Pemkot Sungai Penuh Diminta Hentikan Pembuangan Sampah Tanpa Izin di KHP

  • Whatsapp
Ket Poto : Kiri, Ferry Siswadhi Tokoh Masyarakat Kota Sungai Penuh, Kanan : Surat Pernyataan Walikota Sungai Penuh yang ditandatangani Antos Santoni Walikota berjanji akan menggunakan TPS darurat di Desa RKE sampai tanggal 31 Mei 2022.

SUNGAIPENUH,GEGERONLIE.CO.ID – Masyarakat peladang di sekitar lokasi tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah di Desa Renah Kayu Embun (RKE), Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi meminta kepada Walikota Sungai Penuh untuk menghentikan kegiatan pembuangan sampah ilegal.

Berdasarkan surat pernyataan Walikota Sungai Penuh tanggal 17 Februari 2022 yang ditandatangani Alvia Santoni Wakil Walikota menyatakan, bahwa Tempat Pembuangan Sampah darurat yang berlokasi di Desa RKE Kecamatan Kumun Debai digunakan oleh Pemkot sampai pada tanggal 31 Mei 2022.

Bacaan Lainnya

Selain itu, pembuangan sampah tersebut diketahui tanpa izin dari pihak terkait dan berada dalam Kawasan Hutan Produksi (KHP).

Ferry Siswadhi SE, M. Si salah satu tokoh masyarakat Kota Sungai Penuh saat dikonfirmasi gegeronline.co.id Minggu (29/5/22) menyebutkan, Sesuai dengan surat masyarakat Kumun Debai yang ditujukan kepada Pemkot Sungai Penuh nomor: 005/EZ-FS/V/2022 yang meminta agar Pemkot Sungai Penuh untuk dapat menghentikan Kegiatan Pembuangan Sampah Ilegal Ditempat Pembuangan Sampah Darurat dalam Kawasan Hutan Produksi (KHP) di Desa Renah Kayu Embun, sebut Ferry.

Ia menambahkan, sebagaimana diketahui pihak Pemkot Sungai Penuh telah membuat surat pernyataan pada 17 Pebruari 2022 yang ditandatangani Wakil Walikota Alvia Santoni. Dalam surat tersebut Pemkot berjanji dan menyatakan bahwa Tempat Pembuangan Sampah Darurat di Desa RKE digunakan sampai pada tanggal 31 Mei 2022, tambah Ferry.

“Ya, surat pernyataan Walikota tersebut menjadi dasar kami untuk bertindak dan meminta agar Pemkot Sungai Penuh menghentikan kegiatan pembuangan sampah ilegal di Kawasan Hutan Produksi Desa RKE. harapan kita Pemkot tetap Komitmen dengan janjinya, ” harap Ferry mantan pimpinan DPRD Kerinci ini.

Berikut Tuntutan Masyarakat Peladang di sekitar lokasi TPS ilegal KHP RKE :

1. Kami minta secara resmi kepada pemerintah kota sungai penuh terhitung mulai hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 untuk menghentikan pembuangan sampah secara ilegal di kawasan hutan produksi Desa Renah Kayu Embun adalah tanpa izin serta tanpa pengelolaan sejak tahun 2017.

2. Jika terdapat upaya-upaya untuk tetap melakukan kegiatan pembuangan sampah secara ilegal di Kawasan Hutan Produksi (KHP) Renah Kayu Embun, ini berarti sebuah pelanggaran hukum yang serius dan kami mohon kepada pihak penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Gakkum KLHK dan Penyidik PNS) untuk dapat melakukan tindakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

3. Kami masyarakat yang berladang di sekitar lokasi tersebut akan melakukan tindakan aksi dilapangan terhadap upaya-upaya untuk tetap melakukan pembuangan samapah secara ilegal di Kawasan Hutan Produksi (KHP) di Renah Kayu Embun, dan surat ini sekaligus sebagai bentuk surat pemberitahuan kami kepada bapak Kapolres Kerinci atas kemungkinan terjadi aksi lapangan nantinya. (Tim geger)

  • Whatsapp

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *