Giliran Eks Sekda Kerinci Akan Diperiksa: Semoga Penyidik Bisa Ungkap “Kasus Dugaan Korupsi Rp 4,9 M”

Ket Foto: Afrizal Eks Sekda, Adirozal Bupati Kerinci, Edminudin Ketua DPRD Saat Ini (Atas) dan Nirmala Kepala DPPKAD, Zulfran Inspektur Inspektorat dan Arfan Kamil Ketua DPRD Kabupaten Kerinci Periode 2014-2019. (Dok)

SUNGAIPENUH,GEGERONLINE.CO.ID-Pemeriksaan pejabat eksekutif Pemkab Kerinci secara maraton oleh Kejaksaan Negeri Sungai Penuh diharapkan bisa membuka fakta baru terkait dugaan korupsi tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD Kerinci dari tahun 2017-2021, total kerugian keuangan negara sebesar Rp. 4,9 milyar.

Dengan rincian diterima oleh pimpinan dan anggota Dewan Rp. 4,5 Milyar dan Rp. 400 juta diduga digelapkan oleh tersangka pada saat transisi DPRD periode 2014-2019 kepada DPRD periode 2019-2024.

Bacaan Lainnya

Adapun eksekutif yang baru-baru ini diperiksa adalah Eks Kabag Hukum Zulfran, SH, Kabag Hukum Arles, Kepala BKUD Nirmala dan Bupati Kerinci Adirozal. Eks Sekda Kerinci Afrizal kembali dijadwalkan guna dimintai keterangannya, karena saat pemanggilan sebelumnya Afrizal sedang menjalankan ibadah Umbroh.

“Kalau tidak salah Afrizal (Eks Sekda yang akan dilakukan pemanggilan berikutnya),” ujar Kasi Intel Andi dikonfirmasikan siapa Eks Sekda yang akan dilakukan pemanggilan.

Afrizal merupakan Sekda Kabupaten Kerinci yang dilantik, 26 Juli 2016 menggantikan Sekda sebelumnya Zulfahmi.

Sebelumnya, meski Ketua dan anggota DPRD, serta Eks anggota DPRD Kerinci mengakui telah menerima tunjangan tersebut, mereka menolak bertanggung jawab. Pasalnya, mereka menilai dalam membuat besaran tunjangan yang diterima, serta aturan perundang – undangan dibuat oleh eksekutif.

“Kita menerima (tunjangan rumdis), untuk aturannya (Perbup), tanyakan kepada Sekwan dan Eksekutif,” ujar ketua DPRD Kerinci Edmanuddin.

Kejari Sungai Penuh telah menetapkan 3 orang sebagai tersangka dalam kasus tunjangan Rumah Dinas DPRD Kerinci Tahun 2017 sampai 2021.

Tiga orang yang dilakukan penahanan yakni inisial AD selaku Mantan Sekwan, inisial BN merupakan staf dari Mantan Sekwan, dan inisial LL merupakan pihak Ketiga yang mengaku sebagai dari KJPP, padahal ia bukan merupakan dari KJPP.

Sementara, sebelumnya pemerhati hukum, Victorious Gulo, SH, MH mengemukan pendapatnya dari segi hukum tindak pidana korupsi mengungkapkan apabila menurut penyelidikan oleh kejaksaan bahwa ada ditemukan aliran uang negara yang diterima oleh Anggota DPRD kerinci yang didasarkan oleh peraturan pengadaan rumah dinas yang mengakibatkan kerugian Negara maka harusnya kemana aliran uang tersebut mengalir disitulah justru harusnya yang diminta pertanggung jawaban.

“Karena jelas-jelas menerima uang, dan uang tersebut telah tidak sesuai peruntukannya mengakibatkan kerugian Negara”

“Dalam pemahaman tindak pidana korupsi tidak selalu harus menerima uang tetapi dari tindakannya dapat mengakibatkan kerugian Negara bisa dituntut pertanggung jawabannya, apalagi kalau sudah jelas-jelas menerima harus dituntut pertanggungjawabannya secara hukum,” terang Viktor

Sementara itu, sejumlah penggiat anti korupsi atau LSM Kerinci dan Sungaipenuh terus memantau dan berharap kepada Kejaksaan Negeri Sungaipenuh untuk mengusut tuntas kasus dugaan korupsi tersebut.

“Kita berharap semoga Penyidik Bisa mengungkap “Skenario Rp. 4,9 Milyar” Dugaan Korupsi Tunjangan Rumdis DPRD Kerinci,” ujar para penggiat anti korupsi saat berdiskusi di pasar beringin jaya. (Tim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *