Terbongkar, Segini Sewa Rumdis Wako Ahmadi

Ket Foto: Standar Sewa Rumah Dinas Walikota Sungai Penuh (Atas) dan Rumah Pribadi Walikota Sungai Penuh Ahmadi Zubir (Bawah). (Dok)

SUNGAIPENUH,GEGERONLINE.CO.ID-Besaran Anggaran sewa Rumah Dinas jabatan Walikota, Wakil Wali Kota dan Sekda Kota Sungai Penuh akhirnya terbongkar. Berdasarkan data yang diperoleh melalui Peraturan Walikota (Perwako) Sungai Penuh Ahmadi Zubir.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Sungai penuh nomor 40 tahun 2021 Tetang Standarisasi Sewa Rumah Jabatan Wali Kota Sungai Penuh, Wakil Wali Kota Sungai Penuh dan Sekretaris Daerah Kota Sungai penuh yang mulai diberlakukan oleh Walikota Sungai Penuh Ahmadi Zubir pada tanggal 25 Nopember 2021 lalu.

Bacaan Lainnya

Data yang diperoleh pada BAG ( II ) standar sewa dalam perwako nomor 40 tahun 2021 pasal 3 ayat dua dicantumkan bahwa sewa rumah jabatan Walikota sebesar 25 juta per bulan jika ditotalkan dalam satu tahun sebesar 300 juta rupiah, kemudian Wakil Walikota Sungai Penuh 23 juta rupiah per bulan jika ditotalkan 276 juta rupiah dan Sekda 10 juta per bulan atau 120 juta untuk satu tahun.

Besarnya harga standar yang ditetapkan oleh Wali Kota Sungai Penuh dalam Perwako mendapat sorotan dari Pengamat Kebijakan Publik Ferri Siswadhi mengatakan, Jika itu sudah berdasarkan Perwako berarti telah mengacu kepada Standar yang tentu telah melalui kajian kelayakan harga. Tentu saja sudah lengkap dengan peralatan & kelengkapan rumah layak utk pejabat yg disediakan oleh Pemilik rumah yang disewakan, kata Ferri.

“Rumah yang disewakan itu layaknya melalui pihak ketiga dengan kontrak pengadaan jasa penyewaan yang jelas & seharusnya tidak bisa yang disewa tersebut adalah rumah pribadi dari pejabat yang menempati,” katanya.

Ferri Siswadhi menambahkan, bahwa Rumah sewa tersebut tidak dapat dilakukan rehab atau pembangunan fisik oleh dana APBD, karena layaknya hal tersebut menjadi tanggung jawab pemilik rumah sewa tersebut dituangkan dalam kontrak sewa, tambahnya.

“Rumah yang disewa tidak dapat dilakukan Rehab atau pembangunan fisik oleh dana APBD, karena itu jadi tanggungjawab pemilik rumah,” terang Ferri. (DD).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *