Berpotensi Pidana, TPS-3R Dibangun Melalui ADD Tanpa Juknis dan Regulasi

  • Whatsapp

SUNGAIPENUH,GEGERONLINE.CO.ID– Pernyataan Ketua DPRD Kota Sungai Penuh Fajran bahwa pembangunan TPS-3R tanpa melalui Juknis dan Regulasi membuat sejumlah aktifis anti korupsi kaget.

Mereka merasa heran, tanpa adanya Juknis dan Regulasi, Pemkot Sungai Penuh bisa menjalankan proyek TPS-3R melalui Anggaran Dana Desa (ADD) dan dikelola oleh Pemerintah Desa.

Bacaan Lainnya

Apalagi, proyek yang bersumber dari Anggaran Dana Desa (ADD) untuk tahun 2022 ini dilaksanakan pada 16 Desa dengan perkiraan anggaran lebih dari Rp. 6 M. Perkiraan anggarannya sebagai berikut : Rp. 120 juta untuk pembelian tanah, Rp. 200 juta untuk bangunan 6 x 8 meter, Rp. 50 juta beli mesin pembakar.

Anggaran untuk pembelian mesin bisa bertambah ditahun 2022 yang direncanakan oleh Pemkot melalui ADD perubahan untuk membeli mesin pencacah sampah.

“Manan pulo tu…barang lah jadi kito nyiapkan Juknis. Macet tu (Bagaimana ini, barang tu (Proyek TPS-3R) sudah jadi baru kita menyiapkan Juknis. Macet itu,” ujar Direktur LSM Jamtos Iksan Darathuni, M.Pdi

Penggiat anti korupsi Janky Hawira SH juga mengaku terkejut. Menurut dia, proyek TPS-3R yang telah dilaksanakan tanpa mendahului Juknis dan Regulasi sangat berbahaya sekali.

“Kalau iyo itu sama dengan Mall administrasi. Kalau iya bahaya itu,” ujarnya

Aktifis senior Emil juga mengaku terkejut adanya pelaksanaan kegiatan TPS-3R tanpa melalui Juknis dan Regulasinya. Bahkan, dirinya menilai, pekerjaan ini rawan ditindak secara hukum.

“Kalau tidak jelas regulasinya. Berpotensi pidana,” ujarnya (tim)

  • Whatsapp

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *