Sewa Rumah Pribadi Untuk Rumdis, Wabup Blitar di Periksa Kejari, Kasus Sama Juga Terjadi di Sungai Penuh dan Aman Saja

Ket Foto: Kediaman Pribadi Walikota Sungai Penuh Ahmadi Zubir Disulap Menjadi Rumah Dinas yang Beralamat di Sungai Liuk- Kecamatan Pesisir Bukit. (Dok)

SUNGAIPENUH,GEGERONLINE.CO.ID-Kejaksaan Negeri (Kejari) Blitar secara resmi mulai melakukan penyelidikan kasus sewa rumah dinas yang menyeret nama Bupati Blitar, Rini Syarifah.

Pengusutan kasus ini berdasarkan surat perintah penyelidikan sewa rumah, rumah dinas, tertuang dalam surat penyelidikan yang dikeluarkan Kajari Blitar No : PRINT-05/M.5.22/Fd.2/10/2023 tertanggal 30 Oktober 2023.

Bacaan Lainnya

Dalam surat perintah itu disebutkan penyelidikan dugaan penyalahgunaan dalam sewa rumah, yang diperuntukan untuk rumah dinas Wakil Bupati Blitar.

Dilansir beritajatim.com. Bagian Umum Setda Kabupaten Blitar telah menyewa rumah pribadi Bupati Blitar, Rini Syarifah yang diperuntukkan bagi Wakil Bupati Blitar, Rahmat Santoso. Sewa rumah tersebut berdurasi 20 bulan dengan nominal uang mencapai Rp. 490 juta rupiah lebih.

Sementara itu, di Kota Sungai Penuh juga telah terjadi kasus yang mirip dengan Kabupaten Blitar. Di Blitar, rumah pribadi Bupati disewakan untuk rumah dinas Wakil Bupati. Namun, di Kota Sungai Penuh rumah pribadi Walikota Sungai Penuh Ahmadi Zubir disewa oleh bagian umum sebagai rumah dinas Walikota.

Demikian juga rumah pribadi Sekda Kota Sungai Penuh disewa oleh bagian umum untuk rumah dinas Sekretaris Daerah. Informasinya, kasus ini pernah bergulir di Kejari Sungai Penuh, namun, hingga kini tidak ada kabar lagi.

Direktur LSM Jamtosc Iksan Muklisin Daraqhuni berharap kasus sewa rumah Dinas di Blitar sama persis dengan Kota Sungai Penuh. Malah, lanjutnya, di Sungai Penuh lebih parah lagi, dimana Walikota Sungai Penuh Ahmadi Zubir dan Sekda Kota Sungai Penuh Alfian menyewa rumah pribadi untuk jadi rumah dinas.

“Kalau dilihat kasus di Blitar hampir mirip dengan Sungai Penuh. Disana dugaannya rumah pribadi Bupati disewa untuk rumah dinas Wakil Bupati. Kalau di Sungai Penuh, Rumah pribadi Walikota dan Sekda disewa untuk rumah dinas mereka sendiri. Ini harusnya diusut oleh Kejaksaan Negeri Sungai Penuh,” terangnya

Ditambahkannya, desakan supaya kasus tersebut diusut mengalir dari berbagai pihak, bahkan, Mahasiswa juga sudah menyampaikan permintaannya mereka ke Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi Jambi, supaya kasus tersebut diselidiki tuntas oleh Kejaksaan.

“Desakan supaya kasus ini diusut tuntas sudah jelas. Mahasiswa sendiri sudah demo di Kejagung dan Kejari Jambi. Tinggal lagi Kejaksaan itu sendiri untuk menyelidikinya,” ujarnya

“Tapi sekarang tersebut masih aman-aman dan senyap saja,” tandas Ikhsan. (DD)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *