7 Terdakwa Kasus Galian C Ilegal di Kerinci Masuk Proses Sidang

  • Whatsapp

KERINCI,GEGERONLINE.CO.ID-Kasus 6 lokasi galian C illegal yang melibatkan 7 orang tersangka, kini masuk dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Sungai Penuh. Para terdakwa didakwa Pasal 158 Undang – Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) dengan ancaman 5 tahun penjara dan denda Rp 100 Miliar rupiah.

Tujuh terdakwa kasus galian C illegal tersebut adalah, Rolix, Doni Cendra, Arli, Rianto, Ardi Gustian, Mukhlis, dan Nurmali yang sebelumnya diproses di Polda Jambi.

Bacaan Lainnya

Kepastian telah digelarnya proses sidang ini diketahui setelah Aliansi Bumi Kerinci mendatangi PN Sungai Penuh melakukan audiensi, dalam rangka mendukung penegakan hukum terkait kasus tersebut, Senin (17/1).

Kepada pihak PN Sungai Penuh, Ketua Aliansi Bumi Kerinci, Harmo Karimi, meminta PN Sungai Penuh menegakkan supremasi hukum atas kasus tersebut, karena karena dampak lingkungan yang ditimbulkan atas galian C illegal sudah meluas. Selain itu, diharapkan penegakan hukum dapat memberi efek jera bagi para pelaku dan pemilik galian C illegal lainnya.

“Begitupun dengan putusan sidang nanti, kita berharap dapat divonis maksimal. Karena tersiar kabar, vonis percobaan 2 bulan. Ini sangat disayangkan kalau benar, dan pasti tidak membuat efek jera,” jelasnya.

Dalam audiensi tersebut, hakim anggota, Rafi Maulana SH, yang juga Humas PN Sungai Penuh, menjelaskan perkara kasus galian C illegal tersebut dilimpahkan oleh Kejari pada 20 Desember 2021 lalu, dan saat ini proses hukum sudah diproses sidang.

“Hari Kamis (20/1) besok sidang kembali dilanjut dengan agenda pemeriksaan saksi,” ungkapnya.

Dikatakannya, kasus galian C illegal tersebut didakwa menggunakan UU Minerba, karena kasus pertambangan seperti ini tidak diatur dalam KUHPidana.

“Ada UU khusus yaitu UU tentang Minerba. Untuk kasus ini, terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan Pasal 158 UU minerba dengan ancaman 5 tahun penjara dan denda Rp 100 Miliar,” ungkapnya.

“Untuk putusan, itu majelis hakim yang nantinya memutuskan. Sesuai ketentuan, kalau vonis pidana itu adalah vonis kurungan rutan, bukan tahanan rumah atau Kota,” sambungnya.

Ditanya mengenai status penahanan terdakwa, Rafi, memastikan status penahanan terdakwa adalah tahanan rumah.

“Statusnya tahanan rumah. Jadi, kalau terdakwa mau keluar rumah atau ke warung saja, itu harus seizin PN Sungai Penuh. Jika ditemukan terdakwa keluar tanpa izin, silahkan laporkan kepada kita, itu bisa saja status penahanannya meningkat menjadi tahanan kurungan,” ungkapnya.

“Untuk perhitungan penahanannya, 3 hari terdakwa di rumah itu dihitung 1 hari masa hukuman. Begitupun untuk proses sidangnya, juga lebih lama yaitu paling lama 270 hari, kalau tahanan Rutan itu hanya maksimal 90 hari,” sambungnya.

Dia menambahkan, PN Sungai Penuh siap memproses kasus tersebut secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum. Selain itu, dia juga menegaskan bahwa PN Sungai Penuh dalam penanganan perkara bersifat independen dan tidak dapat diintervensi, apalagi menerima imbalan dari pihak yang berperkara.

“Kasus ini ditangani langsung oleh pak Ketua PN Sungai Penuh, pak Wakil Ketua dan hakim senior, karena yang dapat menyidangkan harus memiliki sertifikat khusus, dan kita disini ada pak ketua yang memiliki sertifikat itu,” ungkapnya.

“Jika ada pihak yang mengatasnamakan PN Sungai Penuh, meminta atau menerima pemberian sesuatu untuk mempengaruhi putusan sidang, silahkan laporkan kepada kita, kita akan tindak itu,” terangnya.(red)

  • Whatsapp

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *