Kasus Stadion Mini Sungai Bungkal, Ini Tupoksi dan Wewenang Jondri Selaku PPTK

Ket Foto: Jondri, S.pdi Kabid Olahraga Diskepora Kota Sungai Penuh. (Dok)

SUNGAIPENUH,GEGERONLINE.CO.ID-Pengusutan kasus dugaan korupsi proyek stadion mini Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh tahun anggaran 2022 terus bergulir di Kejaksaan Negeri Sungai Penuh. Sejumlah pejabat dan kontraktor terkait proyek dengan anggaran Rp. 779 juta sudah dipanggil penyidik Kejari Sungai Penuh.

Teranyar, penyidik Kejari Sungai Penuh bersama dengan BPK-RI turun langsung ke lokasi proyek Dusun Sungai Akar, Desa Pelayang Raya, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh.

Bacaan Lainnya

Proyek tersebut berada pada Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Sungai Penuh, dengan Pengguna Anggaran, Don Fitri Jaya, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Syafrida Iriani dan PPTK, Jondri,S.Pd.

Jondri S.Pd kini menjabat Kabid Olah Raga cukup dikenal sebagai orang dekat Walikota Sungai Penuh, Ahmadi Zubir. Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), ini tugasnya sesuai yang diatur didalam Perpres nomor 12 tahun 2021.

Tugas dan tupoksi dari PPTK sesuai diatur dalam Perpres nomor 12 tahun 2021 bahwa Dari sekian banyak tugas PA/KPA dalam pengelolaan keuangan daerah, secara spesifik diatur bahwa tugas PPTK “membantu tugas” PA / KPA tersebut adalah tugas yang ditentukan oleh PA/KPA dalam rangka melaksanakan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja yang melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya, yaitu (Penjelasan Pasal 12 ayat 2 PP Nomor 12 Tahun 2019):

1. Mengendalikan pelaksanaan Kegiatan;
melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan;

2. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan;

3. Dan melaksanakan kegiatan pengadaan barang/ jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadaan barang/jasa.

“PPTK juga harus bertanggung jawab terkait pelaksanaan proyek ini. Ini berdasarkan peraturan presiden nomor 12 tahun 2021. Segala bentuk kegiatan lapangan, harus dimonitor dan diketahui oleh PPTK,” ujar Zoni Irawan Direktur LSM Geger. (Tim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *