Abul’as Sebut Kepemimpinan Adirozal Bak Manajemen “Kacang Goreng”

  • Whatsapp
Ket Poto : Kiri Adirozal Bupati Kerinci, Kanan : Abul'as DPT Tokoh Masyarakat Kabupaten Kerinci asal Siulak. (dok).

KERINCI,GEGERONLINE.CO.ID – Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, dibawah kepemimpinan “Adirozal” memakai, “Manajemen Kacang Goreng” dua periode kini memasuki tahun ke delapan. Pemkab Kerinci pada bulan Februari 2022, sudah harus angkat kaki meninggalkan Kota Sungai Penuh, pindah ke Kabupaten Kerinci, yang berpusat di Bukit Tengah, Kecamatan Siulak Mukai.

Ini sesuai ketentuan Undang-undang pemekaran daerah dalam lembaran Negara yang di Sahkam Presiden Susilo Bambang Ydhoyono (SBY). Tampuk kekuasaan dari Bupati sebelumnya yaitu H. Murasman, bahwa perkantoran Pemkab Kerinci berada di Bukit Tengah.

Bacaan Lainnya

Dalam waktu yang singkat harus pindah, karena sudah terlalu lama menumpang di Pemkot Sungai Penuh.

Sedangkan bangunan perkantoran yang akan dihuni masih “Semraut” terpencar – pencar kini menjadi buah bibir pembicaraan masyarakat, sedangkan masa jabatan Bupati Adirozal hanya tinggal dua tahun kedepan, jelas Abul’as Depati, kepada Wartawan BEO.co.id di Bukit Tengah, (20/1/2022).

Abul’as Depati, mengatakan saya melihat kepemimpinan, “Adirozal” bak Manajemen Kacang Goreng, saya melihatnya kesal. Kekesalan itu contohnya tentang keberadaan OPD yang tak jelas “jeruntungannya”

Menurut Abul’as Depati tokoh Kerinci yang kritis ini menegaskan coba wartawan lihat, tulis dan hitung OPD yang ada, Kantor Duk Capil di Desa Sekungkung, Pemdes di Semurup, Perizinan Sekungkung, Pariwisata Semurup, Kantor Koperasi Koto Majidin, Pemuda dan Olahraga Semurup, Kemenag Sebukar, Kantor Transmigrasi Sungai Penuh, BPN Koto Iman, ini bukti dengan kasat mata ketidak mampuan Adirozal, memimpin Kerinci, saat ini tandasnya.

Ini jelas bagian ketidakmampuan pemimpin Kerinci saat ini untuk menempatkan UPTD-UPTD sesuai dengan lembaran negara yang telah di tetapkan ‎tegas Abul’as Depati, sebagiannya UPTD sudah ada di Kecamatan Siulak seperti Dinas Perkebunan Koto Rendah, BKKBN Desa Telaga Biru, Dinas Perikanan, juga di Telaga Biru, Dinas Perhubungan Pasar Senen, Perpustakaan Pasar Senen, Dinas Pertanian di Koto Rendah.

Inspektorat nebeng (numpang) di Dinas Pertanian (Koto Rendah) sedangkan RSU untuk Kabupaten baru ada calonnya di Desa Ujung Ladang dan Bukit Kerman, KONI di Siulak Panjang, saya menyebut ini bentuk manajemen “Kacang Goreng” jika seperti ini, sayapun bisa, tantangnya. ‎

Ditambahkan Abul’as Depati, dua periode Bupati Kerinci Adirozal, menjabat dan sekarang tahun ke delapan dalam periode kedua sudah seharusnya bangunan kantor siap dan rampung tidak seperti sekarang ini berpencar-pencar “kontrak sanai-kontrak sini” siapun pemimpin Kerinci tidak bisa membangun Kerinci dengan cara diam-diam atau sendiri, harus bersama sama katanya kepada Muhammad Marhaen dari Media BEO.co.id.

Ditegaskannya jikalau Kerinci dikatakan daerah maju kenyataannya sekarang, pusat ibukota Kabupaten Kerinci “Semraut” kok tokoh Kerici kata Abul,as menyikapinya biasa-biasa saja, inikan aneh.

Ditegaskan Abul’as, siapapun tokoh Kerinci yang berkeinginan menjadi Bupati 2024, harus tau permasalahan yang dialami oleh rakyat Kerinci (masyarakat, red). ‎

Dikatakan Abul’as hanya 12 OPD yang berkantor di Bukit Tengah seperti : BAPPEDA, PUPR, KESEHATAN, DINAS SOSIAL, CEK LABOR, BPBD, BKD, DIKJAR, PPKAD, PERINDAG, PDAM, DPRD, sedangkan rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati bersama rumah Sekda berlokasi di Bukit Tirai Langit dengan kata lain daerah Padun Cempedak di belakang Desa Koto Rendah Kecamatan Siulak. Lebih ‎jauh diterangkannya kalau seperti ini kerja dan manajemen pemerintah daerah Kabupaten Kerinci saya juga mampu kata Abul’as.

Ini hanya menajemen Kacang goreng Lanjut Abul’as membangun Kerinci tidak bisa sepert ini haruslah bersama sama, ilmu kita ditambah dengan ilmu orang lain, maka penetapan pembangunan kantor pemerintah Kabupaten Kerinci dapat dilaksanakan dengan baik dan satu tempat di Bukit Tengah tidak ada tawar-menawar lagi kalau penempatan kantor hari ini membuat masyarakat kebingungan untuk berurusan.

Dari pengamatan Wartawan Beo dan redaksi Beo.co.id, selama satu setengah bulan berada

di Kerinci dari 19 Nopember 2021 s/d 3 Januari 2022, melakukan pemantauan atas kemajuan pembangunan yang dijanjikan Adirozal dalam programnya pembangunan Kerinci Lebih Baik Berkeadilan (KLB-Berkeadilan), memang dipertanyakan banyak pihak, “mana pembangunan lebih baik, mana yang berkeadilan?” termasuk persiapan kantor yang sudah berjalan delapan tahun, tidak mampu diselesaikannya?.

Otomatis pelayanan maksimum bagi masyarakat Kerinci sulit dipenuhi secara maksimal, mudah dan biaya ringan. Tapi, karena kantor pemerintahannya berpencar-pencar, “bak manajemen Kacang Goreng” tegas Abul’as Depati, yang juga mantan tim sukses Adirozal 2014 silam (periode pertama).

Adirozal, selain menghadapi masalah perkantoran yang harus disiapkan 100 % sampai akhir masa jabatannya di tahun 2024 mendatang yang tersisa hanya lebih kurang dua tahun dan tidak efektip karena memasuki tahun politik ditahun 2023.

Dan lebih ironisnya, banyaknya oknum-oknum bermental korup mengaku-ngaku orang (keluarga), Adirozal dalam kasus “Fee proyek, sejak ditangkapnya Urma Diawan, tim Inti Adirozal 2014-2019 dan 2019-2024, oleh pihak Polres Kerinci 22 Desember 2021 silam, kini sejumlah kasus lainnya muncul juga soal Fee.

Kasus fee yang diambil Mri dari Desa Sungai Batu Gantih Hilir, Kecamatan Gunung Kerinci, juga tim sukses Adirozal, Kini Mri melarikan diri ke Jakarta. Dan muncul lagi kasus Fee mantan anggota DPRD Kerinci berinisial JDl mengaku teman dekat Adirozal dan MTs, ngaku keluarga BupatiAdirozal, keduanya sudah diadukan ke Polres Kerinci oleh pihak rekanan yang dirugikan ratusan juta rupiah.

Dari keterangan diperoleh media ini, selain soal masalah kantor belum siap, ditambah lagi adanya permainan Fee yang membawa-bawa nama baik Bupati Adirozal, padahal Adirozal tidak tahu menahu tegas sumber perlu diklarifikasi, ini tergantung “pak Adi” kata sumber yang minta namanya dirahasiakan.

Dan info terkini diperoleh awak media ini, (24/1/2022) Senen, dari salah satu anggota Kepolisian, yang juga minta namanya dirahasiakan “mengatakan pengaduan tentang Fee jika tidak diselesaikan oleh oknum-oknum bermental korup, karena melibatkan oknum dinas, jelas bawahan Bupati.

Dan para pemilik uang, ditahun anggaran 2022, tidak mendapat pekerjaan pemborongan akan banyak kasus Fee yang dilaporkan para korban ke aparat penegak hukum, ujar sumber turut perihatin. Sebagai warga Kerinci, merasa malu mendengar pergunjingan soal persiapan kantor belum tuntas, ditambah lagi soal masalah Fee. Dan sejak, UR ditangkap kasus Fee kian terungkap, diduga memang ada, hanya saja ada yang melaporkan pada pihak berwenang dan ada yang masih menunggu janji ditahun anggaran 2022 ini, jelas sumber kompeten dan layak dipercaya, kepada Beo.co.id. (***)

  • Whatsapp

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *