Pemakaian TPA Illegal RPT Kota Sungai Penuh Tinggal Menghitung Hari

  • Whatsapp

SUNGAIPENUH,GEGERONLINE.CO.ID-Perjanjian/pernyataan Pemerintah Kota Sungai Penuh dengan masyarakat Sungai Ning terkait pemakaian TPA Illegal Renah Padan Tinggi (RPT) tinggal menghitung hari.

Surat pernyataan pemerintah Kota Sungai Penuh yang ditandatangani oleh Wakil Walikota Sungai Penuh Alvia Santoni tanggal 8 Agustus 2022, untuk pemakaian RPT sebagai TPA Illegal terhitung 6 bulan sejak ditanda – tangani atau pemakaiannya habis 7 Februari 2023.

Bacaan Lainnya

Sementara itu, baru-baru ini, Walikota Sungai Penuh Ahmadi Zubir didampingi Sekda Kota Sungai Penuh Alfian melangsungkan pertemuan dengan kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta. Mereka berupaya supaya mendapatkan izin menggunakan area TNKS yang berlokasi di puncak dijadikan TPA. Ini terlihat dari status Facebook Walikota Sungai Penuh Ahmadi Zubir.

Berikuti tulisan Ahmadi Zubir di status facebooknya:

“Hari ini kami mengunjungi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

Kunjungan ini dalam rangka audiensi dan penyampaian usulan penggunaan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) untuk TPA dan IPLT Serta Pengajuan proposal pembangunan Pusat Daur Ulang (PDU) ke pada Dirjen PSLB3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Penggunaan lahan/kawasan TNKS untuk Kepentingan Strategis Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) pola Sanitary Landfill seluas 5 Ha.

Calon lokasi TPA di kawasan TNKS adalah wilayah areal terbuka (Opened Area) yang telah ditetapkan sebagai Zona Rehabilitasi TNKS dan berbatasan dengan Areal Penggunaan Lain (APL) serta kawasan budidaya.

Kami sangat akan terus berupaya menuntuskan permasalahan sampah di Kota Sungai Penuh. Kita sangat berkomitmen untuk menuntaskan permasalahan sampah ini. Berbagai upaya akan kita lakukan untuk menyelesaikannya,” tulis Ahmadi Zubir

Sementara itu, tokoh masyarakat Desa Sungai Ning Diky Hamdani mengungkapkan, pemerintah Kota Sungai Penuh untuk menaati surat perjanjian yang sudah ditanda – tangani 8 Agustus 2022 lalu.

“Iya, surat pernyataan Pemerintah Kota Sungai Penuh yang ditanda – tangani oleh Wakil Walikota harus ditaati. Sejak surat pernyataan itu habis masa waktunya, tidak ada lagi aktifitas pembuangan sampah disana,” ujarnya

Selain itu, lanjutnya, adanya pendirian tiga unit TPS-R di Renah Padan Tinggi dan Saluran Lindi yang diperuntukkan bagi TPA menimbulkan tanda – tanya dari masyarakat.

“Pendirian TPS3R dan saluran Lindi untuk TPA di Renah Padan Tinggi itu didirikan tanpa sepengetahuan masyarakat. Kita minta Pemkot untuk menjelaskannya,” terangnya

Sementara itu, Plt Kadis PU Khalik Munawar kepada wartawan menjelaskan bahwa TNKS sudah membuka peluang untuk lokasi TPA di kawasan TNKS. Untuk saluran Lindi yang dibangun oleh Dinas PU bukan untuk TPA. (Tim)

  • Whatsapp

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *