KPK Kembali Tahan Eks Anggota DPRD Jambi

Ket Foto: Eks Anggota DPRD Provinsi Jambi Mauli Tersangka Suap Ketok Palu APBD Provinsi Jambi saat Digiring Penyidik KPK untuk Dilakukan Penahanan, Selasa (16/5/2023). (Dok Net)

JAKARTA,GEGERONLINE.CO.ID-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan satu orang tersangka sekaligus menahannya dalam kasus suap ketok palu DPRD Jambi yang menyeret eks Gubernur Zumi Zola.

Pelaksana tugas Deputi Penindakan KPK Asep Guntur Rahayu menyebut nama tersangka itu adalah Mauli. Ia menjelaskan Mauli merupakan anggota DPRD Jambi 2014-2019.

Bacaan Lainnya

“Untuk mendapatkan persetujuan pengesahan RAPBD Jambi tahun Anggaran 2017 dan 2018, diduga tersangka NU (Nasri Umar) dkk yang menjabat anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019 meminta sejumlah uang dengan istilah ‘ketok palu’ pada Zumi Zola yang saat itu menjabat Gubernur Jambi,” kata Asep pada Selasa 16 Mei 2023.

Asep melanjutkan setelah ada kesepakatan, kemudian terjadilah penyetoran uang dari Zumi Zola kepada para anggota DPRD Jambi. Ia menambahkan penyerahan uang tersebut dilakukan melalui perantara pengusaha Paut Syakirin yang juga merupakan orang kepercayaan Zumi Zola.

“Mengenai pembagian uang ‘ketok palu’ disesuaikan dengan posisi dari para tersangka di DPRD yang besarannya dimulai Rp100 juta sampai Rp400 juta per anggota DPRD,” ujar dia di kantornya.

Sementara itu, kata Asep, tersangka Mauli turut diduga menerima uang suap ketok palu. Ia menjelaskan Mauli diduga menerima uang Rp.200 juta dari Zumi Zola.

“Dengan pemberian uang dimaksud, selanjutnya RAPBD Jambi Tahun Anggaran 2017 dan 2018 akhirnya disahkan,” kata Asep.

Kasus korupsi yang melibatkan Zumi Zola ini bermula dari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada 28 November 2017. Saat itu, KPK menangkap sejumlah orang yang disebut terlibat dalam praktek suap untuk menggolkan anggaran dalam RAPBD Jambi 2018.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta telah memvonis Zumi dengan hukuman enam tahun penjara plus denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan pada 6 Desember 2018.

KPK mengajukan banding atas putusan itu karena lebih ringan dari tuntutan mereka. Jaksa KPK menuntut Zumi divonis 8 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan.

Akan tetapi upaya tersebut mental. Hingga tingkat kasasi, Zumi tetap mendapatkan vonis seperti yang dikeluarkan Pengadilan Tipikor Jakarta. Pada 2021 lalu, Zumi pun mengajukan peninjauan kembali atas vonisnya, namun Mahkamah Agung menolaknya.

Zumi Zola yang mendekam di Lapas Sukamiskin pun akhirnya keluar dari bui pada September 2022 lalu. Dia mendapatkan status bebas bersyarat setelah menjalani dua pertiga dari masa tahanannya.

Sumber: tempo.co

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *