SUNGAIPENUH,GEGERONLINE.CO.ID-Pemerintah Kota (Pemkot) Sungai Penuh dinilai tidak transparan dalam menentukan jumlah titik dan tarif resmi parkir.
Realisasi PAD dari sektor parkir tahun 2023 jauh dari target Rp 800 juta per tahun, hanya mampu mencapai Rp 64 juta sekitar 8 persen.
“Banyak sekali penyimpangan karena selama ini Pemkot tidak transparan soal pengelolaan (parkir) itu” kata Andi, kepada Gegeronline Rabu (10/1/2024).
Andi menyebut tidak ada evaluasi menyeluruh penggunaan parkir, terkait tarif dan jumlah titik parkir serta jumlah kendaraan parkir dalam sehari juga tidak valid.
Padahal, kata dia, data itu penting sebab berhubungan dengan PAD. Andi menyebut PAD dari sektor pajak dan retribusi tidak kunjung mencapai target.
“Dengan cara manual, potensi penyimpangan sangat tinggi. Potensi korupsi, malaadministrasi, kalau pelaporan tidak ada,” ujar Andi.
Andi menilai sistem parkir era pemerintahan Walikota Ahmadi Zubir, tidak berjalan efektif.
“Walikota sekarang kesannya sensitif pada warisan terdahulu,” tutur dia.
Dia juga menyoroti fungsi DPRD Kota Sungai Penuh. Dewan mestinya berperan mengawasi masalah perparkiran.
“Harusnya DPRD mempertanyakan karcis parkir berapa yang beredar. Dilapangan tidak ditemukan karcis parkir yang beredar” bebernya
Andi menyarankan Pemkot Sungai Penuh mencari solusi bagaimana mencegah kebocoran PAD dari sektor retribusi parkir.
Dia juga berharap masyarakat bisa berpartisipasi mengawal laporan perparkiran. Ini buat mewujudkan pengelolaan yang transparan. (DD)