Aksi Demo Kasus Wako Ahmadi di Kejaksaan Negeri Sungai Penuh Batal

Ket Foto: Suasana Kantor Kejaksaan Negeri Sungai Penuh, Senin 3 Juni 2024. Dan Surat Pemberitahuan Unras. (Foto DD)

SUNGAIPENUH,GEGERONLINE.CO.ID-Aksi Demo Aliansi Pemuda Jambi Bersatu yang akan digelar di Kejaksaan Negeri Sungai Penuh pada hari ini Senin (03/06/2024) sekitar pukul 10.30 WIB batal dilaksanakan.

Pantauan Gegeronline di lapangan terlihat tidak ada aktivitas unjuk rasa dari massa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Jambi di halaman kantor Kejaksaan Negeri Sungai Penuh sesuai dengan Surat Pemberitahuan Aksi (SPA) yang disampaikan kepada pihak Polres Kerinci.

Bacaan Lainnya

Salah satu pendemo dikonfimasi media ini, Senin (03/06/2024) membenarkan bahwa aksi unjuk rasa yang digelar hari ini dibatalkan, ujarnya singkat.

‘Iya, hari ini Senin 03 Juni 2024 demo dibatalkan, kami undur dan nanti dimasukkan SPA baru,” ungkap salah satu pendemo kepada gegeronline.

Kasi Intel Kejaksaan Negeri Sungai Penuh Andi Sugandi, SH saat dikonfimasi melalui WhatsApp nya Senin (03/06/24) mengatakan, Demo yang akan digelar di halaman kantor Kejaksaan Negeri Sungai Penuh hari ini batal dilaksanakan, kata Andi.

“Iya, informasi yang saya dapatkan dari Polres Kerinci demo hari ini dibatalkan. SPA demo disampaikan kepada kita, tapi pembitahuan batal aksi tidak ada,” tegas Andi.

Diberitakan Sebelumnya, Aksi unjuk rasa tersebut meminta Kejari Sungai Penuh untuk segera menindaklanjuti laporan kasus dugaan gratifikasi dan TPPU yang diduga dilakukan oleh Walikota Sungai Penuh beserta kroni-kroninya.

“Iya, kami meminta Kejari Sungai Penuh untuk segera menindaklanjuti laporan kasus dugaan gratifikasi dan TPPU yang diduga dilakukan oleh Walikota Sungai Penuh beserta kroni-kroninya,” kata Imam Zarkasi.

Selain itu, aksi ini juga Meminta Kejari segera memanggil dan memeriksa Ahmadi Zubir dalam kasus dugaan Korupsi dana hibah KONI Kota Sungai Penuh tahun 2024.

Bukan hanya itu saja, Ahmadi Zubir diduga terlibat dalam kasus suap perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kota Sungai Penuh tahun 202,”tegasnya.

“Jika tuntutan tidak diindahkan maka kami akan menggelar aksi lebih besar yang melibatkan elemen elemen masyarakat untuk turun ke jalan,”tutup Imam Zarkasi.

Sebelumnya, Walikota Sungai Penuh Ahmadi Zubir didemo di KPK, Mabes Polri dan PPATK di Jakarta terkait kasus dugaan suap jual beli jabatan, Fee proyek dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) senilai Rp 15,7 Miliar. (DD)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *