LSM Minta BPK-RI Audit Konsultan Pengawasan Rehab Gedung DPRD dan Rumdis Walikota Sungai Penuh Tahun 2023

Ket Foto: Kondisi Pembangunan Rumah Dinas Walikota Sungai Penuh Tahap 2 dan Pembangunan Gedung DPRD Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2023. (Foto DD)

SUNGAIPENUH,GEGERONLINE.CO.ID-Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) perwakilan provinsi Jambi diminta untuk melakukan audit pekerjaan konsultan pengawas pada proyek rehabilitasi gedung DPRD Kota Sungai Penuh dan rumah dinas Walikota Sungai Penuh tahap 2.

Konsultan pengawasan untuk kedua proyek tersebut dikerjakan oleh PT. Rangge Engineering Consultan dengan alamat jalan Soekarno Hatta Komp. Duta Persada Blok C 12-Pekanbaru (Kota) – Riau. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Bacaan Lainnya

1. Proyek konsultan pengawasan proyek gedung DPRD Kota Sungai Penuh dengan anggaran Rp. 187 juta

2. Proyek konsultan pengawasan proyek rumah dinas Walikota tahap 2 dengan anggaran Rp. 233 juta.

“Dari pantauan kami ke lapangan kami tidak menemukan adanya konsultan pengawasan proyek rehabilitasi gedung DPRD. Kunjungan kami kesana bukan sekali dua kali, tapi sudah sering. Kami juga sering menanyakan, mana buku tamunya, malah sama sekali tidak ada buku tamu. Ini kan aneh sekali,” ujar direktur LSM Fakta Gusparman.

Menurut Gusparman, APBD Kota Sungai Penuh telah menggelontorkan dana sebesar Rp. 187 juta untuk pengawasan proyek tersebut, namun, perusahaan konsultan tidak menyediakan Supervisi Engineering, inspektor dan tenaga ahli yang stand by dilapangan.

Makin kuat dugaannya, bahwa ada indikasi fiktif terhadap tenaga ahli adalah pekerjaan pemasangan keramik kamar mandi dan WC dilakukan sebanyak tiga kali.

“Masa iya pergantian keramik kamar mandi dan WC sampai tiga kali kerja. Berarti jelas sekali SE dan inspektor nya tidak berada dilokasi,” terangnya

Selain itu, tidak beresnya pekerjaan rehabilitasi gedung DPRD Kota Sungai Penuh hingga batas akhir pekerjaan, juga disebabkan ketidak beresan pekerjaan merupakan tanggung jawab konsultan pengawasan yang tidak beres menjalankan pekerjaannya.

Sementara itu, Yudhi Hermawan Direktur LSM Reaksi menambahkan, BPK-RI perwakilan Jambi juga perlu mengaudit dalam proses tender. Pasalnya, dari pengamatannya di LPSE peserta yang lolos 3 besar tender adalah perusahaan yang sama, dengan angka penawaran yang selisihnya sedikit.

Melihat kondisi tersebut, dia menduga adanya persekongkolan dalam mendapatkan pekerjaan tersebut.

“Kita duga pemenang proyek konsultan pengawasan di rehab gedung DPRD dan Rehab rumah dinas Walikota sudah diatur. Kita minta proses tender ini juga diaudit oleh BPK perwakilan Jambi,” terangnya. (DD)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *