Diduga Terima Suap Rp 7 M, Wako Ahmadi dan Kadis PUPR Kota Sungai Penuh Didemo di Polda Jambi

Ket Foto: LSM-P2AN Saat Melakukan Aksi Unjuk Rasa di Halaman Mapolda Jambi, Kamis 25 Januari 2024. (Dok)

JAMBI,GEGERONLINE.CO ID-Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli Pembangunan dan Aparatur Negara (LSM-P2AN) kembali melakukan aksi unjuk rasa di halaman Polda Jambi, Kamis (25/01/2024).

Massa yang tergabung dalam (LSM-P2AN) mendesak Kapolda Jambi untuk memeriksa Walikota Sungai Penuh Ahmadi Zubir yang diduga telah menerima suap anggaran swakelola Dinas PUPR tahun anggaran 2023 senilai Rp 7 Milyar.

Bacaan Lainnya

Selain itu, Kapolda Jambi juga diminta untuk memeriksa Kepala Dinas (Kadis) PUPR Kota Sungai Penuh Khalik Munawar terkait kasus dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) anggaran Konsultan Pengawas dan Perencanaan sebesar Rp. 2,1 milyar yang terdiri dari 20 (dua puluh) paket kegiatan di Dinas PUPR.

Eka Sujandrai anggota LSM-P2AN kepada Gegeronline, Kamis (25/01/2024) menjelaskan, bahwa ada 14 (empat belas) tuntutan yang kita sampaikan saat melakukan unjuk rasa di Polda Jambi.

Berdasarkan informasi dan hasil investigasi kami di lapangan diduga ada 14 kegiatan paket pekerjaan di Dinas PUPR yang diduga terjadi KKN sebagai berikut:

1. Kegiatan Pembersihan Drainase/ Saluran Jalan Nilai Pagu Rp.475.200.000. sumber dana APBD.

2. Kegiatan Galian Badan, Lereng dan Tebing Jalan Nilai Pagu Rp.175.503.750. Sumber Dana APBD.

3. Kegiatan Pemeliharaan Pemotongan Tumbuhan/Tanaman Liar (Rumput rerumputan, semak belukar dan Pepohonan) Nilai Pagu Rp.751.521.580. Sumber Dana APBD.

4. Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan Nilai Pagu Rp.325.279.920. Sumber Dana APBD.

5. Kegiatan Perbaikan Jembatan dan Bangunan Pelengkap Jembatan Nilai Pagu Rp.377.479.380. Sumber Dana APBD.

6. Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota. Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai Kota Sungai Penuh Nilai Pagu Rp.500.000.000. Sumber Dana APBD.

7. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota.

8. Pemeliharaan sungai dalam kota sungai Penuh Nilai Pagu Rp.1.091.412.198. Sumber Dana APBD.

9. Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/kota Pembersihan Drainase dalam Kota  Sungai Penuh Nilai Pagu Rp.675.200.000. Sumber Dana APBD.

10. Kegiatan Perbaikan Gorong-Gorong, Tembok Penahan, Saluran Drainase, Tempat Parkir dan Bangunan Pelengkap Lainnya Nilai Pagu Rp.50.000.000. Sumber Dana APBD.

11. Kegiatan Pemeliharaan / Pembersihan Badan, Lereng dan Tebing Jalan Nilai  Pagu Rp.175.503.750. Sumber Dana APBD.

12. Kegiatan Pengendalian Tanaman Jalan Dalam Kota Sungai Penuh Nilai Pagu Rp.2.226.140.853. Sumber Dana APBD.

13. Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan Nilai Pagu Rp.325.279.920. Sumber Dana APBD.

14. Kegiatan Pemeliharaan berkala Jembatan Nilai Pagu Rp.100.000.000. Sumber Dana APBD.

Ia juga menjelaskan, konsultan pengawas yang ditunjuk tidak memiliki alamat yang jelas. Dalam menentukan konsultan pengawas diduga ada keterlibatan Kadis PUPR Kota Sungai Penuh Khalik Munawar, tandasnya.

Polda Jambi Juga Diminta Usut Kasus Dugaan TPPU Wako Ahmadi 

Selain itu, Kapolda Jambi juga Diminta untuk serius dalam mengusut  kasus dugaan pembelian SPBU milik H. Murady Dharmansyah oleh Ahmadi Zubir Walikota Sungai Penuh, yang hingga saat ini masih diperbincangkan lantaran ada indikasi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Bahkan, dugaan Kasus TPPU sudah terendus tim penyidik dan sudah diranah Kepolisian Daerah Provinsi Jambi.

Namun, hingga kini pengungkapan kasus kepemilikan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kumun oleh Walikota Sungai Penuh Ahmadi Zubir yang diungkap Polda Jambi masih dinantikan publik.

Mencuatnya kasus dugaan kepemilikan SPBU ini keluar dari omongan mulut serta pengakuan dari Adrizal Adnan adik ipar Walikota Sungai Penuh Ahmadi Zubir beberapa bulan lalu.

Diketahui, Adrizal Adnan saat ini maju pada kontestan Politik selaku Caleg Kota Sungai dari Partai PAN Nomor Urut 4 untuk Dapil 2 Pesisir Bukit, Koto Baru dan Hamparan Rawang.

Menurut pengakuan Adrizal Adnan, bahwa dirinya telah diperiksa oleh tim Polda Jambi. Pemeriksaan tersebut terkait dengan surat kepemilikan saham Walikota Sungai Penuh Ahmadi Zubir pada SPBU Kumun, Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh.

“Iya, Tim dari Polda datang ke Sungai Penuh pada hari Selasa. Saya diperiksa selama 1 jam di Cafe Bunda,” terang Adrizal pada akhir Juli 2023 lalu, dia menyebutkan tidak mengetahui surat pengalihan kepemilikan saham dari dia dan dua orang lainnya kepada Ahmadi Zubir.

Sejumlah penggiat anti korupsi Kota Sungai Penuh, hingga kini masih menunggu-nunggu perkembangan penyelidikan kasus kepemilikan SPBU Kumun oleh Ahmadi Zubir yang santer menjadi gunjingan publik.

Menurut mereka, jika memang benar bahwa SPBU tersebut sudah berpindah tangan dari Muradi Darmansyah kepada Ahmadi Zubir selaku Walikota, tentu dinilai kalangan aktifis tidak wajar.

Sebab, Ahmadi Zubir waktu itu baru beberapa bulan menjabat Walikota Sungai Penuh sudah membeli SPBU adalah tidak wajar, karena uang tersebut dihasilkan darimana dan perlu dipertanyakan.

“Sambil menunggu pengusutan KPK RI. Kita selaku publik juga sangat berharap Polda Jambi untuk dapat menuntaskan kasus ini.

“Kalau SPBU itu benar sudah dibeli Ahmadi Zubir, perlu diusut dari mana sumber dananya. Kita ketahui bersama, berapa betul gaji PNS dan Walikota,” ujarnya para penggiat anti korupsi yang terdiri dari berbagai LSM saat berdiskusi di pasar Beringin Jaya.

Terkait kasus pengalihan saham SPBU ini, Publik minta agar Kapolda Jambi mengusut tuntas kasus tersebut dan masih menunggu Polda Jambi ungkap kasus kebenaran surat kepemilikan saham Ahmadi Zubir di SPBU Kumun, karena pundi-pundi harta dimiliki patut dicurigai asal muasalnya.

Hingga berita ini dipublis Jum’at (05/01/2024) Walikota Sungai Penuh Ahmadi Zubir serta Adrizal Adnan belum diperoleh keterangannya terkait dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang di SPBU kumun. (DD)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *