Dilaporkan ke Polda Jambi Atas Kasus TPPU Beli SPBU Rp 15,7 M Eks Anggota DPR-RI, Segini Gaji Ahmadi Walikota Sungai Penuh

Ket Foto: H. Muradi Darmansyah (Kiri) dan Walikota Sungai Penuh Ahmadi Zubir (Kanan). (dok Gegeronline)

SUNGAIPENUH,GEGERONLINE.CO.ID– Walikota Sungai Penuh Ahmadi Zubir telah dilaporkan oleh sejumlah aktivis anti korupsi Kerinci-Sungai Penuh ke Polda Jambi beberapa waktu lalu.

Mereka melaporkan terkait kasus dugaan TPPU sebesar Rp. 15,7 milyar yang untuk membeli saham SPBU Kumun milik eks anggota DPR-RI Muradi Darmansyah.

Bacaan Lainnya

Dugaan para aktivis, uang untuk membeli saham SPBU tersebut diduga berasal dari suap fee proyek dan dugaan jual beli jabatan di lingkup Pemkot Sungai Penuh.

Menurut Zoni Irawan salah seorang pelapor bisa dibelinya saham SPBU Kumun dalam kurun Waktu 4 Bulan Paska Dilantik. Menyikapi hal tersebut Segini Gaji Yang Diterima Ahmadi Sebagai Walikota Sungai Penuh ?

Hingga saat ini, gaji wali kota diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2000 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/Dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah Serta Janda/Dudanya.

Berdasarkan PP tersebut, gaji pokok wali kota adalah Rp 2,1 juta per bulan. Sebagai catatan, nilai tersebut belum termasuk tunjangan

Adapun, tunjangan Walikota diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2001 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu. Menurut Perpres tersebut, tunjangan Walikota adalah Rp 3,78 juta per bulan.

“Besarnya tunjangan jabatan Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi Kepala Daerah Kabupaten/Kota adalah sebesar Rp 3.780.000 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah),” tulis Perpres

Selain itu, Walikota berhak menerima tunjangan operasional daerah. Besaran tunjangan ini ditentukan berdasarkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan diatur dalam PP Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Berikut rincian besaran biaya penunjang operasional Walikota.

– PAD sampai Rp 5 miliar: tunjangan operasional paling rendah Rp 125 juta dan paling tinggi sebesar 3 persen

– PAD di atas Rp 5 miliar sampai Rp 10 miliar: tunjangan operasional paling rendah Rp150 juta dan paling tinggi sebesar 2 persen

– PAD di atas Rp 10 miliar sampai Rp 20 miliar: tunjangan operasional paling rendah Rp 200 juta dan paling tinggi sebesar 1,50 persen

– PAD di atas Rp 20 miliar sampai Rp 50 miliar: tunjangan operasional paling rendah Rp 300 juta dan paling tinggi sebesar 0,80 persen

– PAD di atas Rp 50 miliar sampai Rp 150 miliar: tunjangan operasional paling rendah Rp400 miliar dan paling tinggi sebesar 0,40 persen

– PAD di atas Rp 150 miliar: tunjangan operasional paling rendah Rp 600 juta dan paling tinggi sebesar 0,15 persen.(DD)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *