Kejati Jambi Diminta Ambil Alih Kasus Jembatan Piktif Rp 1,4 M di Kota Sungai Penuh

Ket Foto: Teguh PPK Jembatan Fiktif Desa Koto Tuo Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh. (Foto DD)

SUNGAIPENUH,GEGERONLINE.CO.ID-Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi diminta untuk mengambil alih penanganan kasus jembatan piktif senilai Rp 1,4 miliar berlokasi di Desa Koto Tuo, Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi.

Pasalnya, penanganan kasus tersebut di Kejaksaan Negeri Sungai Penuh dinilai lamban, berlarut-larut dan tertunda-tunda sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum ditengah masyarakat

Bacaan Lainnya

Diketahui, kasus jembatan yang dikerjakan CV Bomax dengan nilai kontrak sebesar Rp 1,4 miliar bersumber dari dana APBD Kota Sungai Penuh tahun anggaran 2022 lalu tidak dikerjakan sama sekali oleh pihak kontraktor pelaksana. Sedangkan muka 30 persen dicairkan oleh pihak Dinas PUPR Kota Sungai Penuh kepada CV Bomax selaku kontraktor pelaksana.

Bukan hanya itu saja,, dana konsultan pengawas proyek  juga sudah dicaiirkan oleh pihak Dinas PUPR Kota Sungai Penuh 100 persen ke Konsultan pelaksana CV DHARMA SUARGA KONSULTAN dengan nilai kontrak senilai Rp 74.848.000. Sedangkan kedua kegiatan tersebut nol persen.

Sesuai arahan Jaksa Agung ST Burhanuddin, Jaksa harus memiliki keberanian mengungkap dan menangani kasus-kasus yang melibatkan penguasa daerah. Jika terdapat perbuatan yang menyimpang, menyebabkan kerugian negara dan menyengsarakan masyarakat, harus ditindak tegas.

Dilansir dari Jaksapedia, Jaksa Agung ST Burhanuddin mendorong Insan Adhyaksa di seluruh Indonesia untuk berani mengungkap dan menangani kasus-kasus yang melibatkan penguasa daerah.

Kejagung menekankan bahwa penegakan hukum harus tajam ke atas dan humanis ke bawah. Pesan tersebut disampaikan dalam kunjungan kerja di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara pada Rabu 18 Oktober 2023.

Menanggapi hal tersebut, Zoni Irawan aktivis senior Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh kepada gegeronlin.co.id mengatakan, bahwa penanganan kasus korupsi jembatan piktif di Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh tahun anggaran 2022  dengan nilai Rp 1,4 M

Jika terdapat perbuatan yang menyimpang, menyebabkan kerugian negara dan menyengsarakan masyarakat, harus ditindak tegas. Apalagi proyek jembatan piktif di Dinas PUPR Kota Sungai Penuh ini sudah dicairkan uang muka fisik 30 persen, dan konsultan pengawasnya 100 persen, namun realisasi fisiknya Nol persen di lapangan. Jadi sebenarnya kasus ini sudah terang benderang, ujar Zoni.

Untuk itu, ia minta kepada Kepala Kejati Jambi agar dapat mengambil alih penanganan kasus korupsi tersebut yang penanganannya dinilai berlarut-larut dan tertunda-tunda sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum di tengah masyarakat, tegas Zoni.

Terkait dengan pengembalian Kerugian Keuangan Negara dari hasil korupsi baik atas inisiatifnya sendiri atau pengaruh dari orang lain tidak dapat menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana korupsi atau membebaskan seseorang dari pidana penjara. Pelaku tindak pidana korupsi (koruptor) tetap dipidana meski telah mengembalikan kerugian keuangan negara, tetapi pengembalian kerugian keuangan negara dapat meringankan pelaku saat dijatuhi putusan oleh hakim di Pengadilan, lanjut Zoni.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999, khususnya pada :

Pasal 4 yang berbunyi:
Pengembalian kerugian Keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3

Begitu juga dengan kasus dugaan korupsi proyek jembatan Fiktif di Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi yang sedang ditangani oleh pihak Penyidik Kejaksaan Negeri Sungai Penuh.

Pasal 2
Ayat (1)  Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

(2)  Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Jadi, pelaku korupsi (koruptor) tetap dipidana meski telah mengembalikan kerugian keuangan Negara, namun pengembalian uang tersebut hanya bisa meringankan pelaku saat dijatuhi putusan oleh hakim di Pengadilan, tegas Zoni.

Untuk itu, jangan merasa aman jika si pelaku korupsi telah mengembalikan kerugian keuangan Negara, karena tidak ada jaminan Bupati Adirozal, Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci bisa lolos dari jerat hukum karena kasus ini belum dihentikan penyidikannya dan akan terus berlanjut ke meja hijau di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Provinsi Jambi.

Masyarakat Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci sangat berharap kepada Kepala Kejaksaan Agung (Kajagung) dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI untuk melakukan pengawasan terhadap penanganan kasus dugaan korupsi di Kota Sungai Penuh.

Semoga Kajari Anton Despinola selalu diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah SWT dalam mengungkap pelaku korupsi di Kota Sungai Penuh yang sama-sama kita cintai ini tanpa “Pandang Bulu dan Tebang Pilih”. (DD)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *