Deki Ketua KONI Kerinci Dipanggil Polisi Terkait Dana KONI Rp 3,1 M

Ket Foto: Radium Haris Adik Kandung Bupati Kerinci Adirozal (Kiri) dan Deki Almitas Ketua KONI Kabupaten Kerinci (Kanan). (Dok)

KERINCI,GEGERONLINE.CO.ID-Terkait kasus dugaan penyimpangan dana hibah Pemkab Kerinci untuk menunjang kegiatan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, Ketua KONI Deki Almitas dikabarkan dipanggil pihak Polres Kerinci.

Informasi berhasil diperoleh Rabu kemarin (19/7/2023), dari sumber yang namanya tidak dipublish menyebutkan, bahwa Ketua KONI Kerinci, Deki Almitas dipanggil tim penyidik Polres pada hari Senin, 17 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, namun yang bersangkutan tidak hadir lantaran sedang mengikuti Porprov ke XXIII di Jambi.

Bacaan Lainnya

“Ya betul, ada pemanggilan terhadap Ketua KONI Cabang Kerinci ke Polres Kerinci menghadap penyidik terkait dana hibah KONI sekitar Rp. 3,1 Miliar.

Panggilan pertama penyidik Polres ini sepertinya Deki selaku Ketua KONI hanya diminta keterangan atau klarifikasi soal dugaan penyimpangan aliran dana hibah KONI.”

“Tidak tertutup kemungkinan Penyidik Polres Kerinci akan memanggil Ketua dan Pengurus inti KONI guna mengklarifikasi dana hibah senilai Rp. 3,1 miliar,” ujar sumber.

Setelah mencuatnya dana hibah tersebut, ternyata ada kejanggalan aliran dana berupa honor ke tiga Petinggi Daerah Kabupaten Kerinci, yakni Bupati, Wakil Bupati dan Sekda Kerinci.

“Bupati Kerinci, Adirozal menerima honor tiap bulan dari dana hibah KONI sekitar Rp.2.000.000,- (Rp 2 jutaan) setiap bulan dari pengurus inti (KONI

Selanjutnya, Ami Taher (Wakil Bupati Kerinci) menerima honorer per bulan sebesar Rp. 1,5 Juta.”

Kemudian uang hibah Pemkab Kerinci ke KONI juga dinikmati tiap bulan oleh Zainal Efendi selaku Sekretaris Daerah (Sekda) dengan nominal Rp. 1. 000.000,- ( Rp.1 Juta),” ungkap sumber, Rabu (12/7/2023).

Tidak hanya tiga orang petinggi daerah Kerinci, tetapi uang hibah tersebut juga dinikmati pejabat struktural lingkungan Pemkab Kerinci lainnya.

Berdalih SK pengurus KONI, Pejabat Struktural tercatat dalam SK Tugas tentu menerima honorer tak pantas sesuai aturan Perundang-undangan dengan rangkap jabatan di KONI di Kabupaten Kerinci.

Tercatat pengurus inti KONI Kerinci ada beberapa orang pejabat struktural seperti, Radium Halis (Kepala Dinas Pertanian) menjabat Wakil Ketua KONI, Osrayandi (Kadis Perkebunan) menjabat sebagai Wakil Ketua KONI.

Mereka selain menjabat sebagai Kepala Dinas di OPD Lingkup Pemkab Kerinci, Pengurus di KONI juga tercatat sebagai pengurus yang memiliki jabatan rangkap.

“Radium Halis alias Filip selaku Wakil Ketua KONI merangkap sebagai Ketua Cabor Tenis Lapangan.

Selain Filip, Zufran Kaban Inspektorat, selaku Wakil Ketua KONI merangkap jadi Ketua Cabor Angkat Besi.”

Selanjutnya, Osrayandi (Kakak Kandung Ketua KONI Deki Almitas-Red), Jabatan Wakil Ketua KONI juga sekaligus merangkap Ketua Cabor Dayung,”ujar sumber.

Lebih lanjut dikatakan sumber, tercatat juga nama Asril Sekdis PUPR menjabat sebagai Wakil Ketua KONI sekaligus Ketua Cabor Sepatu Roda.

Parah lagi, selama KONI Kerinci dibawah komando Deki Almitas selain disinyalir melakukan monopoli jabatan, diduga karena ada kerjasama dengan pengurus KONI Provinsi Jambi untuk memuluskan permainannya.

“Lucunya, Deki Almitas selaku Ketua Umum KONI merangkap sebagai Ketua Cabor Karate, ini namanya monopoli jabatan di KONI Kerinci,” sebut sumber.

Padahal KONI Provinsi dan KONI Kabupaten/Kota bersifat mandiri, tidak terikat dengan jabatan struktural dan jabatan publik, namun hal ini tidak berlaku untuk KONI Kabupaten Kerinci.

Hal ini tertera juga pada surat edaran Kemendagri Nomor: 800/2398/SJ, 26 Juni 2011, Tentang rangkap Jabatan menyatakan, bahwa melarang Kepala Daerah, Pejabat Publik, Termasuk Wakil Rakyat, maupun PNS rangkap jabatan pada organisasi Olahraga seperti KONI dan pengurus Induk Olah Raga.

Tertera juga pada Pasal 40 Undang-undang nomor 3 tahun 2005, tentang sistem Keolahragaan Nasional.

Selain itu, diperkuat dengan surat edaran KPK RI, tanggal 4 April 2011 tentang hasil kajian KPK yang menemukan banyak rangkap jabatan Pejabat Publik pada penyelenggaraan keolahragaan di daerah dapat menimbulkan konflik kepentingan. (Tim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *