KPK Diminta Tangkap Bupati Adirozal dan Sekda Kerinci

Ket Foto: Bupati Kerinci Adirozal (Kiri), Sekretaris Daerah Kerinci (Kanan) dan Gedung KPK RI di Jakarta. (Dok)

KERINCI,GEGERONLINE.CO.ID-Kasus Tunjangan TPP ASN Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi terus menuai polemik ditengah masyarakat. Hingga adanya aksi demonstrasi dilakukan oleh sejumlah massa yang tergabung dalam Koalisi Masyakat Anti Korupsi (Konami) di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kamis (22/06/2023) lalu.

Terkait hal ini Zoni Irawan aktivis senior Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh meminta kepada KPK untuk melakukan pemanggilan dan Pemeriksaan terhadap Bupati Adirozal dan Sekda Kabupaten Kerinci.

Bacaan Lainnya

“Tambahan Penghasilan ASN melebihi alokasi TPP ASN sebesar Rp. 12, 2 Milyar. Kondisi dan prestasi kerja sebanyak 23 pejabat yang dilakukan tanpa didukung analisis yang dapat dipertanggung jawabkan sebesar Rp. 2, 1 Milyar,” kata Zoni.

“Pergeseran anggaran Tunjangan kelangkaan profesi dokter spesialis yang dilakukan tanpa memperhatikan ketentuan sebesar Rp. 1,3 milyar,” tegasnya.

Terkait hal ini Zoni meminta kepada KPK untuk segera memproses adanya indikasi kerugian negara. “Kita minta kepada KPK untuk memanggil dan memeriksa Bupati dan Sekda Kabupaten Kerinci, jika terbukti tangkap saja” sebutnya.

Sementara itu, disisi lain kata Zoni, persoalan yang melilit Adirozal Bupati Kerinci adalah persoalan regulasi yang dikeluarkan oleh Adirozal sebagai Bupati Kerinci yakni Peraturan Bupati (Perbub).

“Iya, ada dua produk Perbup yang dikeluarkan oleh Adirozal tersebut adalah Perbup tentang Tunjangan Perumahan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci dan Perbup tentang pembayaran Tunjangan Penamabahan Penghasilan (TPP) ASN Kabupaten Kerinci tahun 2022, kedua persoalan tersebut diduga menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” cetusnya.

Bahkan untuk kasus Tunjangan Rumah Dinas pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci tahun anggaran 2017-2021 dengan tiga terdakwa yakni Adli Eks Sekwan, Beni selaku PPK dan Loli dari KJPP sudah dalam proses sidang di Pengadilan Tipikor Jambi, Bupati Kerinci diminta dihadirkan dalam sidang tersebut.

“Selain kelalaian soal keuangan, Bupati Adirozal kurang jeli hingga dua produk Perbup diduga kuat jadi temuan BPK,” ungkap Zoni. (DD)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *