Rugikan Negara Rp 4,9 M, Ketua DPRD Kerinci Akui Terima Tunjangan Rumdis

Ket Poto: 30 Orang Anggota DPRD Kabupaten Kerinci Periode 2019-2024 (Kiri). Lembaran Peraturan Bupati Kerinci Nomor 20 tahun 2016, (Kanan). (Dok)

KERINCI,GEGERONLINE.CO.ID-Kasus Dugaan Korupsi Tunjangan Rumah Dinas (Rumdis) Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci tahun anggaran 2017-2021 yang diduga kuat merugikan keuangan Negara Rp. 4,9 Miliar terus dilakukan pemeriksaan oleh pihak Kejaksaan Negeri Sungai Penuh.

Setidaknya 3 (tiga) orang tersangka telah dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Sungai Penuh yakni, AD mantan Sekwan DPRD Kerinci BN selaku PPTK dan LL dari KJPP.

Bacaan Lainnya

Ketua DPRD Kabupaten Kerinci Edminudin mengakui bahwa Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci telah menerima Tunjangan Rumah Dinas (Rumdis).

Namun dirinya menolak membahas Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 20 tahun 2016 yang menetapkan besaran tunjangan ditentukan sebelum dilakukannya kajian oleh Kantor Jasa Pelayanan Publik (KJPP).

“Iko banyak nian tuek (kamu banyak sekali pertanyaan). Kami ini hanya menerima saja. Untuk Perbup tanyakan langsung kepada Sekwan dan Eksekutif,” ujar Edminudin yang merupakan politisi dari Partai Gerindra.

Secara terpisah, anggota DPRD Kerinci Arwiyanto juga mengungkapkan sama. Dirinya selaku anggota DPRD Kabupaten Kerinci hanya menerima tunjangan rumah dinas sesuai yang diatur didalam Perbup.

Namun, terkait Perbup yang menjelaskan penetapan besaran tunjangan rumah dinas dewan tersebut, dia menyarankan sebaiknya ditanyakan kepada Ketua DPRD Kerinci.

“Kami ini sebagai anggota hanya menerima. Soal itu, sebaiknya tanyakan langsung kepada Ketua (Ketua DPRD),” ujar Politisi dari partai PKB ini.

Untuk diketahui, berdasarkan Perbup nomor 20 tahun 2016 pada pasal 6 isinya adalah besaran tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD diatur dalam pasal 6, masing-masing: Ketua DPRD sebesar Rp. 9,3 juta, Wakil Ketua Rp. 8,2 juta dan anggota Rp. 7 juta.

Dalam Perbup tersebut diduga ada kejanggalan. Pasalnya, penetapan jumlah atau besaran tunjangan pimpinan dan anggota DPRD dilakukan sebelum dilakukan survey oleh Kantor Jasa Pelayanan Publik (KJPP). Ini tercantum didalam pasal 7 ayat 1 dan 2 yang isinya:

1. Pemerintah Daerah menganggarkan biaya pelaksanaan survey harga sewa rumah didalam perubahan anggaran APBD-P tahun 2016 sebagai mana diamatkan dalam PP nomor 37 tahun 2005 tentang perubahan PP nomor 24 tahun 2004.

2. Apabila setelah dilakukan survey hingga terdapat selisih pembayaran tunjangan bagi pimpinan dan anggota DPRD sebagai mana dimaksud pasal 6, maka terhadap selisih harga tersebut. (lampiran perbup tersebut terputus dan tidak diupload secara lengkap. (Tim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *