KPK Diminta Periksa Bupati Kerinci Terkait Dugaan “Terima Fee 10 Persen”

  • Whatsapp

KERINCI,GEGERONLINE.CO.ID-Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI) diminta masyarakat untuk melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Adirozal Bupati Kerinci yang diduga menerima fee pekerjaan proyek infrastruktur di dinas PUPR Kabupaten Kerinci sebesar 10 persen dari nilai proyek yamg bersumber dari dana APBD.

Hal ini terungkap berdasarkan pengakuan Edminuddin Ketua DPRD Kabupaten Kerinci kepada media Exsposeindonesia.com dan empat orang Jurnalist lain di kediamannya Rabu (01/09/2021), mengatakan, bahwa Pemerintah Kabupaten Kerinci atas nama Adirozal secara sepihak melakukan dugaan pungutan Fee 10 persen dari nilai anggaran Rp. 300 Milliar di Dinas PUPR Kabupaten Kerinci, ungkap Edminuddin.

Bacaan Lainnya

“Jadi jelas ini sarat dengan kepentingan, seharusnya bulan Agustus Dinas PUPR Kabupaten Kerinci sudah bisa Melaksanakan Pekerjaan, baik itu Penunjukan Langsung (PL) atau tender,” tegasnya.

Selain soal fee 10 persen itu, pihaknya juga menyoroti terkait Pembagian dan kemana aliran dugaan fee 10 persen itu dialirkan.

“Fee 10% mengalir pada lingkaran Istana 5 persen, dan dibagikan untuk pihak pengamanan 5 persen, apa ada diberikan kepada Wakil Bupati itu tidak saya tidak tahu,” ujar Edminuddin saat dikonfirmasi media Exsposeindonesia.

Zoni Irawan aktivis senior Kabupaten Kerinci saat dimintai tanggapannya Senin (1/11/21) mengatakan, terkait isu adanya fee dalam pelaksanaan proyek APBD Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi bukan lah hal yang baru.

Apa yang dikatakan Ketua DPRD Kerinci tentu ada dasar dan alasan yang jelas, ujar Zoni.

Terkait dengan pernyataan Ketua DPRD dan pemberitaan di Media exsposeindonesia.com, untuk itu saya minta kepada KPK agar memanggil dan memeriksa Adirozal selaku Bupati Kerinci yang disebut menerima fee proyek 10 persen dari dinas PUPR, tegas Zoni.

Bupati Kerinci Adirozal saat dikonfirmasi gegeronline.co.id Senin (1/11/2021) melalui WhatsAppnya tidak menjawab, hingga berita ini dipublis belum ada jawaban resmi dari Adirozal selaku Bupati Kerinci.

Edminuddin, Tak perlu takut :
Jika Berita, “Fee” Proyek Bukan Hoax, Kenapa Harus Takut? Sorotan mata masyarakat Kerinci “terfokus pada dua tokoh penting Kerinci, Edminuddin Ketua DPRD Kerinci, dan Adirozal Bupati Kerinci.”
Soalnya, ada berita yang mengejutkan trendnya (viral) dilansir MEDIA ONLINE terkemuka liputan Kerinci, “EXPOSEPOSEINDONESIA.COM” masyarakat dan Pers Kerinci, harus apresiasi atas kesungguhan Exsposeindonesia.com, menyampaikan informasi terpercaya dari keterangan Ketua DPRD Kerinci.

Dari data dan keterangan dihimpun gegeronline, dugaan adanya pungutan “fee” proyek untuk memperkaya dan melanggengkan ekonomi (pundi-pundi) keuangan rumah tangga para oknum pejabat, dengan mengabaikan kesejahteraan masyarakat Kerinci.

Dan keberanian dengan kejujurannya, Edminuddin Ketua DPRD Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi, mendadak naik famornya (terkenal) punya komitmen terhadap pengawasan pembangunan demi kepentingan yang lebih besar bagi masyarakat (rakyat) Kabupaten Kerinci.

Jika keterangan yang diberikan benar adanya, “kenapa harus takut” Kata, Gafar Uyub Depati Intan Ketua Komite Wartawan Reformasi Indonesia, Provinsi Bengkulu, menanggapi pemberitaan yang dilansir media Exsposeindonesia.com.

Menurut Gafar Uyub Depati Intan, lebih akrab dipanggil, “Bang Ayub” ini mengatakan kritik sudah seharusnya disampaikan secara jujur dan bertanggungjawab, minimal mengingatkan oknum-oknum pejabat dan aparatur yang diberi tanggungjawab dengan jabatan dan wewenangnya mewakili Negara guna membenahi pembangunan di segala bidang untuk kesejahteraan rakyat (masyarakat).

Apa lagi kapasitas Edminuddin selaku wakil rakyat Kerinci, jika apa yang dijelaskan pada wartawan itu benar adanya “fee” proyek 10% dari ratusan miliar anggaran pembangunan Kerinci 2021, yang telah disahkan dewan dan dibelanjakan, ratusan ribu rakyat Kerinci akan pasang dada membela Ketua DPRD Kerinci. Edminuddin, tak perlu takut kata Bang Ayub.

Masyarakat “Bumi Sakti Alam Kerinci” akan bahu membahu membela kebenaran, kalau bukan kita bersama memperjuangkan kebenaran dan menghancurkan kezoliman, siapa lagi, tandasnya.

Namun, jika keterangan yang diberikan kepada Wartawan adalah “Hoax” atau keterangan bohong “siap-siap lah berhadapan menghadapi konsekuensinya dan tidak tertutup kemungkinan akan berlanjut ke ranah Hukum.

Jika pihak-pihak yang keberatan (penerima fee 10%) itu melaporkan kasus ini ke aparat penegak Hukum, dalam hal ini ke Polri, Polisi Resort Kabupaten Kerinci, (Polres). Penjelasan Ketua DPRD Kerinci, Eddminudin layak dan pantas untuk dipercayai, sebagai wakil rakyat, (jelmaan) rakyat Kerinci.
Keterangan Edminudin, telah di ekspose (dipublis), Media Online EXSPOSEINDONESIA.COM, menjadi trending topic hangat dari masyarakat Kerinci, agar kasus “pungutan liar fee proyek APBD Kerinci 2021, diusut tuntas sebagaimana disampaikan aktivis senior Kabupaten Kerinci, Zoni Irawan diatas tadi.

Pengusutan kasus mega Fee proyek ini, harus didukung oleh masyarakat Kerinci, aktivis LSM, Pers, para Tokoh Adat, masyarakat, semata untuk kebaikan bukan kebencian atau iri hati karena tak kebagian uang kue pembangunan papar Bang Ayub.

Harapan masyarakat Kerinci pada aparat penegak Hukum, dalam hal ini Kepolisian dan Kejaksaan sebagai penyidik utama dan penuntut yang diberi wewenang oleh Negara untuk menegakkan Supremasi Hukum, guna melahirkan rasa keadilan ditengah masyarakat.
Maka kinerja dan kerja keras aparat penegak Hukum artinya harus kita dukung tandas Bang Ayub.
‎Termasuk pernyataan yang di ungkap Ketua DPRD Kerinci diduga adanya oknum di Kejari, (25/9/21) dikutip kembali dari Exposeindonesia.com, sepanjang benar adanya.

Berita yang dilansir Exposeindonesia.com sempat terhenti dan hilang di tengah pembaca dan belum berlanjut, “patut diduga kasus ini didiamkan, itu tidak benar. Pendapat saya, bukan ada apa-apanya, namun perlu dilengkapi data terbaru (novum) yang benar, dan sumber-sumbernya untuk kejernihan pengusutan, bila kasus ini memasuki ranah Hukum nantinya…?
Tentu pihak yang berkepentingan baik media, maupun sumber infromasi pertama, dalam hak ini “Pak Edminuddin” harus menyiapkannya, guna membantu aparat penegak Hukum dalam pengungkapan kasus secara jujur tanpa kebencian, papar Bang Ayub, putra Asli Kerinci itu.

Dijelaskan Bang Ayub, lebih detail pengungkapan kasus-kasus dugaan korupsi terhadap anggaran daerah setiap tahunnya, janganlah bernuansa kebencian, semata kritik sehat untuk perbaikan kedepannya.

Salah satu sumber, sebut saja “HN” menjelaskan soal rekaman yang dipersoalkan banyak pihak atas keterangan “Pak Edminudin” itu hanya data awal, informasi dugaan adanya pungutan “fee” 10 persen dari ratusan miliar anggaran daerah Kabupaten Kerinci, disinyalir masuk ke kantong oknum pejabat daerah Kerinci.

Menurut HN, dia punya rekaman lainnya, sebagai data penguat atas dugaan keras adanya pungutan “fee” tersebut tidak hanya rekaman Edminuddin (Ketua DPRD) Kerinci, saya punya rekaman dari seorang pejabat penting di Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Permukiman, (Dinas PUPR-Kerinci). Justru pejabat tersebut mengeluhkan, adanya fee yang diminta oknum pejabat di Pemda Kerinci, papar HN. Pada waktunya nanti saya siap buka-bukaan bila saatnya tiba.

HN, juga menjelaskan, berita yang dilansir Media Exposeindonesia.com dan ditulis saudara, “Feki” itu, sampai dia dipanggil “Pak Edminuddin” sebenarnya berita yang ditulis Fiki, tak ada hubungan dengan saya.
Tapi, saya punya data pendukung, rekaman dari oknum pejabat penting di jajaran Pemkab Kerinci.

HN, mengaku sempat terkejut dipanggil, “Pak Edminuddin” sedangkan, saya (hn-red) tidak menulis berita tersebut. Namun, hn mengakui berita yang ditulis “Feki” tak jauh beda dengan rekaman yang ada, ujarnya.

‎Sumber kompeten mengatakan, 22 Agustus 2021 lebih kurang satu bulan lalu, ada empat Wartawan yang menemui Ketua DPRD Kerinci di kediamannya, pembicaraan pak Edminudin direkam oleh tiga Wartawan.
Terlepas sejauh mana kebenarannya, penyampaian kritik yang sehat, tanpa kepentingan dan unsur sakit hati harus dilakukan, demi perbaikan kedepannya,

jelas Bang Ayub, mengulangi.

Sumber lain berpendapat, pengambilan Fee tidak bisa dikatakan hal yang lumrah, karena dana APBD dan atau APBN, dikumpulkan dari sumbernya uang rakyat, PBB, Perizinan, Pajak Kendaraan Bermotor, IMB, Rokok dan sejumlah sumber lainnya.
Dana tersebut setelah melalui pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) disahkan lewat rapat Paripurna sebagai produk Hukum tertinggi disahkan untuk pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Maka rakyat berhak mempertanyakan jika benar adanya pemotongan untuk oknum pejabat, “uang fee, uang pengamanan dan lain sebagainya.”

Jika mau disadari para oknum pejabat, Ia sudah diberi tunjangan uang jabatan dalam bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat (Rakyat), jika pungutan “fee” sampai dilakukan berarti mengabaikan kepentingan rakyat dan patut diduga mau memperkaya diri dan keluarga.

Oknum pejabat seperti ini, sudah seharusnya berada di “Bui” untuk membuat efek jera dan sekaligus bertobat kepada tuhannya?. Saya tahu betul siapa DR.H. Adirozal, MSi itu, Ia salah satu generasi Kerinci yang hebat dan jujur dimasa mudanya, entah setelah jadi Bupati Kerinci, justru berbalik arah..?

Saya do’akan dia, semoga apa yang dituduhkan tidak benar adanya. Jika suatu saat benar dan terbukti “Tobat lah pada tuhan mu” karena pintu tobat selalu terbuka, mengutif pendapat para Ustazd dalam beberapa ceramahnya, yang disampaikan UAS dan Ustazd Das’ad Latief, serta sejumlah sumber lainnya. (Tim Gegeronline Group).

  • Whatsapp

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *