Kasus Jembatan Piktif Rp 1,4 M di Sungai Penuh Tak Jelas Status Hukumnya

Ket Foto: Jembatan Koto Tengah Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh, Diduga Fiktif yang Hingga Kini Tidak Jelas Status Hukumnya. (Dok)

SUNGAIPENUH,GEGERONLINE.CO.ID –Kasus Proyek Rehabilitasi Jembatan Desa Koto Tengah, Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2022 senilai Rp 1,4 Miliar yang tidak dikerjakan oleh Kontraktor pelaksana (Piktif) hingga kini belum jelas status hukumnya. Apakah kasus tersebut berlanjut atau dihentikan demi hukum?

Berdasarkan informasi kasus tersebut telah dilapokan salah satu LSM kepada pihak Kejaksaan Negeri Sungai Penuh. Namun hingga kini belum juga ada kejelasan dan kepastian hukumnya, apakah kasus tersebut berlanjut atau dihentikan?, ungkap Himawan.

Bacaan Lainnya

“Iya, kasus dugaan korupsi Jembatan Piktif Rp 1,4 miliar di Kota Sungai Penuh harus diusut tuntas oleh Kejari Sungai Penuh, karna kasus ini telah lama dilapokan, namun hingga kini bak hilang ditelan bumi,” sambungnya.

Untuk itu ia berharap kepada pihak Kejaksaan Negeri Sungai Penuh untuk menindaklanjuti kasus tersebut Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku tandas Himawan.

Andi Sugandi, SH Kasi Intel Kejaksaan Negeri Sungai Penuh dikonfirmasi gegeronline Kamis (15/06/2023) mengatakan, lagi on proses, ujarnya singkat.

Diberitakan sebelumnya, Berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak (SPK) tertanggal 22 Agustus 2022, pemenang tender pekerjaan adalah CV BOMAX beralamat di Perumahan Milan Regenci RT.08 Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. Namun selama lima bulan, kontraktor pemenang tender tidak melaksanakan pekerjaan Proyek Rehabilitasi Jembatan sesuai dengank kontrak kerja sampai akhir tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan informasi yang didapatkan dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangan (PUPR) Kota Sungai Penuh, Kontraktor pelaksana pekerjaan proyek rehabilitas jembatan itu pemenangnya adalah CV BOMAX, dan juga mereka membenarkan sebelum pekerjaan dimulai sudah mendapatkan uang muka sebasar 30 Persen dari nilai kontrak Rp 1,4 Miliar atau sekitar Rp 480 juta. (DD)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *