Cairkan TPP ASN Rp 15,7 M, Pemkab Kerinci Kangkangi Rekomendasi Mendagri

Ket Foto: Bupati Kerinci Adirozal (Kiri) Sekda Zainal Efendi (Tengah) dan Kepala BPKAD Nirmala (Kanan). (Dok)

KERINCI,GEGERONLINE.CO.ID-Pencairan dan Pembayaran Dana Tunjangan Penambahan Penghasilan (TPP) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi dinilai banyak pihak tergolong nekad dan berani.

Akibatnya Realisasi Belanja dan Beban Pegawai pada LRA dan LO tahun 2022 sebesar Rp. 440.597.804.755. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp. 15.732.537.382 merupakan Belanja Tambahan Penghasilan ASN yang belum mendapatkan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri. Dan aksi nekad itu menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Jambi

Bacaan Lainnya

Meskipun masih ada beberapa OPD yang tertib dan taat dengan Peraturan Perundang-undangan, khususnya Undang-undang Nomor 15 tahun 2004, Pasal 20, tentang Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.

Salah satunya Kesbangpol Kabupaten Kerinci, “Dari total 27 OPD di Kabupaten Kerinci terdapat 8 OPD yang sudah cukup anggaran untuk pembayaran TPP pada Tahun 2022 seperti Kesbangpol, Dinas LH, Dinas Perhubungan, dan beberapa dinas lainnya di Pemkab Kerinci”, ujar sumber yang enggan disebutkan namanya.

Lebih lanjut, ada 19 OPD lainnya yang jadi temuan BPK, itu disebabkan karena tidak tercukupinya anggaran untuk pembayaran TPP pada tahun 2022, sehingga dilakukan penambahan setelah melalui proses verifikasi administrasi di Pemkab Kerinci dan Pemprov Jambi.

Ega Roy aktivis Kabupaten Kerinci saat dimintai tanggapannya, Sabtu (03/06/2023) menuturkan, Kita melihat Akar dari permasalahan TPP ini sebenarnya ada kesalahan administrasi yakni Rekomendasi Kemendagri belum turun, tetapi TPP ASN sudah dibayarkan, jika pada masa itu tidak dibayarkan, maka seluruh TPP ASN di Pemkab Kerinci akan dikembalikan ke Kas Negara dan dampaknya seluruh Pegawai tidak menerima TPP, tutur Ega.

“Iya, Tm Keuangan Pemkab Kerinci sangat lemah, regulasi yang wajib ada untuk proses pencairan TPP yakni rekomendasi dari Kemendagri belum ada, Tim keuangan malah nekat dan beraninya mencairkan dana tersebut tanpa dasar hukum yang jelas, Dan itu sama saja dengan Mengangkangi Rekomrendasi Mendagri,” terang Ega Roy LSM Perisai Kobra.

Nirmala Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kerinci belum berhasil dikonfirmasi terkait temuan BPK atas pembayaran TPP ASN sebesar Rp 15,7 M yang harus dikembalikan ke kas Negara.

Hingga berita ini dipublis belum ada jawaban resmi dari Nirmala selaku Kepala BPKAD Kabupaten Kerinci. (DD)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *