Air Tak Mengalir, BPK Diminta Audit Box Culver Rp 1,1 M di Kota Sungai Penuh

Ket Foto: Proyek Box Culver yang Bernilai Rp 1,1 M Berlokasi di Desa Koto Renah Kota Sungai Penuh. (Dok)

SUNGAIPENUH,GEGERONLINE.CO.ID – Proyek Box Culver berlokasi di Simpang Lima Desa, Koto Renah, Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh tahun anggaran 2022 lalu dinilai proyek mubazir dan tak berfungsi.

Proyek yang dikerjakan oleh CV. Cahaya Indah Bersama dengan nilai kontrak Rp. 1,1 Milyar pada bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Sungai Penuh hingga kini disebut warga tidak berfungsi.

Bacaan Lainnya

“Bok culver ini tidak ada aliran airnya. Diatasnya dibangun disaluran buntu. Ini fotonya,” ujar warga Koto Renah kepada media ini.

Menurut warga, diujung saluran Box Culver itu sengaja ditutup karena karena lebih rendah dibanding saluran lainnya.

“Diujung Box Culver itu bertemu dengan saluran lainnya yang dialiri air. Ujung Box Culver itu sengaja ditutup supaya air tidak mengalir masuk kedalam box Culver. Ini disebabkan, Box Culver itu dibangun lebih rendah dari saluran tersebut,” ujarnya

Selain itu, warga merasa heran melihat proyek tersebut. Sebab, dengan nilai Rp. 1,1 Milyar panjang Box Culver yang dibangun tidak wajar.

“Masa panjangnya kurang dari 50 meter nilai proyek ini, Rp. 1,1 milyar ?,” ujar warga

Sementara itu, sejumlah penggiat anti korupsi juga menyorot dan meminta BPK-RI perwakilan Jambi untuk melakukan audit terhadap proyek tersebut. Pasalnya, mereka menilai dengan jumlah uang yang dikeluarkan oleh APBD Kota Sungai Penuh dengan volume pekerjaan jauh dari perkiraan.

“Pekerjaan ini harus masuk dalam audit BPK-RI. Box Culver ini kami nilai adalah proyek yang sia-sia karena tidak ada aliran air mengalir kesana,” ujar ketua LSM Fakta Gusparman.

“Kita juga heran, panjang Box kurang dari 50 meter dihargai Rp. 1,1 Milyar. Sudah salurannya tidak berfungsi dana untuk membangun itu nilainya sangat pantastis lagi,” terangnya

Selain itu, lanjutnya, apabila dalam audit ini nantinya ditemukan kejanggalan dan banyak temuan, maka , dia berharap BPK–RI untuk membawa ke ranah hukum.

“Jika ada terdapat kerugian negara, kita minta BPK-RI untuk membawa ke ranah hukum,” terangnya. (Tim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *