Dilapokan ke Kejari, Proyek Jembatan Piktif di Sungai Penuh Bak Hilang Ditelan Bumi

Ket Foto: Kondisi Terkini Jembatan Koto Tengah Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh yang Diduga Fiktif. Jembatan Koto Tengah Pada Tahun Anggaran 2022 untuk Pekerjaannya Telah Dianggarkan Rp. 1,4 Milyar dan Dikerjakan oleh CV. Bomax. (Foto DD)

SUNGAIPENUH,GEGERONLINE.CO.ID-Proyek Rehabilitasi Jembatan Desa Koto Tengah, Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2022 senilai Rp 1,4 Miliar tidak dikerjakan oleh Kontraktor pelaksana (Piktif) sementara uang muka Pekerjaan 30 Persen sudah dicairkan.

Kasus ini informasinya telah dilapokan ke pihak Kejaksaan Negeri Sungai Penuh. Namun hingga kini belum juga ada kejelasan dan kepastian hukumnya, apakah kasus tersebut berlanjut atau Dihentikan?, ungkap Himawan.

Bacaan Lainnya

Untuk itu, ia berharap kepada Kepala Kejaksaan Negeri Sungai Penuh agar menuntaskan Kasus jembatan Piktif tersebut, agar masyarakat mendapatkan kepastian hukum, tambahnya.

“Iya, kasus dugaan korupsi Jembatan Piktif di Kota Sungai Penuh harus diusut tuntas oleh Kejari Sungai Penuh, karna kasus ini telah lama dilapokan, namun hingga kini bak hilang ditelan bumi,” sambungnya.

Andi Sugandi, SH Kasi Intel Kejaksaan Negeri Sungai Penuh dikonfirmasi gegeronline Kamis (15/06/2023) mengatakan, lagi on proses, ujarnya singkat.

Diberitakan sebelumnya, Berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak (SPK) tertanggal 22 Agustus 2022, pemenang tender pekerjaan adalah CV BOMAX beralamat di Perumahan Milan Regenci RT.08 Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. Namun selama lima bulan, kontraktor pemenang tender tidak melaksanakan pekerjaan Proyek Rehabilitasi Jembatan sesuai dengank kontrak kerja sampai akhir tahun Anggaran 2022.

“Dengan jumlah anggaran yang besar tersebut sampai akhir tahun pekerjaan fisik tampak tidak dilaksanakan oleh kontraktor pelaksana (Fiktif), kita akan laporkan kasus ini yang dinilai merugikan keuangan Negara ke Aparat Penegak Hukum (APH),” ungkap Zoni.

“Harapan kita, APH segera tangkap siapa saja yang terlibat dalam kegiatan proyek pembangunan jembatan tersebut seperti, Kepala UKPBJ LPSE Kota Sungai Penuh, Pengguna Anggaran (PA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiataan (PPTK) dan pejabat yang terkait lainnya,” tambahnya lagi.

Berdasarkan informasi yang didapatkan dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangan (PUPR) Kota Sungai Penuh, Kontraktor pelaksana pekerjaan proyek rehabilitas jembatan itu pemenangnya adalah CV BOMAX, dan juga mereka membenarkan sebelum pekerjaan dimulai sudah mendapatkan uang muka sebasar 30 Persen dari nilai kontrak Rp 1,4 Miliar atau sekitar Rp 480 juta. (DD)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *