Kasus Dugaan Suap 1 M Oknum Caleg dan KPU Kerinci, Zarman Efendi: APH Diminta Tangkap Pelakunya

Ket Foto: Zarman Efendi Aktivis Senior Kota Sungai Penuh (Kiri) dan Prima Komisioner KPU Kabupaten Kerinci (Kanan). (Foto DD)

KERINCI,GEGERONLINE.CO.ID-Kasus dugaan suap yang diduga dilakukan oleh Bir Ali Caleg Nomor Urut 1 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dari Daerah Pemilihan (Dapil) 5 Kabupaten Kerinci kepada Prima Pribadi Putra salah satu Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) kian terang.

Aparat Penegak Hukum diminta segera mengusut kasus dugaan suap yang diduga diakukan Bir Ali kepada Prima Pribadi Putra salah satu oknum Komisioner KPU Kabupaten Kerinci tersebut.

Bacaan Lainnya

Zarman Efendi salah satu aktivis senior Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh kepada gegeronline,co.id Rabu (21/02/2024) mengatakan, Aparat Penegak Hukum diminta untuk menindaklanjuti kasus dugaan suapt tersebut yang diduga dilakukan Bir Ali oknum Caleg PPP dari Dapil 5 dan oknum Komisioner KPU Kabupaten Kerinci Prima Pribadi Putra yang diduga menerima suap sebesar Rp 1 Miliar untuk diproses hukum. Jika terbukti segera jebloskan ke jeruji besi, kata Zarman Efendi yang dikenal vokal ini.

“Sikat Habis, Proses Hukum oknum Caleg dan Penyelenggara Pemilu tersebut yang Diduga Menerima Suap Rp 1 Miliar, Jika terbukti tangkap dan jebloskan segera ke jeruji besi,” tegas Zarman Efendi.

Informasi yang dihimpun, adanya rekaman suara pemberian uang untuk Penyelenggara di dua Kecamatan yang ada di Kabupaten Kerinci, sebesar Rp 1 Miliar yang diduga diberikan oleh Caleg PPP atas nama Bir Ali No Urut 1.

Uang lebih Rp 1 M tersebut diduga untuk merubah hasil Pemilu di Kecamatan Gunung Raya dan Bukit Kerman, agar suara Bir Ali Melonjak naik sehingga bebas melenggang untuk mendapat jatah kursi di DPRD Kabupaten Kerinci dari partai PPP.

Selidiki demi selidiki kasus dugaan pemberian uang agar mulusnya dan tidak terjadinya temuan saat merubah hasil pemilu legislatif, juga diduga melibatkan oknum Komisioner KPU Kabupaten Kerinci dan bahkan diduga juga melibatkan oknum Caleg lainnya di Daerah Pemilihan Gunung Raya dan Bukit Kerman.

Rekaman suara oknum Komisioner KPU Kabupaten Kerinci berani menjamin mengamankan suara caleg juga beredar.
“Dugaan ini semakin kuat, setelah oknum Komisioner KPU Kabupaten Kerinci dan oknum Caleg tersebut memberikan nasehat yang sama dan tidak masuk akal. bahwasanya yang bisa PSU wilayah Kecamatan Danau Kerinci Barat,”ucap Sumber media ini, Senin (19/2/2024) yang namanya tidak mau ditulis.

Adapun ucapan rekaman suara yang beredar:

“Kecamatan Gunung Raya dan Bukit Kerman aman dan tidak ada permasalahan, saya bisa jamin itu,”ucap oknum Komisioner tersebut, yang suaranya terdengar jelas.
“Begitu juga dengan oknum Caleg dari Partai Demokrat, yang selalu menghubungi dan menyampaikan, PSU bisa terjadi di Kecamatan Danau Kerinci Barat,”

Dari statement diatas, lanjut sumber, oknum Komisioner KPU Kabupaten Kerinci begitu beraninya menyampaikan menjamin suara aman dan tidak ada permasalahan di Wilayah Kecamatan Gunung Raya dan Bukit Kerman dan bahkan berani memberikan peluang PSU di DKB. diduga terlibat merubah hasil pemilu.

“Masa seorang Komisioner berani menjamin mengamankan suara caleg dan berani bilang di suatu wilayah berpeluang PSU yang tidak ada masalah, terindikasi dan diduga kuat ikut persengkongkolan merubah hasil pemilu,”tandasnya.

Hingga berita ini, ditulis belum ada komentar dari oknum Komisioner KPU Kabupaten Kerinci, berinisial, PP dan oknum Caleg A.

Kepercayaan masyarakat akan keadilan pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Kerinci pupus, pelanggaran-pelanggaran yang jelas dan terlihat oleh penyelenggara diabaikan begitu saja.

Kode Etik dilanggar, saat Pleno PPK di Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci, kejanggalan terjadi, namun keberatan dari saksi partai pun diabaikan, seharusnya kotak suara dibuka untuk membuktikan kebenaran dan menegakkan kejujuran sesuai dengan kode etik Pemilu.

Tapi anehnya, PPK malah mengambil keputusan sepihak tanpa persetujuan para saksi, sehingga memicu keributan yang hampir saja terjadi baku hantam. Dan sidang pleno pun terpaksa dihentikan demi alasan keamanan.

Menurut Pasal 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan, ada 11 prinsip penyelenggara pemilu, antara lain, Mandiri, Jujur, Adil, Berkepastian Hukum, Tertib, Terbuka, Proporsional, Profesional, Akuntabel, Efektif, dan Efisien.

“Jadi, mana ada yang diikuti dan dipedomani oleh penyelenggara Pemilu Kabupaten Kerinci terkait 11 Prinsip ini,” ungkap sumber. (DD)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *