PLTA Kerinci Diduga Tampung Material Ilegal Asal Tapan dan Merangin

Ket Foto: Mobil Pengangkut Material untuk PLTA di Batang Merangin Kerinci dari Pesisir Selatan-Tapan Sumbar. (Dok)

KERINCI,GEGERONLINE.CO.ID-Selain dari Pesisir Selatan-Tapan Sumatera Barat lokasi tambang galian C illegal yang diduga kuat menjadi sumber material untuk Pembangun proyek PLTA di Kabupaten Kerinci, Tetapi juga dari Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. Akibatnya ada indikasi kerugian keuangan Negara pada pelaksanaan kegiatan tersebut.

Pemerintah Kabupaten Merangin diminta agar dapat menegur pihak manajemen PT. Bukaka Teknik Utama selaku Purchase order (PO) yang memesan Material Alam Batu Mangga Ilegal dari PT Sahabat Omar Aljambi yang diduga tidak memiliki SIUPB, zin tambang, izin lokasi tambang, dan izin jual hasil tambang.

Bacaan Lainnya

Material tersebut diduga untuk penambahan stock di Area Intake Dam pada pembangunan PLTA (KMH) Kerinci Merangin Hidro yang beralamat di Desa Muara Emat, Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi.

Dikutip dari berbagai sumber baik dari Masyarakat Kabupaten Merangin maupun Kerinci, sepertinya management PT Bukaka Teknik Utama sengaja merekrut pemilik perusahaan PT. Sahabat Omar Aljambi yang diduga kuat tidak memiliki SIUPB (Surat Izin Usaha Penambangan Batuan) WIUP (Wilayah Izin Usaha Penambangan) Izin Jual dan izin angkutan.

Dikatakan sumber, mulusnya kontrak kerjasama tersebut tak terlepas dari adanya orang dalam yang memanfaatkan situasi, dimana jika tidak memiliki legalitas lengkap tapi dimuluskan, maka oknum orang dalam itu mendapatkan persentase dari hasil jual beli Batu Mangga tersebut.

Diharapkan pihak yang berkompeten di bidangnya untuk meninjau lokasi tambang batu mangga yang dinilai merugikan keuangan Negara dan merusak Taman Nasional Keriinci Seblat (TNKS).

“Kalau memang ada indikasi potensi pajak yang hilang disebabkan karena pertambangan ilegal, tentu ini harus didapatkan kembali oleh Negara,” ujar sumber.

Sumber Daya Alam dikeruk tapi tidak ada feedback yang setara dengan Pendapatan Asli Daerah, tentu ini sebuah tindakan yang tidak bisa dibenarkan.

Selain itu, MN berharap Dinas/Instansi di Kabupaten Merangin untuk segera berkoordinasi dengan pihak Pemprov Jambi agar melakukan penertiban dan penutupan perusahaan pertambangan ilegal di Desa Birun Kecamatan Pangkalan Jambu Kabupaten Merangin.

“Pemprov Jambi diminta agar segera bertindak tegas, jika memang perusahaan tambang itu belum memiliki kelengkapan izin tapi sudah melakukan kegiatan produksi. Perusahaan itu harus ditertibkan dan diberikan sanksi penutupan.

Sebelumnya, (HM) selaku PO, pemesan Material dari PT. Bukaka Teknik Utama serta Pak (DD)  beberapa kali dikonfirmasi lewat Pesan WhatsApp tidak pernah ada jawaban.

“Sebab aspek bisnis dan legalitas adalah hal normatif yang harus dipenuhi pelaku usaha. Adapun aspek sosial yang dimaksud adalah pemberdayaan suplier lokal, kesempatan lapangan kerja bagi warga sekitar dan Pajak sebagai Pendapatan Asli Daerah,” pungkasnya. (DD)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *