Pelantikan Pejabat 22 Maret 2024 di Kota Sungai Penuh Kangkangi SE Mendagri

Ket Foto: Pejabat di Lingkup Pemerintah Kota Sungai Penuh yang Dilantik Pada Tanggal 22 Maret 2024 Lalu. (dok)

SUNGAIPENUH,GEGERONLINE.CO.ID-Pelantikan sejumlah Pejabat di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Sungai Penuh Provinsi Jambi yang dilakukan oleh Walikota Sungai Penuh Ahmadi Zubir pada Senin 22 Maret 2024, lalu diduga kuat kangkangi Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri RI.

Berdasarkan Surat Edaran(Mendagri nomor: 100.2.1.3/1575/SJ. Perihal: Kewenangan Kepala Daerah yang Melaksanakan Pilkada dalam Aspek Kepegawaian. Pelantikan pejabat boleh dilaksanakan 6 (enam) bulan sebelum penetapan calon hitungan mundur sebelum penetapan atau terhitung mulai dari tanggal 22 Maret 2024 Walikota Sungai Penuh tidak boleh melantik pejabat, kata Junaidi.

Bacaan Lainnya

“Jelas-jelas dilarang untuk melakukan pelantikan pejabat, jika Kepala Daerah tersebut maju kembali (Petahana red) pada Pilkada serentak November 2024” jelasnya.

Lebih lanjut Junaidi menjelaskan, didalam SE Mendagri nomor 1 Ayat (2) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri, jelas Junaidi salah satu Dosen Universitas di Lampung, kepada Gegeronline Kamis (25/4/2014).

Bahkan dirinya juga menyebutkan, Walikota Sungai Penuh Ahmadi Zubir diduga kuat telah mengangkangi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI tentang pelantikan pejabat menjelang Pilkada, sebutnya.

Seperti tertuang di Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) nomor: 2 tahun 2024 penetapan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah tanggal 22 September 2024

“Kasus ini bukan hanya terjadi di Kota Sungai Penuh saja Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 266 pejabat batal dilantik, Kabupaten Pasaman dan Provinsi Maluku

Oleh sebab itu, dirinya meminta Walikota Ahmadi Zubir melalui BKPSDM Kota Sungai Penuh untuk membatalkan SK pelantikan sejumlah pejabat pada 22 Maret 2024 lalu. Agar hal ini tidak menjadi polemik di kalangan ASN dan masyarakat, pinta Junaidi.

Jika tidak diindahkan, Petahana tersebut dapat dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/ Kota, imbuhnya.

Kepala BKPSDM Kota Sungai Penuh Nina Pastian, saat dikonfirmasi Gegeronline beberapa waktu lalu menyebutkan, SK pelantikan 22 Maret 2024 sudah dibatalkan. Kebetulan posisi yang diisi kemaren masih kosong, sebut Nina.

“Dan kita sudah melaporkan hal ini ke Kemendagri” ujarnya. (DD)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *