Soal Bupati Adirozal Terima Fee 10 Persen, Edminuddin Harus Bertanggungjawab

  • Whatsapp
Ket Poto: Kiri Edminuddin Ketua DPRD kerinci, kanan: Adirozal Bupati Kerinci.

KERINCI,GEGERONLINE.CO.ID– Soal adanya dugaan “permainan kotor pengambilan fee proyek 10% dari anggaran APBD Kerinci Rp.300 Miliar tahun anggaran 2021 di Dinas PUPR Kerinci, Provinsi Jambi harus dipertanggungjawabkan” oleh pihak-pihak terkait, baik yang memberi, menerima dan menjelaskan kepada publik sebagaimana diberitakan, media Exsposeindonesia.com Rabu (01/09/2021),

Terungkap dugaan adanya fee proyek itu, berdasarkan pengakuan Edminuddin Ketua DPRD Kabupaten Kerinci kepada media Exsposeindonesia.com di kediamannya Rabu (01/09/2021), mengatakan, “bahwa Pemerintah Kabupaten Kerinci atas nama Adirozal secara sepihak melakukan dugaan pungutan Fee 10 persen dari nilai anggaran Rp. 300 Miliar di Dinas PUPR Kabupaten Kerinci, ungkap Edminuddin.“

Bacaan Lainnya

Edminudin, selaku Ketua DPRD Kerinci, berarti jelmaan rakyat Kerinci, telah menerangkan kepada Media Exsposeindonesia.com sebagaimana diberitakannya dan dikutif sejumlah media lainnya, artinya Edminudin, melakukan tugasnya selaku wakil rakyat. Dan melakukan tugas pengawasan, maka Edminuddin harus bertanggungjawab atas penjelasannya kepada awak media.

Persoalannya, masalah cerita pengambilan dan pembayaran fee telah lumrah ditulis sejumlah media masa cetak, online, televisi dan siaran, namun nyaris tak satupun yang menyeret pejabat teras (penting) Kerinci, yang diduga turut berperan bermain fee, “untuk mencari keuntungan pribadi/ memperkaya diri” semua lolos dari jeratan Hukum.

Dimana DR. H. Adirozal, MSi, alias “Buya” karena seringnya memberi ceramah di rumah ibadah (masjid), yang menjabat Bupati Kerinci dua periode, 2014-2019 dan 2019-2024 mendatang, hingga kini sudah berjalan tujuh tahun.

Soal cerita fee pernah di demo para mahiswa perguruan tinggi di Kabupaten Kerinci, hasilnya tidak pengusutan secara Hukum dan laporan/ pengaduan sejumlah LSM, hasilnya juga nol. Dan soal dugaan kasus Korupsi/ fee proyek selama tujuh tahun berlangsung tugas Adirozal sebagai Bupati, sudah berulangkali digaungkan masyarakat Kerinci, namun tak satupun membuat efek jera.

Jangankan efek jera, diusut pun belum dugaan kasus permainan fee dimaksud. Kerinci dan Kota Sungai Penuh, bak taman yang nyaman bagi oknum pejabat yang bermental korup itu. Semua hampir berjalan aman-aman saja hingga hari ini.

Jadi penjelasan Edminudin kepada media Exsposeindonesia.com wajib dipertanggungjawabkan secara Hukum, agar tidak menjadi Hoax (berita bohong), apa lagi Edminudin, “mulai digadang-gadangkan bakal calon Bupati Kerinci 2024 mendatang.

“Dia calon pemimpin, seharusnya kata dan perbuatan menunjukkan minimal menggambarkan kejujurannya” tidak sebaliknya,” Kato pagi tak sampai petang sudah baubah” (Bahasa Kerinci) dan Bahasa Indonesia, “Kata/ ucapan pada pagi hari, tak sampai sore sudah berubah-ubah” tidak bisa jadi pegangan.

Sumber Kompeten Gegeronline, dari sebuah Cafe adanya pertemuan di Kelok Tiga Kayu Aro Barat, Kerinci Rabu, 03 Nopember 2021 antara Edminudin dengan sejumlah anggota dewan, tokoh masyarakat, sempat ditanya salah seorang Jurnalis pada Edminudin mengenai fee 10 %, ia justru membantah “tidak ada itu” artinya tidak seperti ditulis dimedia Exsposeindonesia.com.

Dan jangan sampai media menjadi alat pencitraan, maka konsekuensi Hukum diberlakukan, apa lagi yang menerangkan adanya dugaan fee 10 % yang “dipungut oknum untuk Bupati dan Uang pengamanan” adalah pejabat (Ketua DPRD Kerinci), seharusnya punya nilai layak dipercaya dan dipegang kebenarannya.

Dan tidak sebaliknya, jika benar Edminudin “berbohong” kepada Pers maka layak diusut secara Hukum. Karena nama baik DR. H. Adirozal. MSi, selaku Bupati Kerinci diduga dicemarkan oleh “Edminudin.”
Adirozal, baik secara pribadi bersama keluarga apa lagi selaku Bupati Kerinci, yang bertanggungjawab atas penggunaan APBD dan APBN yang diperbantu untuk membangun daerah Kerinci, Adirozal dirugikan nama baiknya.

Dan kita harus apresiasi pada media Exsposeindonesia.com. yang pertama mengungkap masalah adanya permainan fee atas penggunaan APBD Kerinci Rp. 300 miliar itu. Jika benar penjelasan Edminudin, ada fee 10% berarti ada uang Rp. 30 miliar, yang terpotong dalam anggaran dimaksud. Namun kita berburuk sangka dulu, harus mengedepankan azas praduga tak bersalah, benarkah keterangan Edminudin kita tunggu perkembangannya?.

Zoni Irawan aktivis senior Kabupaten Kerinci saat dimintai tanggapannya Senin (1/11/21) mengatakan, terkait isu adanya fee dalam pelaksanaan proyek APBD Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi bukan lah hal yang baru.

Apa yang dikatakan Ketua DPRD Kerinci tentu ada dasar dan alasan yang jelas, ujar Zoni.

Terkait dengan pernyataan Ketua DPRD dan pemberitaan di Media exsposeindonesia.com, untuk itu saya minta kepada KPK agar memanggil dan memeriksa Adirozal selaku Bupati Kerinci yang disebut menerima fee proyek 10 persen dari dinas PUPR, tegas Zoni.

Bupati Kerinci Adirozal saat dikonfirmasi gegeronline.co.id Senin (1/11/2021) melalui WhatsApp nya tidak menjawab, hingga berita ini dipublis belum ada jawaban resmi dari Adirozal selaku Bupati Kerinci. (Red).

  • Whatsapp

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *