Keabsahan SK Ratusan Pelantikan Pejabat di Kota Sungai Penuh Dipertanyakan, Paska SE Mendagri Nomor 100.2.1.3/1575/SJ

Sejumlah Pejabat di Lingkup Pemerintah Kota Sungai Penuh. (dok)

SUNGAIPENUH,GEGERONLINE.CO.ID-Mentri Dalam Negeri (Mendagri) telah mengeluarkan surat edaran terkait batas waktu pelantikan pejabat oleh Gubernur/Bupati/Walikota. Dalam edaran nomor 100.2.1.3 /1575/SJ tentang kewenangan kepala daerah yang melaksanakan pilkada dalam aspek kepegawaian.

Dalam SE tersebut menjelaskan batas waktu pelantikan pejabat boleh dilakukan oleh Gubernur/Bupati/Walikota adalah 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon kepala daerah dan 6 bulan setelah Pilkada digelar. Sesuai dengan surat edaran Mendagri tersebut, penetapan pasangan calon kepala daerah adalah 22 Agustus 2024, maka 6 bulan sebelumnya mulai terhitung 22 Maret 2024, maka kepala daerah tidak boleh melakukan pergantian pejabat kecuali atas persetujuan Mendagri.

Bacaan Lainnya

Pada tanggal 22 Maret 2024 lalu, pemerintah Kota Sungaipenuh telah melantik 8 Pejabat setara dengan eselon 3 dan 4. Pejabat yang dilantik sebanyak 6 orang, terdiri dari 2 orang pejabat administrator atau setara eselon III dan 4 orang pejabat pengawas atau setara eselon IV.

“Di Edaran Mendagri itu jelas ditulis untuk melakukan pelantikan melewati batas waktu haruslah melalui persetujuan Mendagri. Kalau tidak ada persetujuan maka, jabatan mereka harus kembalikan seperti semula,” ujar Zoni Irawan

Persoalan sekarang, lanjutnya, pejabat yang dilantik pada tanggal 22 Maret 2024 lalu, kedudukan dan posisi mereka sudah diganti dengan yang lain. Maka, kata dia, dengan dikembalikannya jabatan semula, maka SK pelantikan pelantikan tanggal sebelumnya bisa dibatalkan.
.
“Ini menjadi persoalan baru. Jika kedelapan ini dikembalikan ke posisi semula, jelas otomatis SK pelantikan sekitar 90 an pejabat sebelum ini ditinjau ulang lagi. Karena apa, posisi mereka sudah diisi dengan orang lain,” bebernya

“Berdasarkan analisa kita, SK pelantikan pejabat sekitar 95 orang sebelum ini kita pertanyakan kembali, apakah tidak melanggar mal administrasi, karena 8 orang ini dikembalikan kepada jabatan semula,” ujarnya

“Walikota, Sekda dan BKPSDM harus terbuka soal ini. Dan segera menjelaskan kepada publik. Karena apa, karena ini SK pelantikan tanggal 22 Maret dengan sebelumnya saling berkaitan,” terangnya

Kabid Mutasi dan Pengangkatan BKPSDM Azan Putra belum berhasil dikonfirmasikan terkait ini. Bahkan dihubungi berkali kali tidak ada jawaban. (DD)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *