)