Mulai Terendus Dugaan Pemalsuan Data Sebagai Syarat Lolos Tes PPPK Kota Sungai Penuh 

Ket Foto: Ratusan Peserta Tes PPPK Kota Sungai Penuh-Kabupaten Kerinci saat Menyampaikan Kesepakatan Penolakan Hasil Tes PPPK di Depan eks Kantor Bupati Kerinci, Senin (25/12/2023). (Foto DD)

SUNGAIPENUH,GEGERONLINE.CO.ID-Dugaan pemalsuan data sebagai syarat lulus tes administrasi PPPK Kota Sungai Penuh mulai terendus.

Dugaan kecurangan tersebut, adanya belasan Tenaga Kesehatan yang diduga tidak memenuhi persyaratan, seperti waktu honor hanya 8 bulan bisa lulus seleksi PPPK. Bahkan juga terendus peserta PPPK yang melamar formasi guru dan lulus dengan honor kurang dari 2 tahun.

Bacaan Lainnya

Sementara itu, tenaga kesehatan wajib terdaftar di Aplikasi SDMK (Sumber Daya Manusia Kesehatan) milik Kemenkes RI yang wajib mutlak mengikuti PPPK.

Informasinya, Inisial E peserta PPPK yang lulus formasi khusus perawat di Puskesmas Tanah Kampung Kota Sungai Penuh diduga tidak memiliki surat SK/SPMT (Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas) asli yang dikeluar langsung oleh Kepala Puskemas Tanah Kampung 18 Maret tahun 2019. Mantan Kapus Puskesmas Tanah Kampung itu sendiri mengaku tidak ada mengeluarkan surat tersebut.

“Ini bukan tandatangan kita, (yang betul tandatangan warna Hitam) dan SPMT itu tidak boleh lah orang lain tanda tangan. Saya jugo tidak pernah mengizinkan siapa pun untuk meniru tanda tangan kami saat kami menjabat sebagai kepala puskesmas Tanah Kampung,” kata Zubir mantan Kapus Tanah Kampung

Sementara itu, salah satu peserta PPPK Guru kepada media mengungkapkan adanya kejanggalan peserta yang lulus PPPK Formasi guru. Pasalnya, dia mencium ada oknum yang tidak pernah honor bisa lolos PPPK.

“Kita sudah tahu orangnya. Masa iya honor tidak pernah dan kurang dua tahun sudah memperoleh dapodik. Ini kan aneh. Kami sudah belasan tahun honor dan nilaipun tinggi tidak lulus,” ujar salah seorang peserta PPPK Kota Sungai Penuh kepada wartawan.

Menyikapi hal tersebut, dia meminta BKN untuk turun ke Sungai Penuh dalam membongkar adanya dugaan pemalsuan data dalam kelulusan administrasi.

Sementara itu, ditempat yang sama Direktur LSM Jamtos Iksan Darathuni meminta kepada aparat hukum untuk mengusut dugaan kecurangan tersebut.

“Saat ini kita terus melakukan pengumpulan data-data. Dugaan kita, kecurangan ini dilakukan sudah Terstruktur dan Masif,  dimulai dari pemberkasan awal,” terangnya. (DD)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *