Memprediksi Kabinet Prabowo-Gibran Pasca Forum Doha 

Ket Foto: Rizal Djalil Politisi Senior, Anggota DPR/MPR RI Periode 1999-2009 dan Mantan Ketua BPK-RI. (Ist)

Oleh: Rizal Djalil Politisi Senior, Anggota DPR/MPR RI Periode 1999-2009 dan Mantan Ketua BPK-RI

Ada beberapa forum berkelas menjadi ajang pertemuan dan dialog para pemimpin dunia dan pelaku bisnis tentang ekonomi dan politik, antara lain Forum Ekonomi Davos Swiss yang berlangsung setiap Januari di musim dingin; Forum Ekonomi Internasional St. Peterberg dan Forum Ekonomi Qatar atau dikenal juga sebagai Forum Doha.

Bacaan Lainnya

Berbeda dengan Forum Ekonomi St. Perterberg dan forum yang biasanya dilaksanakan pada musim panas, Forum Davos diselenggarakan pada musim salju atau Januari. Forum Doha dari tahun ketahun menunjukkan kelas tersendiri dibandingkan dua forum lainnya.

Posisi geografis Qatar yang relatif gampang dijangkau, kekuatan ekonomi Qatar sebagai pemilik cadangan gas terbesar nomor 3 di dunia, peran strategis dan konkret Qatar dalam peristiwa politik dan keamanan dunia: Qatar berperan besar “membantu” Amerika yang tunggang langgang meninggalkan Afghanistan setelah dikalahkan Taliban dan memfasilitasi perundingan damai Gaza antara Hamas dan pihak Israel dan negara terkait.

Melalui Forum Doha yang bergengsi ini lah, Jenderal (Purn) Prabowo Subianto menyampaikan pemikiran dan program yang akan dilaksanakannya setelah resmi dilantik sebagai Presiden RI pada tanggal 20 Oktober 2024. Dalam dialog eksklusive yang dipandu Jurnalis Bloomberg Haslinda Amin, Jenderal (Purn) Prabowo dengan tegas dan lugas menyatakan antara lain: rakyat harus aman, cukup pangan; ekonomi Indonesia bisa tumbuh 8 persen; tidak akan terus menerus mengimpor; melanjutkan hilirisasi dan pentingnya konsep “Asian Way”.

Semua yang disampaikan Presiden terpilih Jenderal (Purn) Prabowo dengan bahasa Inggris kelas dewa di depan para pebisnis, pemimpin politik, diplomat dan ekonom kelas dunia tersebut, sangat kontekstual dengan apa yang dinantikan dan diidamkan oleh seluruh rakyat Indonesia.

Siapa Menterinya..?

Untuk melaksanakan kebijakannya, Jenderal (Purn) Prabowo memerlukan pembantu presiden yang disebut Menteri. Berhasil tidaknya kebijakan yang dituangkan dalam program pembangunan sangat tergantung siapa menteri yang dipilih untuk memimpin kementerian. Ada 7 pintu masuk bagi seseorang bisa terpilih menjadi menteri: Pintu pertama, chemistry dengan Presiden terpilih. Hal ini sangat penting dan relevan.

Pintu kedua, partai koalisi pengusung. Seperti diketahui, selain diusung Gerindra, Prabowo-Gibran diusung oleh Golkar, PAN dan Demokrat bersama partai non parlemen: Gelora, PBB, PSI dan Garuda. Sudah dapat dipastikan, Ketum Golkar Airlangga Hartarto, Ketum PAN Zulkifli Hasan dan Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan terpilih menjadi menteri. Apalagi, ketiga partai pengusung tersebut berhasil merebut kursi siginifikan dalam Pileg 2024. Untuk partai pengusung lainnya tentu akan mendapat tempat secara proporsional. Di samping ketua umum,masing-masing partai pengusung juga mempunyai stok kader yang cukup untuk duduk di kabinet.

Pintu Ketiga, Tim Sukses. Best practice international sudah lazim Ketua Tim dan Anggota Tim senior dalam hal ini TKN medapat reward sebagai menteri. Erick Thohir sebagai Ketua Tim Sukses Jokowi-Ma’ruf Amin menempati posisi Menteri BUMN. Maka, sudah bisa diduga, Ketua TKN Rosan Roeslani tinggal menunggu posisi apa yang akan dipercayakan kepadanya. Tim TKN yang lain tentu akan menjadi perhatian khusus pula sesuai slot yang tersedia.

Keempat, pintu profesional. Portofolio yang sering disebut harus diisi figur profesional adalah Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, Kementerian BUMN, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertanian. Sebenarnya, sudah tidak relevan mempersoalkan antara profesional dan non profesional (politisi). Karena banyak juga politisi yang profesional. Bahkan kadang kala ada menteri profesional yang tingkahnya lebih politis daripada politisi sejati dan pengurus partai.

Yang paling penting barangkali, pos strategis jangan diisi orang yang mempunyai irisan kepentingan bisnis dengan kementerian yang dipimpin. Dan tentu saja tidak perlu lagi belajar dari nol untuk bekerja sebagai menteri, mengingat masalah di depan mata sangat massif; antara lain beban utang 8 triliun lebih, tax ratio urutan ke-7 dari 10 Negara ASEAN, impor minyak mentah dan BBM tahun 2023 sebesar 1,6-1,9 triliun per hari dan menghabiskan per hari 1,2 triliun untuk BBM sepeda motor saja.

Sementara realisasi lifting minyak per maret 2024 hanya 567.65 ribu bopd. 10 juta Gen Z menganggur, dan 6.3 juta anak menderita stunting. Harga obat di Indonesia 10x lipat lebih mahal dari India. Pasar kita diserbu barang impor. Lihatlah di jalan raya, semua kendaraan merek luar negeri termasuk China merajalela. Datanglah ke Tanah Abang, hampir semua textil berasal dari luar negeri, sementara produsen textil dalam negeri termasuk SriTex yang dekat dengan penguasa Orde Baru, hidup susah payah bertahan dengan pesaing luar negeri.

Kelima, pintu Ring 1 dan Gerindra. Elite seperti Hashim Djojohadikusumo, Sufmi Dasco Ahmad (Ketua Harian Gerindra), Ahmad Muzani (Sekjen Gerindra), Fadli Zon (Ketua BKSÀP DPR dan Jubir saat Prabowo berdomisili di luar negeri) patut diduga mempunyai pengaruh yang besar dalam vetifikasi calon menteri tetutama dari Partai Gerindra. Namun, tentu tetap saja satu di antara mereka akan dipertahankan sebagai “jenderal lapangan tengah” yang mengkoordinasikan tugas-tugas politik di parlemen untuk memperlancar program Kabinet Prabowo-Gibran.

Termasuk kategori Ring 1 (walau tidak menjabat sebagai pengurus resmi Partai Gerindra), nama Letjen (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin, teman lama dan staf khusus Menhan akan menjadi Menteri Pertahanan. Bukan hanya kedekatan khusus dengan Jenderal (Purn) Prabowo, tapi Sjafrie sangat menguasai persoalan dan tantangan di Kemenhan, karena pernah menjabat sebagai Sekjen dan Wamenhan.

Prof. Dr. Anwar Nasution mantan Ketua BPK RI bercerita kepada saya bagaimana gigih dan kerja keras Sjafrie saat menjadi Sekjen Kemenhan, berhasil menyelamatkan dan menata ulang semua aset Kemenhan. Di samping itu, sebagai Menhan, Jenderal (Purn) Prabowo sudah barang tentu menginginkan keberlanjutan program Kemenhan yang sudah dirintisnya. Dalam konteks ini, pilihan terhadap Sjafrie menjadi relevan.

Pintu keenam: Geografis. Sejak zaman Orde Baru sampai sekarang, faktor Papua dan Aceh selalu menjadi pertimbangan dalam pengisian kabinet.

Pintu ketujuh adalah “faksi Jokowi”. Seperti diakui sendiri oleh Jenderal (Purn) Prabowo, Presiden Jokowi telah mendukung dan mensukseskan Jenderal (Purn) Prabowo menjadi Presiden. Dengan pertimbangan tersebut, tentu secara proporsional bila ada nama yang diendorse Presiden Jokowi menjadi menteri akan dipertimbangkan. Namun, kata putus tetap di tangan Jenderal (Purn) Prabowo sebagai presiden yang dipilih rakyat.

Di samping posisi menteri, ada dua posisi strategis juga, yaitu Dirut Pertamina dan Dirut PLN. BUMN ini, bukan hanya strategis bagi seluruh hajat orang banyak, tetapi juga sarat dengan kepentingan elit politik dan pemilik modal. Akan sangat berbahaya kalau posisi BUMN ini ditempati orang yang tidak profesional dan sarat kepentingan.

Kita sangat optimis dengan sumber daya manusia dan sumber daya alam, serta hubungan baik dengan dunia internasional, kekuatan ekonomi utama Indonesia di bawah kepemimpinan Jenderal (Purn) Prabowo yang sarat pengalaman—sebagai jenderal lapangan, ketua umum partai besar dan pegusaha sukses, serta didukung oleh rakyat Indonesia, serta mayoritas parlemen—Indonesia akan menjelma menjadi kekuatan ekonomi besar dan berkontribusi besar dalam ajang percaturan politik internasional dalam konteks kepentingan Indonesia.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *