Hakim Diminta Periksa Bupati Adirozal Terkait Kasus Rumdis DPRD Kerinci

Ket Poto : Bupati Kerinci Adirozal saat Diperiksa di Ruang Penyidik Kejaksaan Negeri Sungai Penuh terkait kasus Rumah Dinas Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci tahun anggaran 2017-2021 yang diduga merugikan Keuangan Negara sebesar Rp 4,9 Milyar. (Poto : Dede).

KERINCI,GEGERONLINE.CO.ID-Sidang lanjutan kasus korupsi tunjangan rumah dinas Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci tahun anggaran 2017-2021 kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi, Senin (05/06/2023). Agenda sidang hari ini mendengarkan keterangan saksi Zufran, Kusnadi, dan Arles.

Menurut keterangan saksi Kusnadi menerangkan bahwa dalam tunjangan rumah dinas pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci ini ada kelalaian dari Kabag Hukum Sekwan.

Bacaan Lainnya

“Ada kelalaian dari Kabag Hukum Sekwan dalam mengkroscek draf Perbup Nomor 22 Tahun 2017. Nah ketika ada salah satu administrasi dalam draf Perbup tidak bisa dijadikan Perbub atau dengan kata lain Perbup tersebut tidak sah atau cacat,”terang Kusnadi dalam persidangan.

Saksi Zufran juga memberikan keterangan dalam persidangan. Dalam temuan BPK adalah mengenai pajak PPH 21 sebesar 15% dan itu sudah dikembalikan pada tahun 2022.

“Terhadap kasus ini juga ada temuan terkait kontrak kajian Rumdis, rekomendasi LHP, BPK RI, PPK dan PA (Adli) tidak cermat dan tidak teliti dalam mencermati kajian mengenai Rumdis DPRD Kabupaten Kerinci,” katanya.

Dalam keterangan saksi Arles mengatakan bahwa pencairan anggaran Rumdis DPRD ini dasar hukumnya Perbub tersebut. “Maka dengan adanya Perbub inilah dicairkan tunjungan DPRD, mereka (terdakwa) bertiga ini tidak menikmati tunjangan tersebut,” ungkap Arles.

Sementara itu Oktir Nebi, SH.MH kepada wartawan mengatakan bahwa didalam persidangan meminta kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk memanggil Bupati Kerinci.

“Kami minta kepada Majelis Hakim untuk memanggil Bupati Kerinci untuk dijadikan saksi dalam perkara ini. Untuk menjelaskan mengenai Perbub tersebut,” imbuh Oktir Nebi.

Sidang selanjutnya akan digelar pada pekan depan dengan agenda yang sama yakni menghadirkan saksi-saksi dari Jaksa Penuntut Umum (JPU). (DD)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *