Jika Jadi Tersangka, Eks Ketua DPRD Siap Ditahan Satu Ruangan Dengan Bupati Kerinci

Ket Poto: Bupati Kerinci Adirozal, Arfan Kamil Mantan Pimpinan DPRD Kabupaten Kerinci (Kiri) dan Heri Purwanto Mantan Anggota DPRD Kerinci (Kanan) saat Keluar dari Ruang Pemeriksaan Kejaksaan Negeri Sungai Penuh, Rabu (15/2/2023). (Foto DP)

Catatan yang Terabaikan Gafar Uyub Depati Intan.

Mencuatnya, kasus perampokan uang rakyat Kerinci, melalui Peraturan Bupati (Perbup) Kerinci Provinsi Jambi uang diduga merugikan keuangan Negara mencapai Rp.4, 9 Miliar atas dasar Perbup Nomor 20 tahun 2016 silam, berarti Perbup itu patut diduga salah, (cacat hukum)?.

Bacaan Lainnya

Jika 30 orang anggota dan pimpinan dewan ditetapkan jadi tersangka, kami siap untuk ditahan satu ruangan dengan Bupati Kerinci, DR. H. Adirozal, MSi, yang membuat Perbup bersama timnya, atas dasar Perbup itulah uang tunjangan Rumah Dinas (Rumdis) DPRD Kerinci dibayarkan.

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Kerinci tunjangan Rumdis dibayarkan kepada  Pimpinan dan Anggota Dewan Kata sumber resmi dari salah satu anggota / pimpinan DPRD Kerinci, kepada BEO.co.id, pkl 14:45 WIB, Rabu (15/02/2023) Via sambungan jarak jauh Telephone Cellularnya dan namanya kami lindungi berdasarkan UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.

Menurut sumber kompeten itu, menjelaskan secara rinci kami 30 orang yang menerima tunjangan Rumdis, dikorban berarti dijebak oleh Bupati Kerinci, dengan Perbupnya.

Jika kami sampai ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, pihak Kejaksaan tetap kami hargai, tapi tahan semuanya bersama Bupati Kerinci, ‘’DR H Adirozal, MSi,  yang mengeluarkan dan menandatangani Perbup tersebut tegas sumber.

Dan jika harus ditahan, tahanlah dalam satu ruangan, supaya sama rasa tapi jangan tebang pilih, berlakukan secara hukum sama, sedangkan Mantan Sekwan Kerinci AD Cs, telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan sebagaimana diberita sejumlah media online, cetak dan televisi, jelas sumber kompeten itu kepada redaksi BEO.co.id, dari balik telephonnya.

Sumber menegaskan kalau mau menegakkan Hukum dan meluruskan masalah berlakukan secara adil dan benar, jangan sampai tebang pilih ungkap sumber.

Dari data diperoleh penangkapan dan penetapan tiga tersangka dan langsung ditahan,’’AD, BN dan LL’’ erat kaitannya sebagai sumber data, baik tertulis maupun lisan.

Dan dikhawatirkan menghilangkan barang bukti, dan melarikan diri, serta rasa pesimistis masyarakat terhadap pengusutan secara serius oleh penyidik Kejaksaan Negeri Sungai Penuh.

Bahkan masyarakat Kerinci, sangat apresiasi penetapan dan penahanan ketiga tersangka, dan berharap pihak kejaksaan tidak tebang pilih dalam menuntaskan kasus ini.

Nursal S. Sos Staf Intelijen BPKPK RI, Rabu (15/02/2023) siang mengatakan, kita sangat kecewa dengan Bupati Kerinci DR H Adirozal, MSi, sudah delapan kali berturut-turut penggunaan / pembelanjaan APBD Kerinci dengan nilai Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jambi, kondisi riil dilapangan bertolak belakang, paparnya.

Bukti, ternyata penggunaan anggaran dana tunjangan rumah dinas DPRD Kerinci, menelan kerugian Negara Rp 4, 9 Miliar ditemukan pihak kejaksaan tandasnya. Apa lagi WTP yang mau dibanggakan?.

Kita apresiasi kinerja tim Kejaksaan Negeri Sungai Penuh, namun jangan berhenti batas tiga tersangka, karena dugaan pihak yang terlibat banyak termasuk 30 orang anggota DPRD Kerinci, baik periode sebelumnya maupun sekarang, tegas Gusnur.

Hal senada juga disampaikan Iwan Ketua LSM Petisi Sakti. Menurut Iwan, sudah delapan kali Kabupaten Kerinci diberi nilai WTP, ternyata tidak sesuai kenyataannya secara fisik dilapangan, WTP boleh-boleh saja delapan kali sejumlah pembelanjaan keuangan daerah (APBD), jauh dari kenyataan riil dilapangan..

Maka kita harapkan dan dukung kinerja Kejaksaan Negeri Sungai Penuh untuk mengusut tuntas kasus Rumdis DPRD Kerinci secara tuntas, siapapun yang terlibat harus diperiksa dulu, ujarnya.

Dari sumber kompeten media menjelaskan, hari yang sama dengan waktu berbeda menjelaskan dari Rp. 4,9 Miliar  diperkirakan Rp 400 juta diantaranya diduga ‘’raib ditangan AD, mantan Sekwan DPRD Kerinci dan Rp 4,5 Miliar  tunjangan yang masuk untuk rumah dinas, (rumdis), DPRD Kerinci.’’

Dan khusus LL, dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) diharapkan benar dari KJPP yang sah (berbadan hukum), bukan palsu?. Dan bertugas sesuai dengan peran, fungsi dan tanggungjawabnya.

Hari ini, Rabu 15 Februari 2023, merupakan tindak lanjut pemeriksaan terhadap Pimpinan dan anggota DPRD Kerinci yang diduga menerima uang tunjangan yakni oknum AK pimpinan DPRD Kerinci, 2014-2019, YH, 2019-2024, dan AP, 2014-2019.

Sedangkan anggota dan mantan anggota DPRD Kerinci yang ikut diperiksa, yakni, JD, HP, dan AM, RE, AW dan DA.

Bupati Kerinci DR H Adirozal, MSi, Sampai catatan yang terabaikan diturunkan, belum berhasil diperoleh konfirmasinya, saat dihubungi tim Catatan yang terabaikan, tidak berada ditempat. (***)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *