Kejari Investigasi Kasus Sewa Rumah Dinas Wako-Wawako Sungai Penuh

Ket Foto: Rumah Pribadi Walikota Sungai Penuh Ahmadi Zubir yang Berlokasi di Sungai Liuk Kecamatan Pesisir Bukit. (Dok)

SUNGAIPENUH,GEGERONLINE.CO.ID-Kejaksaan Negeri Sungai Penuh saat ini tengah melakukan investigasi terkait sewa rumah dinas Walikota Sungai Penuh, Ahmadi Zubir yang kini mulai menjadi sorotan dari Aparat Penegak Hukum.

Pasalnya, Rumah Pribadi Ahmadi Zubir yang terletak di Sungai Liuk di Sewa menjadi Rumah Dinasnya, menurut pihak Kejari Sungai Penuh tidak perbolehkan secara aturan.

Bacaan Lainnya

Hal tersebut disampaikan Andi Sugandi, SH Kasi Intel Kejari Sungai Penuh, saat dikonfirmasi melalui WhatApps nya. Dia mengatakan terkait sewa rumah Pribadi menjadi rumah Dinas Walikota Sungai Penuh, saat ini pihaknya sedang melakukan investigasi.

“Lagi di investigasi apakah itu tunjangan rumah dinas, perumahan atau sewa rumah dinas, kalau tunjangan perumahan maka yang dibebankan adalah operasional rumah yang difungsikan sebagai rumah dinas karena belum tersedia rumah dinas definitif, tapi kalau dalam item itu ada pembayaran sewa rumah itu yang gak boleh karena rumah pribadi yang ditempati,” kata Andi.

Sebelumnya, Kabag Umum Setda Kota Sungai Penuh, Jon Arizal, saat dikonfirmasi, bahwa Rumah Dinas Walikota Sungai Penuh dan juga sekda merupakan disewa oleh pemerintah Kota Sungai Penuh, karena Pemkot Sungai Penuh belum memiliki rumah dinas sejak berdirinya Kota Sungai Penuh.

Ketentuan aturan menyewa rumah Dinas sudah diatur dalam Peraturan Walikota (Perwako) sekitar tahun 2010 saat WaliKota Sungai Penuh Asafri Jaya Bakri. “Ya, rumah dinas Wako dan Wawako disewakan, itu ada Perwako yang mengatur,”jelasnya belum lama ini.

Ditanya soal boleh tidak Rumah Pribadi pejabat daerah disewa menjadi rumah dinas? Jon mengatakan bahwa tidak ada aturan tidak membolehkan yang ada dalam aturannya menyewa rumah untuk rumah dinas bagi daerah yang belum memiliki rumah dinas, jadi rumah siapa saja boleh. “Rumah dinas baru diserahkan jadi saat ini masih direhab, tahun ini masih disewakan untuk Walikota, Wawako dan Sekda Kota Sungai Penuh,”sebutnya.

Sementara itu, Viktor, Praktisi hukum Kerinci saat ditanya soal apakah Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah dan sekda di bolehkan, menyewa Rumah Pribadi sebagai rumah Dinas? Dijelaskan Viktor bahwa Menurut Pasal 6 ayat (1) PP 109/2000, Kepala daerah dan wakil kepala daerah disediakan masing-masing sebuah rumah jabatan beserta perlengkapan dan biaya pemeliharaan

Selanjutnya, berdasarkan PP nomor 11 tahun 2008 tentang tata cara pengadaan, penetapan status, pengalihan status, dan pengalihan hak atas rumah negara, artinya berdasarkan ketentuan tersebut, pengadaan rumah dinas harus melalui penganggaran, atau telah ada ketentuan tata cara dalam peraturan pemerintah diatas tentang tata cara pengadaan rumah jabatan.

Selanjutnya, apabila kemudian pemanfaatan rumah pribadi menjadi rumah jabatan dengan alasan tidak diadakannya anggaran untuk itu, merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan APBD, dan apabila penggunaan rumah pribadi yang menjadi rumah jabatan tersebut terbukti memberikan suatu keuntungan pribadi, maka kepala daerah yang bersangkutan dapat dikatakan melanggar larangan kepala daerah berupa membuat keputusan yang memberikan keuntungan pribadi.

Kemudian ditanya misalnya Walikota sewa Rumah Pribadinya menjadi rumah dinas? Menurut Viktor Praktisi Hukum kerinci Sungai Penuh, Itu bisa dikatakan Penyewaan rumah pribadi Kepala Daerah tidak sesuai dengan tata cara pengadaan rumah dinas. “Itu merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang undangan,” pungkasnya. (DD)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *