Kejari Diminta Punya Nyali Ungkap Kasus Jembatan Piktif Rp1,4 M di Sungai Penuh

Ket Foto: Kantor Kejaksaan Negeri Sungai Penuh. (Dok)

SUNGAIPENUH,GEGERONLINE.CO.ID-Kepala Kejaksaan Negeri Sungai Penuh Antonius Despinola, SH, MH diminta agar bernyali dan punya keberanian untuk mengungkap kasus korupsi proyek jembatan yang berlokasi di Desa Koto Tuo, Kecamatan Tanah Kampung.

Pasalnya, kasus jembatan yang dikerjakan CV Bomax dengan nilai kontrak sebesar Rp 1,4 miliar bersumber dari dana APBD Kota Sungai Penuh tahun anggaran 2022 lalu tidak dikerjakan sama sekali oleh kontraktor pelaksana. Sedangkan yang muka 30 persen dicairkan oleh pihak Dinas PUPR Kota Sungai Penuh kepada CV Bomax selaku kontraktor pelaksana.

Bacaan Lainnya

Bukan hanya itu saja, selain itu dana konsultan pengawas proyek tersebut juga sudah dicairkan 100 persen ke Konsultan pelaksana CV DHARMA SUARGA KONSULTAN dengan nilai kontrak senilai Rp 74.848.000.-.

Sesuai arahan Jaksa Agung ST Burhanuddin, Jaksa harus memiliki keberanian mengungkap dan menangani kasus-kasus yang melibatkan penguasa daerah. Jika terdapat perbuatan yang menyimpang, menyebabkan kerugian negara dan menyengsarakan masyarakat, harus ditindak tegas.

Dilansir dari Jaksapedia, Jaksa Agung ST Burhanuddin mendorong Insan Adhyaksa di seluruh Indonesia untuk berani mengungkap dan menangani kasus-kasus yang melibatkan penguasa daerah.

Ia menekankan bahwa penegakan hukum harus tajam ke atas dan humanis ke bawah. Pesan tersebut disampaikan dalam kunjungan kerja di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara pada Rabu 18 Oktober 2023.

Menanggapi hal tersebut, Ikhsan Menambahkan Daraqthuni Direktur LSM Jamtosc kepada gegeronline.co.id menuturkan, kami meminta Kepala Kejaksaan Negeri Sungai Penuh Antonius, SH, MH agar memiliki keberanian untuk mengungkap dan menangani kasus korupsi proyek jembatan piktif di Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh tahun anggaran 2022 Karena sudah merugikan negara dan rakyat, tutur Ikhsan.

“Iya, Kejari Sungai Penuh harus memiliki keberanian dalam mengungkap dan menangani kasus-kasus yang melibatkan penguasa daerah. Apalagi melibatkan Dinas,” ujar Ikhsan.

Jika terdapat perbuatan yang menyimpang, menyebabkan kerugian negara dan menyengsarakan masyarakat, harus ditindak tegas. Apalagi proyek jembatan piktif di Dinas PUPR Kota Sungai Penuh ini sudah dicairkan uang muka fisik 30 persen, dan konsultan pengawasnya 100 persen, namun realisasi fisiknya Nol persen di lapangan. Jadi sebenarnya kasus ini sudah terang dan nyata, bebernya.

Untuk itu ia minta dan berharap Kejari Sungai Penuh agar punya keberanian dalam mengungkap kasus korupsi tersebut yang dinilainya terang Dan nyata, harapan kita pada Kejari agar serius dan tidak tebang pilih dalam mengusut kasus dugaan korupsi yang berindikasi merugikan keuangan negara di Kota Sungai Penuh yang kita cintai ini, tandas Ikhsan aktivis senior ini. (DD)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *