Mabes Polri Diminta Turun Tangan Percepat Pengungkapan Kasus TPPU Walikota Ahmadi Zubir Rp 15,7 M

Ket Poto: Kapolri Jenderal Listiyo Sigit Prabowo (Kiri), Walikota Sungai Penuh Ahmadi Zubir (Tengah) dan Kapolda Jambi Irjen Pol Rusdi Hartono (Kanan). (dok net).

SUNGAIPENUH,GEGERONLINE.CO.ID-Mabes Polri diminta turun tangan untuk mempercepat pengungkapan kasus dugaan Suap, Jual beli Jabatan, Fee Proyek dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebesar Rp 15,7 milyar Walikota Sungai Penuh Ahmadi Zubir dalam pembelian SPBU eks anggota DPRI RI H. Abdul Muradi Darmansyah yang berlokasi di Kumun Debai Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi.

Hal Ini dikatakan oleh Zoni Irawan selaku pelapor kasus dugaan TPPU Rp 15,7 milyar Walikota Sungai Penuh di Polda Jambi.

Bacaan Lainnya

“Saya sebagai pelapor meminta pihak Mabes Polri untuk turun tangan dalam pengungkapan kasus dugaan TPPU Rp 15,7 milyar dengan terlapor Walikota Sungai Penuh Ahmadi Zubir,” ujarnya

“Kenapa kita pelapor meminta Mabes Polri turun tangan, supaya kasus ini segera terungkap dan segera di meja hijaukan. Laporan dan bukti sudah kita sampaikan ke Polda Jambi,” ujarnya

Dijelaskan Zoni, berdasarkan laporan yang telah disampaikan ke Polda Jambi, dalam pembelian SPBU Rp 15,7 milyar tersebut dinilai tidak wajar. Pasalnya, dilakukan sebelum pelantikan Walikota dan Wakil Walikota, dan kurang lebih 3 bulan setelah pelantikan.

“Dugaan kita uang yang didapat ada ketidak wajaran. Sebab, sebelum jadi Walikota Ahmadi dan istri adalah PNS. Dari laporan kita sampaikan ke Polda Jambi, bahwa ada dugaan uang untuk membeli SPBU tersebut berasal dari dugaan suap jual beli jabatan dan Fee proyek,” terangnya

Berita sebelumnya dia mengungkapkan, Walikota Sungai Penuh Ahmadi Zubir mengakui bahwa telah diperiksa oleh Polda Jambi terkait dugaan TPPU dalam membeli SPBU Kumun milik eks anggota DPR RI H. Abdul Muradi Darmansyah.

“Kita membaca di media online bahwa Walikota Sungai Penuh Ahmadi Zubir mengakui kepada wartawan bahwa telah diperiksa oleh Polda Jambi. Kami selaku pelapor meminta Polda Jambi untuk mengeluarkan SP2HP,” ujar Zoni Irawan salah seorang pelapor.

Dijelaskan Zoni, dugaan korupsi TPPU Rp 15 M tersebut merupakan dugaan korupsi terbesar di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh.

“Kita mendesak ini supaya diungkap dan diusut hingga ke akar-akarnya. Sejarah sejak Kerinci dan Sungai Penuh ini berdiri, inilah dugaan korupsi terbesar di Kerinci dan Sungai Penuh ini,” ujarnya

Sebelumnya, dua Pelapor kasus dugaan suap jual beli jabatan, Fee proyek dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebesar Rp 15,7 Milyar yang diduga kuat dilakukan oleh Walikota Sungai Penuh Ahmadi Zubir Cs mendesak Kapolda Jambi Irjen Pol. Drs. Rusdi Hartono, M.Si untuk mengusut tuntas kasus tersebut.

Desakan tersebut ditunjukkan dengan kembalinya pelapor menyurati Kapolda Jambi. Surat kedua disampaikan pelapor pada tanggal 25 Maret 2024 yang ditembuskan Kepada Kapolri, Ketua Kompolnas, Ketua Ombudsman RI serta pihak terkait lainnya di Jakarta dan Provinsi Jambi.

“Kita tanggal 25 Maret kembali menyampaikan surat kepada Kapolda Jambi. Perihal : Pemintaan Tindak lanjut laporan Pengaduan kasus dugaan suap, Jual beli jabatan, fee proyek dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang diduga kuat dilakukan oleh Walikota Sungai Penuh Ahmadi Zubir, Cs yang ditandatangani oleh dua pelapor yakni Zoni Irawan dan Nitana Talia,” ujar Zoni.

“Terkait laporan pengaduan tersebut, kami minta kepada Kapolda Jambi untuk dapat menindaklanjuti laporan pengaduan yang telah disampaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jika terbukti kami mohon agar para pelaku dan yang terlibat lainnya dipenjarakan,” tandasnya.

Dijelaskannya, laporan pertama diserahkan pada tanggal 29 Februari 2024 lalu.Menurut dia berdasarkan surat laporan kami ke Polda Jambi tentang Laporan Pengaduan Kasus Dugaan Tindak Pidana Suap, Jual beli Jabatan, Fee Proyek dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang diduga kuat dilakukan oleh Ahmadi Zubir selaku Walikota Sungai Penuh yang diduga melibatkan keluarganya dan sejumlah Pejabat di lingkup Pemerintah Kota Sungai Penuh telah resmi kami laporkan ke Polda Jambi yang diterima oleh IPDA. N. Sulastri Staf Kapolda Jambi, jelas Zoni.

“Informasi yang kami dapatkan di lapangan bahwa kasus yang dilaporkan tersebut sudah ditangani oleh Subdit III Dirreskrimsus Polda Jambi. Namun hingga kini belum ada kejelasan dan kepastian hukumnya,” terangnya.

Untuk diketahui, kata dia, Wako Ahmadi yang dilantik pada 25 Juni 2021 lalu, diduga kuat telah membeli SPBU milik H. Abdul Murady Darmansyah yang berlokasi di Desa Air Teluh, Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh. Padahal diketahui mantan Kepala Kesbangpol Kabupaten Kerinci Itu baru 4 (Empat) bulan menjabat sebagai Walikota Sungai Penuh, akan tetapi pada tanggal 02 Oktober 2021 sudah memiliki SPBU.

Diterangkannya, berdasarkan data dan bukti yang kita Serahkan ke Polda Jambi, Ahmadi Zubir memiliki saham di SPBU Kumun, begitupun dengan Herlina yang merupakan ASN di Pemkot Sungai Penuh dan sekaligus istri Walikota Ahmadi Zubir juga memiliki saham di PT. Abdul Murady Darmansyah sebesar Rp 2. 250.000.000, (Dua Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), yang sebelumnya saham milik Adrizal Adnan adik ipar Walikota Ahmadi sekaligus juga Caleg terpilih DPRD Kota Sungai Penuh periode 2024-2029 dari Partai Amanat Nasional (PAN).

Begitu juga dengan Rucita Arfianisa anak kandung Walikota Ahmadi Zubir sekaligus Calon DPRD Provinsi Jambi terpilih periode 2024-2029 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) memiliki saham di PT. Abdul Murady Darmansyah sebesar Rp 2. 700 000 000, (Dua Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah).

Hasil investigasi Gegeronline.co.id dilapangan, ditemukan adanya petunjuk, Saksi dan alat bukti jual beli SPBU antara Ahmadi Zubir dengan H. Abdul Murady Darmansyah eks Anggota DPR RI yang nilainya lebih kurang sebesar Rp 15,7 Milyar.

“Iya, ada 16 bukti transfer uang mulai dari tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan 02 Februari 2022 yang nilainya kurang lebih sebesar Rp 15,7 Milyar ke rekening H. Abdul Murady Darmansyah selaku pemilik SPBU yang berlokasi di Desa Air Teluh, Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh” ujarnya

“Diduga uang yang ditransfer tersebut dari hasil suap jual beli jabatan dan Fee proyek di lingkup Pemkot Sungai Penuh. Dan Bukti tersebut kami Lampirkan pada laporan ke Kapolda Jambi,” terangnya. (DD)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *