Divonis 7 Tahun, Jaksa Sita 3 Aset Terpidana Korupsi di Kota Sungai Penuh

Ket Foto: Tim Penyidik Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan Negeri Sungai Penuh Saat Melakukan Eksekusi Penyitaan Aset Milik Eks Kadis Perkim Kota Sungai Penuh Nasrun, ST. MT, Senin 10 Juni 2024. (Ist)

SUNGAIPENUH,GEGERONLINE.CO.ID-Kejaksaan Negeri Sungai Penuh kembali melakukan penyitaan aset milik terpidana kasus Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dalam Penggunaan Anggaran di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019.

Aset berupa tanah milik eks Kadis Perkim Kota Sungai Penuh itu dilakukan penyitaan oleh penyidik Kejaksaan di dua lokasi yang berbeda yaitu, Desa Sungai Jernih dan Koto Lebu Kecamatan Pondok Tinggi.

Bacaan Lainnya

Adapun Harta Benda yang di sita oleh Kejaksaan Negeri Sungai Penuh yaitu:

1. Satu bidang tanah An. Nasrun, ST. MT Nomor Hak Milik : 306 luas 606 M2
2. Satu Bidang Tanah An. Nasrun ST, MT Nomor Hak Milik 307 luas 805 M2.
3. Satu Bidang Tanah dan Bangunan An. Nasrun, ST. MT Nomor Hak Milik : 247 luas 3.027

Kasi Intel Kejaksaan Negeri Sungai Penuh Andi Sugandi, SH saat dikonfirmasi Senin (10/06/2024) mengatakan, tim penyidik tindak pidana khusus Kajari Sungai Penuh melakukan eksekusi penyitaan aset berupa tanah dan bangunan atas nama Nasrun, ST. MT di dua lokasi berbeda yaitu, Desa Sungai Jernih dan Koto Lebu Kecamatan Pondok Tinggi, kata Andi.

Penyitaan Aset milik eks Kadis Perkim Kota Sungai Penuh itu dalam rangka melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tegas Andi.

“Iya, Benar penyidik Tindak Pidana Khusus melakukan eksekusi penyitaan aset berupa tanah dan bangunan milik Nasrun terpidana korupsi di dua lokasi berbeda. Penyitaan tersebut berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 934.K/Pidsus.sus/ 2022 tanggal 15 Februari 2022,” beber Andi.

Lebih lanjut, Andi menyebutkan, Terpidana NASRUN, ST., MT. terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Subsider, terhadap Terdakwa NASRUN, ST., MT.

Selain itu, Nasrun dijatuhi hukuman pidana penjara selama 7 tahun, pidana denda sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsider 4 bulan kurungan serta dipidana tambahan membayar uang pengganti sejumlah Rp 1.731.582.503,5,-, (satu milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta lima ratus delapan puluh dua ribu lima ratus tiga rupiah lima sen), terang Andi.

Jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, apabila Terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, pungkasnya.

“Barang bukti dokumen-dokumen yang telah disita oleh Penuntut Umum sebanyak 409 dokumen dikembalikan kepada Inspektorat Kota Sungai Penuh dan terhadap Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah)” tandas Andi. (DD)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *