Aktivis Minta Kejari Tangkap Bupati Kerinci

Ket Foto: Spanduk Tangkap Bupati Adirozal, Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci di Kejaksaan Negeri Sungai Penuh Beberapa Waktu Lalu. (Foto Dede)

KERINCI,GEGERONLINE.CO.ID-Lembaga Swadaya Masyarakat Pergerakan Aktivis Sejati (LSM-PETISI SAKTI) meminta Kepala Kejaksaan Negeri Sungai Penuh Antonius Despinola, SH, MH untuk menangkap Adirozal Bupati Kerinci terkait kasus dugaan korupsi tunjangan rumah dinas pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci tahun 2017-2021 yang diduga telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 4,9 milyar.

Hal ini disampaikan Indra Wirawan saat menggelar aksi unjuk rasa yang kesekian kalinya di halaman kantor Kejaksaan Negeri Sungai Penuh, di jalan Depati Parbo, Senin (03/04/2023).

Bacaan Lainnya

Dalam orasinya, pendemo mendesak Kejaksaan Negeri Sungai Penuh untuk segera menangkap Bupati Adirozal dan Pimpinan DPRD Kabupaten Kerinci Periode 2014-2019 dan 2019-2024 yang diduga terlibat dalam kasus Rumdis tahun anggaran 2017-2021 lalu.

Kordinator lapangan (Korlap) aksi Indra Wirawan kepada Gegeronline, Senin (03/04/2023) mengatakan, kami turun aksi ke kantor Kejaksaan Negeri Sungai Penuh untuk menyuarakan aspirasi masyarakat terkait dengan kasus dugaan korupsi tunjangan Rumah dinas pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci tahun anggaran 2017-2021 yang diduga kuat telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp 4,9 miliar, ujar Indra.

Kami berharap agar pengusutan kasus tunjangan Rumdis pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci tidak terhenti hanya sebatas 3 (tiga) tersangka saja, karena pencairan dana tunjangan Rumdis tersebut berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Kerinci nomor 20 tahun 2016, sambungnya.

Berkaitan dengan Perbup nomor 20 tahun 2016 yang ditandatangani Bupati Adirozal tentunya ada hubungan dengan kasus ini. untuk itu kami berharap agar penyidik terus mendalami keterlibatan Bupati Adirozal dan jika terbukti segera tangkap Adirozal Bupati Kerinci, tegas Indra.

Irwan, dalam orasinya menyampaikan, kami mempertanyakan terkait pengembalian uang sebesar Rp. 5 Milyar lebih dari pimpinan dan anggota DPRD Kerinci bersumber dari mana ?. Menurut informasi yang kami peroleh, Bahwa uang tersebut bukan berasal dari anggota DPRD Kabupaten Kerinci, dan ini Perlu juga diusut, sebut Irwan.

“Iya sampai detik ini kita belum tahu berasal dari dari mana uang pengembalian kerugian negara Rp 5 Milyar lebih, dan ini juga perlu diusut,” pinta Irwan.

Andi Sugandi, SH Kasi Intel Kejaksaan Negeri Sungai Penuh, Senin (03/03/2023) mengatakan terkait dengan tuntutan pendemo menjelaskan, pihak penyidik Kejaksaan Negeri Sungai Penuh sedang serah terima tersangka dan alat bukti, kemudian berkas sudah dinyatakan lengkap dan akan dilakukan pelimpahan ke Pengadilan Tipikor Jambi, ujar Andi.

Hingga saat ini kami masih mengarahkan penyelidikan atau alat-alat bukti. Terkait pengembalian keuangan Negara dari keseluruhan anggota DPRD Kabupaten Kerinci periode sebelumnya dan sekarang, tambahnya.

“Berdasarkan audit BPKP ditemukan ada kelebihan bayar tunjangan Rumdis, uang ini bukan pengembalian uang negara tetapi hanya sebatas titipan dari kerugian Negara akibat penerimaan yang tidak sah oleh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci,” tandas Andi yang dikenal ramah ini.

Perlu diketahui, terkait kasus dugaan korupsi tunjangan rumah dinas pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci tahun anggaran 2017-2021, pihak Kejaksaan Negeri Sungai Penuh telah menetapkan 3 orang tersangka yakni, AD selaku Sekretaris Dewan (Sekwan, BN sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan LL sebagai Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP). (DD)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *