Perbup Rumdis DPRD Dahului KJPP? Dewan Kerinci Ramai-ramai Diperiksa Kejari

Ket Foto: AD Mantan Sekwan DPRD Kabupaten Kerinci saat Digiring ke Mobil Tahanan (Kiri Atas), Peraturan Bupati (Kanan Atas) dan BN (Kiri Bawah), LL (Kanan Bawah). (Dok)

KERINCI,GEGERONLINE.CO.ID-Penyidik Kejaksaan Negeri Sungai Penuh telah menetapkan tiga orang tersangka, masing masing AD mantan Sekwan, BN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan LL dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).

Ketiganya telah ditahan Kejari Sungai Penuh di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB terkait kasus dugaan korupsi tunjangan rumah dinas DPRD Kabupaten Kerinci, periode 2014-2019 dan 2019 – 2024 yang diduga kuat telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp 4,9 Miliar.

Bacaan Lainnya

Sementara Pimpinan dan anggota DPRD Kerinci periode 2014 -2019 dan 2019-2024 ramai-ramai dilakukan pemeriksaan secara terus menerus sejak dilakukannya penahanan terhadap tiga orang tersangka tersebut.

Sejumlah anggota Dewan periode 2014-2019, 2019-2024 mengungkapkan, besaran pembayaran tunjangan rumah dinas untuk pimpinan DPRD tersebut sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbup).

“Kita menerima tunjangan perumahan itu sesuai dengan apa yang diatur didalam Peraturan Bupati (Perbup) Keerinci,” ujar mereka.

Penelusuran wartawan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) melampirkan Peraturan Bupati Kerinci nomor 20 tahun 2016. Perbup tersebut tidak ditampilkan secara utuh.

Adapun besaran tunjangan perumahan pimpinan DPRD dan anggota DPRD diatur didalam Pasal 6, masing-masing
Ketua DPRD sebesar Rp. 9,3 juta, Wakil Ketua sebesar Rp. 8,2 juta dan anggota sebesar Rp. 7 juta.

Dalam Perbup tersebut diduga ada kejanggalan. Pasalnya, penetapan jumlah atau besaran tunjangan pimpinan dan anggota DPRD dilakukan sebelum dilakukan survey oleh KJPP.  Ini tercantum didalam pasal 7 ayat 1 dan 2 yang isinya:

1. Pemerintah Daerah menganggarkan biaya pelaksanaan survey harga sewa rumah didalam perubahan anggaran APBDP tahun 2016 sebagai mana diamatkan dalam PP nomor 37 tahun 2005 tentang perubahan PP nomor 24 tahun 2004.

2. Apabila setelah dilakukan survey hingga terdapat selisih pembayaran tunjangan bagi pimpinan dan anggota DPRD sebagai mana dimaksud pasal 6, maka terhadap selisih harga tersebut. (lampiran Perbup tersebut terputus dan tidak diupload secara lengkap).

Sementara itu, sejumlah penggiat anti korupsi berharap Kejari Sungai Penuh untuk dapat mengungkap kasus tersebut sampai ke akar-akarnya dan tidak tembang pilih.

“Jika dibaca dari perbup ini, berarti dugaan kita besaran tunjangan rumah dinas pimpinan dan anggota Dewan dibuat sebelum adanya kajian terlebih dahulu. Ini bisa dibaca dalam pasal 7, ini jelas ditulis. Kita mendukung dan berharap Kajari untuk mengungkap kasus ini sampai ke akar – akarnya,” terang para penggiat anti korupsi saat berdiskusi membahas tentang pemberitaan pemeriksaan sejumlah anggota dan eks anggota DPRD oleh penyidik Kejari Sungai Penuh. (Tim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *