38 Perangkat Daerah di Kerinci Diminta Kembalikan Temuan BPK Rp 13,6 M

Ket Foto: Bupati Kerinci Adirozal (Kiri) dan Surat Realisasi TPP ASN Kabupaten Kerinci (Kanan). (Dok)

KERINCI,GEGERONLINE.CO.ID-Sebanyak 38 Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi diminta untuk mengembalikan temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-Ri) Perwakilan Provinsi Jambi.

Adapun Temuan BPK tersebut terkait dengan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (TPP-ASN) sebesar Rp. 13.635.966,344,05 yang dibayarkan tanpa adanya persetujuan dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri).

Bacaan Lainnya

Hal ini diketahui dari surat Bupati Kerinci nomor: 700/143/ITDA/-2023 tanggal 29 Mei 2023 Perihal: Realisasi Pembayaran TPP Tanpa Persetujuan Mendagri yang ditandatangani oleh Adirozal selaku Bupati Kerinci.

Dalam surat tersebut Bupati Kerinci memerintahkan kepada Kepala 38 Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci untuk memproses pengembalian TPP ASN yang dibayarkan tanpa persetujuan Mendagri sebesar Rp. 13.635.966.344,05 sesuai dengan ketentuan Peraturan dan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah.

Selanjutnya Adirozal juga minta Bukti Tindak lanjut hasil Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Provinsi Jambi disampaikan kepada Bupati Kerinci Cq Inspektorat Daerah paling lama 14 (empat belas) hari setelah surat diterima.

Diketahui permintaan pengembalian TPP ASN di 38 Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Provinsi Jambi Nomor: 18.B/LHP/XVIII.JMB/5/2023 tanggal 16 Mei 2023 atas laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kerinci tahun 2022

Yang mana terdepat Temuan Pemeriksaan atas sistem Pengendalian Intern Dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan Kabupaten Kerinci tahun anggaran 2022 sebagai berikut : (B-2) Realisasi pembayaran TPP ASN tanpa persetujuan Mendagri.

Sejauh ini belum diketahui apakah 38 Perangkat Daerah di Pemkab Kerinci sudah membayar atau mengembalikan dana TPP ASN sesuai dengan ketentuan, bila belum juga dikembalikan tidak menutupinya kemungkinan akan menjadi masalah hukum.

Bupati Kerinci Adirozal belum berhasil dikonfirmasi terkait pengembalian TPP-ASN tersebut. Hingga berita ini dipublis belum ada jawaban resmi dari Adirozal. (DD)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *