Kejagung Diminta Ambil Alih Penanganan Kasus Jembatan Piktif di Sungai Penuh

Ket Foto: Kondisi Terkini Jembatan Koto Tengah Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh yang Diduga Fiktif. Jembatan Koto Tengah Pada Tahun Anggaran 2022 untuk Pekerjaannya Telah Dianggarkan Rp. 1,4 Milyar dan Dikerjakan oleh CV. Bomax. (Foto DD)

SUNGAIPENUH,GEGERONLINE.CO.ID-Kasus dugaan proyek Rehabilitasi Jembatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh yang bersumber dari dana APBD Kota Sungai Penuh tahun 2022 senilai Rp 1,4 Miliar tidak dikerjakan oleh Kontraktor pelaksana (Piktif).

Berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak (SPK) tertanggal 22 Agustus 2022, pemenang tender pekerjaan adalah CV BOMAX beralamat di Perumahan Milan Regenci RT.08 Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi.

Bacaan Lainnya

Atas dasar tersebut aktivis LSM Kerinci Himawan meminta kepada Kejaksaan Tinggi Jambi Ambil Alih kasus tersebut.

“Kami minta kepada Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jambi untuk segera mengambil alih kasus dugaan proyek piktif yakni proyek rehabilitasi jembatan Tanah Kampung,”ungkap Himawan, Jum’at, (19/6).

Himawan mengatakan, padahal uang muka pekerjaan sudah dicairkan 30 persen. Selain itu sudah dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Sungai Penuh.

“Iya, sudah dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Sungai Penuh, namun belum ada kepastian hukumnya, apakah kasus tersebut berlanjut atau dihentikan. Untuk itu Kejati Jambi segera ambil alih,” kata Himawan lagi.

“Karna kasus ini telah lama dilaporkan, dan belum ada kepastian hukum,” jelasnya.

Namun selama lima bulan, kontraktor pemenang tender tidak melaksanakan pekerjaan Proyek Rehabilitasi Jembatan sesuai dengan kontrak kerja sampai akhir tahun Anggaran 2022.

“Harapan kita, APH segera tetapkan status hukumnya. Siapa saja yang terlibat dalam kegiatan proyek pembangunan jembatan tersebut,” ujarnya .

Hal yang sama juga dikatakan Oleh Ketua LSM Jamtosc, Jum’at (16/06/2023) bahwa sesuai dengan statemen sebelumnya bahwa sudah saatnya Kejagung Turun menangani langsung kasus proyek piktif pembangunan jembatan Tanah Kampung.

“Sudah saatnya Kejagung turunkan Tim untuk investigasi pembangungunan proyek piktif. Proyek ini sudah lama dilaporkan namun belum ada kepastian hukum,” singkat Ikhsan Daraqthuni.

Untuk diketahui bahwa dalam pelaksanaan proyek tersebut, Ida Iriani selaku Kepala UKPBJ LPSE Kota Sungai Penuh, Khalik Munawar selaku Pengguna Anggaran (PA), Teguh selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiataan (PPTK) dan pejabat yang terkait lainnnya. (DD)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *