Bupati dan ASN di Kerinci Jadi Pengurus KONI Diduga Kangkangi Aturan

Ket Foto: Bupati Kerinci Adirozal (Kiri) dan Ketua KONI Kabupaten Kerinci Deki Almitas (Kanan). (Dok)

KERINCI,GEGERONLINE.CO.ID-Polemik pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Cabang Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi kian Meruncing dan hangat diperbincangkan publik.

Hal ini disebabkan Pengurus KONI Kerinci mayoritas digandrungi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kerinci yang jelas-jelas sangat mengangkangi UU nomor 16 Tahun 2007 dan UU Nomor 11 tahun 2022.

Bacaan Lainnya

Undang-undang diatas tetap berpedoman dalam  undang-undang nomor 5 tahun 2005, Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang saat ini disebut ASN dilarang merangkap jabatan sebagai pengurus KONI.

Menurut sumber menyebutkan bahwa Pengurus di KONI Kerinci sudah kebablasan. “Sudah kebablasan perilaku monopoli jabatan, melabrak aturan yang diatur dalam undang-undang serta Peraturan Pemerintah,”ujarnya.

“Tidak hanya itu, Bupati dan Wakil Bupati, Sekda dan beberapa Kepala Dinas lingkup Pemkab Kerinci dijadikan pengurus inti.

“Mereka selaku pejabat struktural sudah merangkap jabatan, juga parahnya  merangkap jabatan kepengurusan di KONI sebagai ketua Cabor.

Jika dilihat dari Undang-undang nomor 11 tahun 2022, Tentang Keolahragaan, Khususnya Pasal 41menyatakan, Pengurus komite olahraga nasional, komite olahraga nasional di Provinsi, dan komite olahraga nasional di Kabupaten/Kota bersifat mandiri.

Memiliki kompetensi di bidang Keolahragaan, dan dipilih oleh Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal ini juga dipertegas dalam surat edaran Menteri Dalam Negeri, Nomor : X.800/33/57 Tertanggal 14 Maret 2016,  perihal tidak boleh ada rangkap jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pejabat Struktural dan fungsional, serta anggota DPRD dalam kepengurusan KONI.

Disebutkan bahwa Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pejabat struktural dan fungsional (PNS), serta anggota DPRD dilarang rangkap jabatan dalam Kepengurusan KONI didaerahnya masing-masing.

Aturan Mendagri ini mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No.16 tahun 2007, ASN atau pejabat tidak rangkap jabatan di pengurus KONI.

Untuk diketahui, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Nomor 16 Tahun 2007, pasal 56 berbunyi pengurus Komite Olahraga Nasional, Komite Olahraga Provinsi, Komite Olahraga Kabupaten bersifat mandiri dan tidak terikat dengan kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik.

Begitu juga dengan Undang-undang nomor 11 tahun 2022 yang baru disahkan bulan Maret tersebut sangat tersirat menjelaskan, bahwa pengurus KONI merupakan orang yang harus memiliki waktu, profesional dan tidak rangkap jabatan dalam KONI. (DD)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *