Kajari Diminta Tuntaskan Kasus Dugaan Korupsi Tunjangan Rumdis DPRD Kerinci

  • Whatsapp

SUNGAIPENUH,GEGERONLINE.CO.ID– Sekarang telah masuk tahun 2023. Publik masih menunggu-nunggu kejelasan status pengusutan dugaan korupsi tunjangan Rumah Dinas (Rumdis) pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi oleh Kejaksaan Negeri Sungai Penuh untuk menuntaskannya.

Kasus dugaan korupsi tunjangan perumahan DPRD Kabupaten Kerinci yang telah masuk ke tahap penyidikan hingga kini belum ditetapkan tersangkanya, dan tim BPKP Provinsi Jambi telah turun melakukan audit.

Bacaan Lainnya

Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Kerinci, kembali dimintai keterangan diakhir tahun 2022 atau pekan ini. DPRD yang kembali dimintai keterangan baru Wakil Ketua DPRD Yuldi Herman, anggota DPRD Arwiyanto dan Reno Efendi, sejumlah pimpinan dan anggota DPRD lainnya dikabarkan akan menyusul dimintai keterangannya.

Sementara itu, ditahun 2023 banyak kasus dugaan korupsi yang perlu ditangani serius oleh Kejari Sungai Penuh. Sejumlah kasus dugaan korupsi sudah dilaporkan oleh aktivis anti korupsi. Seperti, kasus dugaan korupsi jasa pelaksanaan MTQ-51 senilai Rp. 2,1 Milyar yang telah dilaporkan ke Kejati Jambi. Kasus dugaan korupsi proyek Jembatan Koto Tengah Tanah Kampung senilai Rp. 1,5 Milyar pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

Bahkan, kasus dugaan korupsi lainnya di Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci dikabarkan juga segera dilaporkan ke Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi Jambi dan Kejaksaan Negeri Sungai Penuh.

“Sekarang ini publik masih menunggu dan mengawasi akhir dari cerita pengungkapan kasus dugaan korupsi pada DPRD Kerinci yang sekarang masih diproses oleh Kejari Sungai Penuh,” terang direktur LSM Reaksi Yudhi Hermawan

“Akhir tahun 2022 lalu, kita juga telah melaporkan dugaan korupsi proyek MTQ Provinsi Jambi dan proyek jembatan Koto Tengah ke Kejaksaan Tinggi dan Kejari Sungai Penuh. Dua kasus ini yang kita duga telah mengakibatkan kerugian negara milyaran rupiah,” tegasnya

Ketua LSM Kompej Kerinci-Sungai Penuh menambahkan, publik saat ini masih menunggu penuntasan dua kasus besar di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh.

“Ini adalah kasus jumbo yang perlu dituntaskan oleh Kejaksaan Negeri Sungai Penuh. Saat ini publik masih memantau dan menunggu-nunggu. Jangan sampai kasus ini mandek,” ujarnya

Dirinya juga menambahkan, tidak tertutup kemungkinan banyak kasus lainnya yang akan masuk dan dilaporkan ke Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri Sungai Penuh.

“Ya, kita minta kasus ini dituntaskan dahulu, kasus dugaan korupsi lainnya, seperti baru-baru ini menjadi temuan BPK-RI pada RSUD MHAT dan TPS-3R kemungkinan bisa dilaporkan ke Kejaksaan, serta kasus lainnya yang telah dilaporkan sebelum ini perlu juga ditindak lanjuti dan diungkap” terangnya. (Tim)

  • Whatsapp

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *