Kepala Daerah Dapat WTP, Praktisi Hukum: Tak Ada Jaminan Bersih Dari Korupsi

Ket Foto: Ketua DPRD Lendra Wijaya (Kiri), Ketua BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi (Tengah) dan Walikota Sungai Penuh Ahmadi Zubir (Kanan). (dok Humas Pemkot Sungai Penuh)

SUNGAIPENUH,GEGERONLINE.CO.ID-Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun, tidak menjamin Kenosha atau Pemerintah Daerah bebas dan bersih dari Korupsi. WTP diberikan oleh BPK atas laporan keuangan yang telah sesuai dengan aturan Perundang-undangan atau Standar Pelaporan Keuangan Negara (SPKN).

“Justru Kasus-kasus Korupsi bahkan kerap terjadi di daerah yang telah mendapatkan predikat WTP,” kata Angga praktisi hukum Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci, Minggu (02/06)2024).

Bacaan Lainnya

Ia menjelaskan, baru-baru ini Pemerintah Kota Sungai Penuh berhasil meraih WTP dari BPK-RI Perwakilan Provinsi Jambi. Namun, didalam pengelolaan dana Hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Sungai Penuh tahun anggaran 2023, BPK mengungkap sejumlah temuan dan permasalahan yang harus ditindaklanjuti.

“Ya, ditemukan adanya pengelolaan belanja hibah ke KONI yang tidak memadai yang menyebabkan realisasi pengeluaran lebih kecil dari nilai yang disajikan dalam Laporan Rekap Pengeluaran dana KONI.

Dari hasil pemeriksaan tersebut, BPK mengingatkan agar para Pejabat di Daerah itu menindaklanjuti rekomendasi LHP” jelas Angga.

Ia menilai predikat WTP hanya digunakan untuk menjaga gengsi atau diduga untuk membohongi publik seolah-olah Pemerintahan bebas dan bersih bersih dari Korupsi.

Dirinya berharap agar masyarakat jangan sampai keliru memahaminya. Sebab WTP bukan jaminan bahwa Kota Sungai Penuh bebas dan bersih dari Korupsi, tegas Praktisi Hukum ini.

Zoni Irawan aktivis senior Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh saat dimintai tanggapannya mengatakan bahwa WTP yang diberikan BPK kepada Kepala Daerah tidak menjamin Daerah tersebut bebas dan bersih dari Korupsi. Buktinya banyak Kepala Daerah yang ditngkap oleh KPK yang mendapatkan WTP, kata Zoni.

Ia menambahkan, contohnya Kota Sungai Penuh, meskipun mendapatkan WTP tetapi banyak kasus Korupsi yang dilaporkan ke Aparat Penegak Hukum. Bahkan dari sekian banyak kasus yang dilaporkan 2 kasus Korupsi di Kota Sungai Penuh sudah diproses oleh pihak Kejaksaan.

Dari hasil Penyidikan 2 kasus yaitu kasus dugaan Korupsi Dana Hibah KONI Kota Sungai Penuh tahun anggaran 2023 lebih kurang Rp 4,5 Miliar ditemukan adanya indikasi kerugian keuangan Negara, sehingga penyidik Kejaksaan Negeri Sungai Penuh menetapkan 4 orang tersangka dan telah dilakukan penahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) do Sungai Penuh.

Kemudian kasus dugaan Korupsi proyek pembangunan Stadion Mini Kota Sungai Penuh jtahun anggaran 2023 yang diduga telah merugikan keuangan Negara juga telah ditetapkan 4 orang tersangka oleh pihak Kejaksaan Negeri Sungai Penuh dan ke 4 orang tersangka juga dilakukan Penahananan, beber Zoni.

“Jadi tak ada jaminan Kepala Daerah yang mendapatkan WTP itu bebas dan bersih dari Korupsi. Justru banyak Kepala Daerah yang mendapat WTP dijebloskan ke dalam Penjara, tutup Zoni. (DD)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *