Pengadaan Alkes di Dinkes Kerinci Tahun 2021-2022 Terindikasi Korupsi

Ket Poto: Hermendizal Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci. (Dok)

KERINCI,GEGERONLINE.CO.ID-Pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) untuk Rumah Sakit Daerah (RSUD) Kabupaten Kerinci yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun anggaran 2021-2022 yang bernilai Milyaran Rupiah mendapat sorotan dari Aktivis Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh.

Pasalnya, dana pengadaan Alkes RSUD Kabupaten Kerinci tersebut dinilai janggal dan terindikasi korupsi karena menggunakan dua kali anggaran yakni tahun anggaran, 2021 dan 2022. Padahal diketahui kegiatan hanya satu paket.

Bacaan Lainnya

Khumaini Aktivis Kabupaten Kerinci Kepada gegeronline Selasa (14/02/2023) mengatakan, bahwa pengadaan Labkesda senilai Rp 1,5 Miliar tercantum di DPA tahun anggaran 2021 dan 2022.

“Pada tahun 2021 sudah dianggarkan dan tertera di DPA, namun saat ini muncul lagi di DPA tahun 2022 dengan angka dan peruntukan yang sama. Ini patut dipertanyakan pelaksanaan penggunaan anggaran tersebut,” kata Khumaini.

Hal itu, lanjut dia, terindikasi adanya Korupsi dalam pelaksanaannya di Dinas terkait dalam penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun anggaran 2021 dan 2022., pungkasnya.

Hal senada juga disampaikan Indra Wirawan, Selasa (14/02/2023) mengatakan, bahwa perlu adanya kepastian tentang penggunaan dana DAK untuk pengadaan alat kesehatan RSUD Kabupaten Kerinci tahum 2021-2022, sebut Indra.

“Pengadaan Alkes tersebut Apakah sudah sesuai dengan spesifikasi dan apakah sudah sesuai dengan item yang telah tertera di DPA tersebut. Ini merupakan masalah serius mengenai kualitas alat kesehatan dan ketersediaan alat medis yang cukup, karena menyangkut pelayanan juga keselamatan nyawa pasien nantinya,” ungkapnya.

Indra juga meminta BPK untuk melakukan audit khusus pengadaan Alkes tersebut.

“Perlu di cek penggunaan tahun anggaran 2021 yang diindikasikan adanya kesamaan anggaran dan item yang sama pada tahun anggaran 2022,” tandas Indra.

Kadis Kesehatan Kabupaten Kerinci Hermendizal dikonfirmasi melalui Whatsapp, Selasa (14/02/2023) mengatakan Inspektorat telah melakukan audit kegiatan di Dinas Kesehatan. Dan pihaknya menunggu audit BPK, kata Hermendizal.

“Pengadaan Alkes sudah diaudit Inspektorat. Kita tunggu saja lagi audit BPK biar semuanya jelas,” tandas Hermendizal. (DP)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *