Sekda Kerinci dan Sejumlah Pejabat Terseret Kasus TPP ASN Rp 15,7 M

Ket Foto: Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci Zainal Efendi (Kiri), Asisten 11 Darifus (Tengah) dan Kepala Inspektorat Kabupaten Kerinci Zufran (Kanan). (Dok)

KERINCI,GEGERONLINE.CO.ID-Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Kerinci Zainal Efendi Dan Sejumlah pejabat terseret Dalam kasus Pembayaran Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kerinci Provinsi Jambi yang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) perwakilan Provinsi Jambi.

Akibatnya, diduga terjadi pelanggaran ketentuan hukum yang berindikasi merugikan keuangan Negara sebesar Rp 15,7 Milyar. Temuan BPK RI Jambi ini dapat menjerat para Pejabat dan Kepala Dinas di lingkup Pemkab Kerinci masuk Penjara jika tidak kooperatif mengembalikan uang ke kas Negara.

Bacaan Lainnya

Temuan besar-besaran Tim Auditor BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi pada semester I tahun 2022 lalu di Pemkab Kerinci berhasil menemukan pembayaran TPP ASN melebihi persetujuan anggaran dengan melanggar ketentuan Menteri Dalam Negeri lebih kurang sebesar Rp. 15,7 Miliar.

Dalam temuan BPK tersebut tercatat Kantor Inspektorat Pemkab Kerinci yakni,

1). Zufran, Rp. 168 Juta. 2). Rakani, Rp. 42 Juta. 3). Adra Nemires Rp. 33 Juta. 4). Harkalyus Rp. 31 Juta. 5). Meri Rp. 36 Juta. 6). Syafri Antoni Rp. 40 Juta. Pejabat di Inspektorat selanjutnya tercatat rata-rata menerima TPP berkisar 30 jutaan.

Selanjutnya di Setda Kerinci antara lain,

1). Zainal Efendi (Sekda), Rp. 223 Juta. 2). Selhanudin Rp. 175 Juta. 3). Yannizar Rp. 179 Juta. 4). Darifus Rp. 173 Juta. 5). Arles Salfitra Rp. 115 Juta. Rp 6). Jumadil Rp. 42 Juta. Sedangkan yang lainnya tercatat seperti, Hasferi Akmal Rp. 1 Juta. Selebihnya berkisar Rp.10 juta s/d 28 juta.

Realisasi TPP di Kantor PUPR Kerinci mulai dari Kadis sampai ASN lain berkisar dari angka Rp. 10 Juta hingga 20 Juta. Tercatat yang menonjol hanya Sekdis PUPR, Asril Rp. 35 Juta lebih tinggi dari Kadis Maya Novefri Handayani yang hanya Rp. 20 Juta.

Untuk Dinas PPKBPP&PA, Herjos Herjos Neldi sebesar Rp.53,5 Juta. 2). Amir Syarifuddin Rp. 40 Juta dan yang lainnya rata-rata lebih kurang ditemukan Rp. 10 hingga Rp. 26 juta.

Informasi terakhir diperoleh awak media, hasil temuan ini telah diserahkan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi ke Pemkab Kerinci.

Parahnya lagi, Kabupaten Kerinci tersandung tidak mendapatkan predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) seperti tahun-tahun belakangan yang selalu bangga dengan WTP. Pemkab Kerinci hanya memperoleh WDP ( Wajar Dengan Pengecualian), artinya pengelolaan belanja barang dan keuangan direalisasikan tidak sesuai dengan aturan berlaku.

Saat ini Pemkab Kerinci bukan saja tidak memperoleh WTP, tapi malah melanggar ketentuan yang diatur dalam Kemendagri dan mendapat peringatan keras dari Kepala BPK RI Jambi, Rio Tirta.

Dia mengingatkan bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 15 tahun 2004, Pasal 20, tentang pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara mengamanatkan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil diterima.

Sebelumnya, Sejumlah massa yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (Konami) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di kawasan Kuningan Jakarta Selatan, Kamis (22/06/2023).

Dalam aksi itu Konami meminta agar KPK memanggil dan memeriksa Zainal Efendi selaku Sekda Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi.

“Kami minta Panggil dan periksa Sekda Kabupaten Kerinci terkait realisasi pembayaran tambahan penghasilan ASN tanpa adanya persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri),” ujar Ismail dalam orasinya, Kamis (22/06/2023).

Ia menambahkan, terkait persoalan yang kami sampaikan hari ini, total temuan BPK pada pembayaran tambahan ASN di Kerinci sekitar Rp.15 milyar, dan yang harus dikembalikan sekitar Rp. 13 milyar, tambah Ismail.

Lebih lanjut, Ismail merincikan persoalan-persoalan realisasi pembayaran tambahan ASN di Kerinci.

“Pertama terkait belanja tambahan penghasilan ASN melebihi alokasi TPP ASN sebesar Rp. 12.233.653.090,60, yang kedua terkait tambahan TPP ASN berdasarkan beban kerja, kondisi kerja dan prestasi kerja pada 23 pejabat yang dilakukan tanpa didukung analisis yang dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp.2.168.884.291,40.

Kemudian yang terakhir terkait pergeseran anggaran tunjangan kelangkaan profesi dokter spesialis yang dilakukan tanpa memperhatikan ketentuan sebesar Rp. 1.330.000.000,00,” tandas Ismail. (DD)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *